JAKARTA. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Salah satu program unggulan LDII di bidang ekonomi adalah Usaha Bersama (UB), yaitu usaha kerakyatan berbasis masjid yang telah berjalan sejak tahun 1998.
UB merupakan salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi umat yang memiliki daya tahan kuat terhadap resesi. UB juga merupakan bagian dari dakwah bil hal, yaitu dakwah melalui perbuatan yang bermanfaat bagi masyarakat. UB telah tersebar di ribuan masjid di seluruh Indonesia, dengan berbagai jenis usaha, seperti perdagangan, jasa, pertanian, peternakan, dan lain-lain.
Untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan UB, LDII bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui program “Warung Rakyat Kemendag”. Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan memberdayakan warung-warung rakyat yang ada di lingkungan LDII dan sekitarnya.
Program “Warung Rakyat Kemendag” sejalan dengan program UB, karena keduanya memiliki visi dan misi yang sama, yaitu mengangkat ekonomi kerakyatan yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Program ini juga merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia maju, mandiri, dan berdaya saing.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso saat webinar “Kapasitas UB dan Warung Warga DPP LDII”, secara hybrid dengan studio utama di gedung DPP LDII, Jakarta, pada Sabtu (20/1).
“UB kami gerakkan mulai tahun 1998, sejak krisis melanda Indonesia. Lebih dari 25 tahun. Untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang memiliki daya tahan kuat terhadap resesi yang terjadi,” ujarnya di hadapan peserta dari 400-an studio mini se-Indonesia.
Ia menjelaskan, UB merupakan usaha kerakyatan berbasis masjid, yang saat ini telah berjumlah ribuan. Untuk memastikan keberhasilan UB, perlu evaluasi setiap tahun. “Untuk mengambil langkah kebijakan ke depan, berbasis data, apa yang menjadi kelemahan, kekurangan, dan kelebihan,” ungkap KH Chriswanto.
Selanjutnya, dengan adanya program “Warung Rakyat Kemendag” ini, ia mengungkapkan, ingin mengelaborasi, membangkitkan, dan menghidupkan, “Serta menumbuhkan yang baru, untuk mengangkat ekonomi kerakyatan,” katanya.
Implementasinya, usai nota kesepahaman (MoU) antara Kemendag dan LDII tentang Sinergi Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, yang ditandatangani pada Rakernas LDII pada November 2023 lalu, ia menjelaskan telah melaksanakan kerja sama di 18 warung rakyat.
“Tahun 2024 ini, semaksimal mungkin, kami akan bekerja sama dengan jangkauan lebih luas untuk kepentingan menghidupkan ekonomi kerakyatan,” pungkas Chriswanto.
Ia berharap, melalui elaborasi tersebut, dapat meningkatkan perekonomian yang ada di LDII dan lingkungan sekitar. “Sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara,” imbuhnya.
KH Chriswanto menegaskan, ini adalah bagian dakwah bil hal, “Kalau ekonominya kuat, secara kolektif, bangsa juga akan kuat,” jelasnya.
Menurutnya, seperti apapun sistem yang dibangun, baik pada tatanan politik atau lainnya, “Ketika ekonomi rakyat secara pondasi tidak cukup kokoh, maka akan mudah berubah. Inilah pentingnya membangun ekonomi kerakyatan, terutama warung rakyat ini,” tegasnya.
Selanjutnya, ia akan menindaklanjuti program ini dengan serius. “Tidak hanya di Jawa Tengah, tetapi seluruh daerah yang mempunyai kemampuan, bisa mempersiapkan diri untuk program ini,” tutupnya.
Webinar tersebut menghadirkan narasumber Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan RI, Isy Karim. Korbid Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat (EPM) DPP LDII Ardito Bhinadi, dan Ketua Departemen EPM DPP LDII Arie Wibisono.