PALANGKARAYA - Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar, maysir, dan zulm, serta mengutamakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Ekonomi syariah meliputi berbagai aspek, seperti perbankan, keuangan, asuransi, pasar modal, perdagangan, industri, pertanian, pariwisata, dan lain-lain.
Prospek ekonomi syariah di dunia sangat menjanjikan. Menurut laporan State of the Global Islamic Economy 2020/21, nilai pasar ekonomi syariah global mencapai $2,02 triliun pada tahun 2019, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 3,2%. Sektor-sektor yang berkontribusi terbesar adalah makanan halal ($1,17 triliun), fashion ($283 miliar), media dan rekreasi ($224 miliar), perjalanan ($189 miliar), farmasi dan kosmetik ($95 miliar), dan keuangan ($47 miliar).
Salah satu negara yang tertarik untuk mengembangkan ekonomi syariah adalah Tiongkok. Meskipun hanya memiliki populasi muslim sekitar 2% dari total penduduknya, Tiongkok memiliki potensi besar untuk menjadi pasar ekonomi syariah yang signifikan. Hal ini dikarenakan adanya permintaan yang tinggi dari konsumen Tiongkok akan produk-produk berkualitas tinggi, aman, sehat, dan ramah lingkungan. Produk-produk halal dapat memenuhi kriteria tersebut, sehingga banyak pebisnis Tiongkok yang ingin menerapkan jaminan halal bagi produk-produknya.
Tiongkok juga memiliki ambisi untuk menjadi pemain utama di bidang keuangan syariah. Pada tahun 2019, Tiongkok meluncurkan Shanghai International Energy Exchange (INE), sebuah bursa berjangka minyak mentah yang menggunakan kontrak murabahah. INE merupakan bursa berjangka minyak mentah pertama di dunia yang menggunakan prinsip syariah. Selain itu, Tiongkok juga berencana untuk mengeluarkan sukuk (obligasi syariah) senilai $10 miliar pada tahun 2020. Sukuk ini ditujukan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur di bawah inisiatif Belt and Road Initiative (BRI).
Melihat tren global tersebut, Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, harus menangkap peluang besar di bidang ekonomi syariah dengan penuh semangat. Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, komoditas pertanian unggulan, pariwisata ramah muslim, UMKM yang kreatif dan inovatif, serta pesantren yang menjadi basis pendidikan dan dakwah Islam.
Namun, potensi tersebut belum terwujud secara optimal. Menurut laporan State of the Global Islamic Economy 2020/21, Indonesia hanya menempati peringkat 10 dari 81 negara dalam indeks kesiapan ekonomi syariah global. Indeks ini mengukur seberapa baik suatu negara mengembangkan ekosistem ekonomi syariah di berbagai sektor. Indonesia masih tertinggal dari negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Oman, Qatar, Kuwait, Pakistan, dan Brunei Darussalam.
Untuk itu, Indonesia harus terus menggaungkan semangat ekonomi syariah baik di tingkat nasional maupun di mancanegara. Indonesia harus meningkatkan kualitas dan kuantitas produk-produk halal, memperkuat regulasi dan standar halal, memperluas akses pembiayaan syariah, mempromosikan pariwisata halal, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, serta mengembangkan kerjasama internasional di bidang ekonomi syariah.
Salah satu contoh daerah yang telah menunjukkan semangat ekonomi syariah adalah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Kalteng memiliki falsafah Isen Mulang yang artinya pantang menyerah. Falsafah ini sejalan dengan prinsip kebaikan syariah yang mengajarkan untuk berusaha, bersabar, dan bertawakal.
Pada acara Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kalteng di Kantor Gubernur Kalteng, Jl RTA Milono Nomor 1, Palangka Raya, Kalteng, Selasa (24/10/2023), Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta agar semangat pantang menyerah dapat diterapkan dalam menggerakkan berbagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, utamanya dengan mengusung prinsip kebaikan syariah.
“Kalimantan Tengah memiliki falsafah Isen Mulang yang artinya pantang menyerah. Saya meminta, semangat pantang menyerah dapat diterapkan dalam menggerakkan berbagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, utamanya dengan mengusung prinsip kebaikan syariah,” tegas Wapres.
Wapres juga menyampaikan bahwa salah satu semangat pantang menyerah dari Provinsi Kalteng telah ia saksikan sendiri saat menghadiri China-ASEAN Expo 2023 pada September lalu di Tiongkok. Pada kesempatan tersebut, produk-produk dari Kalteng dapat menembus kancah internasional.
“Kalimantan Tengah mewakili Indonesia dalam Paviliun City of Charm. Saya meyakini masih ada banyak potensi dan komoditas Kalimantan Tengah yang akan mampu bersaing di kancah global,” ujar Wapres optimis.
Wapres juga menjelaskan bahwa berdasarkan laporan yang diterima, Provinsi Kalteng telah aktif berperan dalam upaya pengembangan ekosistem syariah di wilayahnya. Ia pun berharap agar langkah ini dapat terus dilanjutkan secara berkesinambungan. Sebab, apabila ekosistem sudah kuat dari akarnya, maka akan memberikan dampak kuat juga di skala nasional maupun internasional.
“Selain berpartisipasi dalam festival ekonomi syariah dan menghasilkan berbagai kesepakatan bisnis, Kalimantan Tengah juga sudah bergerak dalam upaya peningkatan literasi ekonomi syariah, penguatan ekosistem dan kapasitas UMKM, fasilitasi sertifikasi halal UMKM, maupun program kemandirian pesantren,” papar Wapres.
Menutup sambutannya, Wapres memberikan apresiasi atas dibentuknya KDEKS Provinsi Kalteng. Ia berharap, para pengurus dapat menjalankan tugasnya dengan baik, untuk kemajuan Kalteng pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya.
“Selamat bekerja untuk KDEKS Provinsi Kalimantan Tengah. Mari kembangkan ekonomi dan keuangan syariah demi wujudkan kemajuan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkas Wapres.
Sebelumnya, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menyampaikan harapannya agar pengukuhan pengurus KDEKS Provinsi Kalteng mampu memberikan kontribusi terbaiknya dalam perkembangan ekosistem syariah di wilayah dan di Indonesia.
“Kehadiran KDEKS Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan mampu memberikan masukan dan merekomendasi kebijakan daerah, provinsi, kabupaten, kota, dalam mendukung perkembangan industri lokal,” tutur Sugianto.
Hadir pula dalam acara ini jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Plt. Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat.
Pada kesempatan tersebut Wapres didampingi oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, Kepala Sekretartiat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Staf Khusus Wakil Presiden Zumrotul Mukaffa, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma dan Nurdin Tampubolon.