Jakarta, 24 Desember 2023 - Intoleransi menjadi masalah serius yang mengancam keberagaman di Indonesia. Hal ini diakui oleh Wakil Menteri Agama RI, Saiful Rahmat Dasuki, dalam forum diskusi terpumpun (FGD) Kebangsaan Seri 1 bertema “Menjajaki Pentingnya Penyusunan Undang-undang Toleransi” yang dihelat DPP LDII, di Jakarta pada Sabtu (23/12).
Saiful menjelaskan, terdapat tiga kelompok yang mengoyak toleransi. Pertama, adalah kelompok yang merasa paling benar, mengklaim kebenaran tunggal. Kelompok ini merasa menjadi wakil Tuhan YME, sehingga bertindak dengan kekerasan dan intoleransi.
Akibatnya, mereka mudah menghakimi, mengkafirkan dan memvonis orang lain. Kedua, adalah kelompok eksklusif. Kelompok ini membatasi diri dengan masyarakat, dan tidak mencocoki dengan nilai-nilai lokal, serta tidak sejalan dengan pemikiran orang lain.
Ketiga, adalah ideologi transnasional, yang bisa merusak tatanan bangsa Indonesia. Kelompok ini memiliki ideologi, berupa tujuan politik dan kekuasaan. Mereka punya target, mengubah tatanan kehidupan berbangsa Indonesia.
Untuk mengatasi gejala intoleransi, Kemenag telah mengkampanyekan moderasi beragama, dengan empat indikator. Pertama adalah komitmen kebangsaan. Kedua, adalah toleransi. Ketiga, adalah anti kekerasan. Keempat, mampu beradaptasi dengan nilai-nilai lokal.
.jpeg "Atasi Masalah Toleransi, Ini Empat Solusi dari LDII")
Solusi dari LDII
LDII menawarkan alternatif solusi dalam tataran praksis. Ketua Umum DPP LDII KH. Chriswanto Santoso mengatakan, pertama, harus berbicara yang baik. Tidak menjelekkan, tidak menyakiti, karena bangsa Indonesia, lahir dari perbedaan.
Kedua, agar amanah dan saling mempercayai. Ketiga, adalah mengalah. Tidak usah mengedepankan emosi. Keempat, saling menjaga kehormatan dan perasaan.
Dengan demikian, akan bisa mengutamakan kepentingan bersama, kesejahteraan bersama, sehingga akan seiring seirama, dan ada kesamaan persepsi menuju Indonesia Emas 2045.
Tantangan Besar Wujudkan Indonesia Emas
Chriswanto mengatakan, tantangan besar mewujudkan Indonesia Emas, adalah terdapat pada urusan kebangsaan. Oleh karena itu, kebangsaan menjadi program prioritas LDII.
Ia menjelaskan, empat program itu, muaranya adalah pembangunaan SDM. Indonesia akan menghadapi bonus demografi, kemudian Indonesia Emas 2045. Salah satu bingkai menjadikan SDM berkualitas, adalah memiliki wawasan kebangsaan.
Untuk menguatkan kebangsaan, bangsa Indonesia harus mengingat kembali bahwa negeri ini dibangun bukan atas dasar persamaan. Oleh karena itu, tidak mungkin kesepakatan para pendiri bangsa diingkari.
“Maka, siapapun boleh melaksanakan agama yang telah diatur oleh negara. Sesuai dengan tuntunan masing-masing, selama berkonsensus pada empat pilar kebangsaan,” tegasnya.