Jakarta. Ketua DPW LDII DKI Jakarta, Imam Bashori, bersama jajaran pengurus baru periode 2025-2029, melakukan audiensi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta guna memperkuat sinergi program kebangsaan, terutama yang menyasar generasi muda.
LDII Jakarta Tawarkan 8 Program Prioritas ke Pemprov DKI
Audiensi yang berlangsung di Balai Kota Pemprov DKI Jakarta pada Senin, 24 November 2025, membahas berbagai potensi kerja sama antara LDII dan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
"LDII menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam program pembangunan daerah, khususnya pada sektor sosial, kebudayaan, serta pembinaan generasi muda," kata Imam Bashori.
LDII memaparkan delapan program prioritas organisasi, dengan fokus utama pada Wawasan Kebangsaan. Program ini dinilai krusial untuk stabilitas sosial dan pembangunan karakter generasi muda. LDII juga menjelaskan program yang telah berjalan, seperti kerja sama dengan Dinas Pendidikan (PAUD Berbasis Masjid), Dinas KPKP (urban farming dan manajemen hewan kurban), serta Dispora (pembinaan pemuda).
Sinergi Kebangsaan: Kunci Stabilitas Jakarta
Selama ini, program kebangsaan LDII telah berjalan melalui kerja sama dengan MPR RI, DPR RI, Lemhannas, BNPT, hingga Densus 88, termasuk menghadirkan narasumber dalam edukasi kebangsaan bagi pelajar di DKI Jakarta.
“Kami ingin menjadi bagian dari program pemerintah. Kerja sama dengan SKPD sudah berjalan lama, namun perlu ditingkatkan di tingkat provinsi. Apalagi gubernur meminta agar sinergi ini diperkuat, termasuk pada bidang kebangsaan,” ujar Imam Bashori.
Kesbangpol DKI Siap Dukung Program LDII
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan Kesbangpol DKI Jakarta, Mazhar Setiabudi, mengapresiasi program LDII, terutama yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan.
“Program LDII sangat lengkap dan sejalan dengan tugas kami, terutama terkait wawasan kebangsaan. Kami siap mendukung, apalagi jumlah ormas di DKI mencapai 36.000, sehingga kolaborasi seperti ini sangat penting,” ujarnya.
Mazhar menyarankan agar LDII mengajukan MoU melalui Biro Kerja Sama Daerah sebagai payung hukum yang mencakup seluruh SKPD yang terlibat. Audiensi ditutup dengan komitmen untuk memperkuat pendidikan kebangsaan, stabilitas sosial, pemberdayaan pemuda, serta memperluas kerja sama lintas sektor.