Ketua DPP LDII, Sudarsono, menegaskan relevansi kegiatan ini dengan misi organisasi dalam menguatkan ekonomi umat berbasis syariah secara berkelanjutan. “Kegiatan hari ini sejalan dengan program DPP LDII dalam pengembangan perekonomian syariah,” ujarnya.
LDII berkomitmen penuh mendukung dan siap bersinergi dengan EPIKS melalui departemen ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. “LDII memiliki departemen ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang ke depan dapat disinkronkan dengan program EPIKS,” tambah Sudarsono.
Lebih lanjut, Sudarsono menegaskan kesiapan LDII mendukung pemberdayaan ekonomi umat agar selaras dengan penguatan ekonomi syariah nasional.
Dalam acara tersebut juga diluncurkan Galeri Investasi Syariah pertama di lingkungan pesantren Provinsi DKI Jakarta. Galeri ini diharapkan menjadi pusat edukasi dan akses bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenal instrumen keuangan syariah secara menyeluruh.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa EPIKS merupakan program berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada edukasi, tetapi juga menyediakan layanan keuangan syariah yang inklusif dan nyata.
“Kami hadir untuk memberikan edukasi sekaligus inklusi keuangan syariah agar masyarakat tidak hanya mengetahui konsepnya, tetapi mampu mempraktikkannya. EPIKS ini adalah program berkelanjutan, bukan berhenti hari ini saja, melainkan mencakup UMKM, layanan perbankan syariah, hingga investasi syariah,” jelas Friderica.
Peluncuran Galeri Investasi Syariah di Jakarta menjadi tonggak penting literasi pasar modal syariah di pesantren. “Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan SDM ekonomi syariah di masa mendatang,” tambahnya.
Selain itu, program Recycle Vending Machine (RVM) yang diperkenalkan oleh BSI juga diperkenalkan sebagai inovasi ekonomi sirkular berkelanjutan. Mesin ini memungkinkan nasabah menukar sampah plastik menjadi poin saldo rekening, sekaligus mendorong nilai ekonomis bagi UMKM yang mengelola daur ulang.
Data OJK mencatat literasi keuangan nasional mencapai 66,46 persen dengan inklusi sebesar 80 persen. Namun, literasi keuangan syariah baru di angka 43 persen dengan tingkat inklusi hanya 13 persen. “Artinya banyak yang sudah tahu syariah tetapi belum melakukan inklusi. Ini yang harus didorong,” tambah Friderica.
Ketua Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Chairul Baihaqi, menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini, yang memberikan dampak langsung bagi santri dan pengelola pesantren. “Bagi kami kegiatan EPIKS ini memiliki manfaat yang luar biasa. Edukasi dan inklusi yang disampaikan telah membuka wawasan baru bagi santri dan pengurus. Kini kami sudah mulai menerapkan sistem transaksi melalui smart card yang sebelumnya berjalan manual,” tuturnya.
Chairul menilai program ini menjadi bekal penting bagi santri dalam menyiapkan masa depan sekaligus membuka ruang pemberdayaan ekonomi bagi pesantren dan masyarakat sekitar.
Pembentukan EPIKS di Ponpes Minhaajurrosyidiin menjadi model kolaborasi efektif antara lembaga pemerintah, ormas, pesantren, dan pelaku industri jasa keuangan. Tujuannya memperkuat ketahanan ekonomi umat berbasis prinsip syariah sekaligus memperluas akses layanan keuangan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.