Sinergi DPR RI dan LDII Babel: Mengakselerasi Ekonomi Hijau Melalui Tata Kelola Sampah Berkelanjutan

Pangkalpinang – Menghadapi tantangan krisis lingkungan global, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mengajak Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LDII Kepulauan Bangka Belitung (Babel) untuk berperan aktif dalam mendorong pengelolaan sampah yang berorientasi pada ekonomi hijau dan ekonomi sirkular. Seruan strategis ini disampaikan Bambang saat didapuk menjadi narasumber dalam gelaran Musyawarah Wilayah (Muswil) LDII Babel yang berlangsung di Grand Safran Hotel, Pangkalpinang, pada Kamis (23/7).

Visi Ekonomi Hijau dan Sirkular sebagai Solusi Fundamental

Dalam pemaparannya, Bambang menekankan bahwa transisi menuju model ekonomi yang lebih ramah lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan. Ekonomi hijau menitikberatkan pada pembangunan yang menjaga keseimbangan ekosistem, sementara ekonomi sirkular memastikan setiap sumber daya tetap memiliki nilai guna dalam waktu selama mungkin.

“Ekonomi hijau mendorong pembangunan yang tetap menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi emisi karbon dan memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan. Sedangkan ekonomi sirkular, berfokus pada pemanfaatan kembali sumber daya, agar limbah yang dihasilkan dapat diminimalkan,” ujar Bambang Patijaya.

Langkah ini diharapkan mampu mengubah paradigma masyarakat terhadap sampah, dari sekadar limbah yang dibuang menjadi sumber daya yang dapat diolah kembali. Alur ini secara otomatis akan mengurangi tekanan terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang kian hari kian terbebani.

Prioritas 3R Sebelum Menuju Waste-to-Energy

Meskipun teknologi pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) kerap diperbincangkan sebagai solusi modern, Bambang memberikan catatan penting. Menurutnya, fondasi utama pengelolaan sampah tetap harus bertumpu pada prinsip 3R: Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (mendaur ulang).

“Pengelolaan sampah harus dimulai dari reduce, reuse, dan recycle. Kemudian limbah yang tersisa baru dimanfaatkan menjadi energi,” tegas Bambang.

Ia menyoroti bahwa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) bukanlah perkara sederhana. Fasilitas semacam ini menuntut pasokan sampah yang masif dan konsisten agar mencapai titik kelayakan teknis maupun ekonomis. Oleh sebab itu, implementasi teknologi tinggi harus disesuaikan secara cermat dengan karakter dan kemampuan masing-masing daerah agar tidak menjadi beban finansial di kemudian hari.

Belajar dari Pengalaman Portugal: Infrastruktur dan SDM

Bambang memperkaya diskusinya dengan merujuk pada kesuksesan sejumlah negara Eropa, salah satunya Portugal. Negara tersebut tidak membangun sistem pengelolaan sampahnya secara instan, melainkan melalui tahapan yang sistematis hingga mampu mengoperasikan fasilitas energi dari sampah secara optimal.

“Keberhasilan Portugal tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia. Sistem operasional, pemeliharaan, fasilitas dan partisipasi masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah,” pungkas Bambang.

Poin penting yang digarisbawahi adalah keterlibatan publik. Tanpa kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya (rumah tangga), infrastruktur secanggih apa pun akan sulit berjalan efektif. Pengelolaan sampah yang terintegrasi ini tidak hanya menyelamatkan lingkungan, tetapi juga membuka keran peluang ekonomi baru melalui sektor daur ulang dan energi terbarukan.

Kolaborasi Multi-Pihak demi Lingkungan Lestari

Menutup sesi pemaparannya, Bambang menaruh harapan besar pada LDII sebagai organisasi kemasyarakatan untuk menjadi katalisator edukasi bagi warga. Ia meyakini bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan ormas adalah kunci utama dalam menciptakan budaya baru dalam memperlakukan sampah.

“Kolaborasi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari,” tutup Bambang dengan nada optimis.