Merajut Kebangsaan di Tengah Keberagaman
Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) secara lantang menyuarakan kembali komitmen kebangsaannya dengan memosisikan Empat Pilar Kebangsaan sebagai fondasi utama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penegasan krusial ini mengemuka dalam forum Dialog Kebangsaan yang menjadi bagian integral dari Musyawarah Daerah (Musda) X LDII Kabupaten Gresik, yang diselenggarakan di Gedung DPD LDII setempat pada Selasa (14/4/2026).
Komitmen Final Terhadap Pancasila
Ketua DPW LDII Jawa Timur, H. Moch Amrodji Konawi, menegaskan bahwa bagi LDII, pilar-pilar kenegaraan bukanlah sekadar semboyan, melainkan prinsip yang telah mendarah daging dalam nafas organisasi. Menurutnya, pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai luhur bangsa merupakan kunci utama agar masyarakat tidak mudah terfragmentasi oleh kepentingan sesaat.
“Komitmen terhadap empat pilar kebangsaan sudah final dan tidak perlu dipertanyakan lagi,” ujar H. Moch Amrodji Konawi dengan nada tegas.
Empat pilar yang dimaksud mencakup Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai koridor konstitusi, NKRI sebagai bentuk negara yang mutlak, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai pengikat harmoni dalam perbedaan. Amrodji memaparkan bahwa rekam jejak LDII sejak berdiri pada 1 Juli 1972 telah menunjukkan konsistensi yang nyata, terutama dengan menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi.
“Sejak awal berdiri, LDII telah berkomitmen pada asas Pancasila. Ini menjadi bagian dari jati diri organisasi,” tambah Amrodji guna mempertegas identitas ormas yang dipimpinnya tersebut.
Tantangan Merawat Persatuan di Negara Kepulauan
Senada dengan Amrodji, pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Gresik memberikan apresiasi terhadap langkah LDII. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Kesbangpol Gresik, Siri Rahayu, mengingatkan bahwa Indonesia adalah laboratorium sosial terbesar di dunia yang menuntut kerja keras semua pihak untuk menjaganya tetap stabil.
Siri memberikan ilustrasi yang menyentuh mengenai kompleksitas mengelola Indonesia. Ia membandingkan sulitnya mengurus satu keluarga kecil dengan beban berat menjaga sebuah negara yang dihuni oleh ratusan suku bangsa dan ribuan pulau.
“Merawat satu keluarga saja tidak mudah, apalagi menjaga negara dengan ribuan pulau dan beragam suku. Karena itu, semua elemen, termasuk ulama dan organisasi kemasyarakatan, memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan,” kata Siri Rahayu menjelaskan esensi kolaborasi antar-elemen bangsa.
Wawasan Kebangsaan Sebagai Cara Pandang
Dalam diskusi tersebut, ditekankan pula bahwa tantangan global yang semakin dinamis mewajibkan setiap warga negara untuk memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Cara pandang yang sempit, yang hanya mengedepankan kepentingan golongan, dipandang dapat menjadi ancaman bagi kohesi sosial.
Siri Rahayu menutup pemaparannya dengan mengajak seluruh peserta Musda untuk selalu mengedepankan dialog dan inklusivitas. Baginya, perbedaan keyakinan atau budaya tidak boleh menjadi tembok penghalang dalam berbakti kepada tanah air.
“Cara pandang kita harus berbasis wawasan kebangsaan, bukan semata-mata kepentingan kelompok atau golongan. Kita adalah satu bangsa Indonesia, meskipun berbeda suku, budaya, dan agama,” ujar Siri Rahayu.
Dialog kebangsaan ini diharapkan tidak berhenti sebagai seremonial belaka, melainkan menjadi pemicu bagi para pengurus LDII di tingkat daerah untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai moderasi dan nasionalisme dalam dakwah sehari-hari, demi terciptanya masyarakat yang harmonis dan berdaulat.
Baca juga artikel menarik lainnya di situs kami.
