Musda VI LDII Kota Padang 2025: Menguatkan Peran LDII untuk Padang yang Madani, Cerdas, Kreatif, Maju, dan Sejahtera
Musyawarah Daerah (Musda) VI DPD LDII Kota Padang digelar di Komplek Pondok Pesantren Miftahul Huda, KPIK, Koto Tangah. Acara ini bukan sekadar pertemuan formal: ia mengandung energi konsolidasi, regenerasi, dan perumusan program nyata yang akan menyentuh kehidupan warga Kota Padang selama lima tahun ke depan.
Ringkasan Singkat: Hasil Utama Musda VI
Musda yang berlangsung pada Jumat (5/9) ini menghasilkan keputusan penting: forum menyepakati dr. H. Muhammad Iqbal, Sp. B, FICS sebagai ketua DPD LDII Kota Padang periode 2025–2030. Selain aspek pemilihan, Musda juga menegaskan komitmen organisasi pada visi ABSSBK—sebuah kerangka kerja untuk memadukan profesionalisme dan religiusitas dalam kerja keseharian LDII di Kota Padang.
Fakta ringkas
- Lokasi: Komplek Pondok Pesantren Miftahul Huda, KPIK, Koto Tangah, Padang.
- Tema: “Menguatkan Peran LDII dalam Mewujudkan Masyarakat Profesional Religius Berlandaskan ABSSBK untuk Kota Padang yang Madani, Cerdas, Kreatif, Maju, dan Sejahtera.”
- Ketua terpilih: dr. H. Muhammad Iqbal, Sp. B, FICS (periode 2025–2030).
Suara Dewan Penasihat: Makna Strategis Musda
Dewan Penasihat DPW LDII Sumbar, H. Afrizal Yaman, menekankan bahwa Musda bukan sekedar ritual organisasi, melainkan momentum strategis untuk konsolidasi dan regenerasi kepemimpinan. Pandangannya memberi kerangka agar kegiatan Musda selalu menghasilkan arah yang implementatif dan berdampak.
Afrizal juga menegaskan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah.
Harapannya Musda dapat melahirkan kepemimpinan yang amanah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Evaluasi Program 2020–2025: Pelajaran & Arah Baru
Dalam laporannya, wakil ketua DPD periode 2020–2025, H. M. Shodiqin, mengulas pengalaman lima tahun terakhir: bergerak aktif dalam kegiatan dakwah, sosial, serta pemberdayaan ekonomi. Lini-lini program ini menjadi referensi berharga untuk menyusun prioritas kerja lima tahun berikutnya.
Pelajaran utama
- Program dakwah harus lebih dekat ke kebutuhan generasi muda agar pesan agama relevan dan mudah diimplementasikan.
- Pemberdayaan ekonomi warga membutuhkan model kolaborasi dengan pelaku UMKM lokal dan lembaga keuangan mikro yang sehat.
- Program sosial perlu indikator keberhasilan yang jelas—bukan sekadar jumlah kegiatan, tapi dampak nyata pada kesejahteraan.
Visi & Program 2025–2030: Fokus pada Kualitas Hidup Publik
Ketua terpilih, dr. H. M. Iqbal, menegaskan bahwa rencana kerja lima tahun ke depan bukan sekadar melanjutkan program lama, melainkan memperbaiki dan memprioritaskan program strategis yang membawa manfaat nyata.
Program prioritas (garis besar)
- Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas: pelatihan kewirausahaan, kolaborasi dengan pasar lokal, dan pembinaan UMKM berbasis pesantren.
- Dakwah inklusif dan generasi muda: pendekatan digital, komunitas belajar, dan program mentoring untuk remaja.
- Program sosial terukur: data penerima manfaat, indikator outcome, serta sinergi Lembaga Amil Zakat setempat.
- Inisiatif lingkungan: pengelolaan sampah kota, kampanye 3R, dan program kebersihan berbasis komunitas.
- Penanganan isu sosial kontemporer: literasi digital untuk mencegah dampak negatif judi online, serta program pencegahan dan rehabilitasi bila diperlukan.
Mengapa ABSSBK Penting bagi Kota Padang?
ABSSBK (singkatan internal organisasi yang menjadi dasar nilai) menjadi bingkai agar aksi LDII tidak hanya religius ritualistik, melainkan profesional—memiliki tata kelola, target, dan akuntabilitas. Ketika nilai religius disandingkan dengan kapabilitas administratif dan keterampilan teknis, hasilnya adalah program yang lebih berdampak.
Implikasi untuk masyarakat
- Peningkatan kualitas layanan sosial berbasis komunitas.
- Pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan lewat pelatihan dan pendampingan usaha.
- Respons cepat terhadap problem publik—mis. sampah atau praktik judi online—dengan solusi yang terukur.
Catatan Praktis: Apa yang Bisa Diharapkan Warga?
Warga Kota Padang dapat menantikan program-program berbasis kebutuhan nyata: pelatihan kerja dan kewirausahaan, pendampingan keluarga rentan, program literasi digital untuk anak-anak dan orang tua, serta gerakan kebersihan lingkungan yang melibatkan remaja dan pesantren setempat.
Selain itu, LDII diposisikan sebagai mitra Pemkot—bukan pengganti pemerintahan—untuk bersama-sama mendorong kebijakan berbasis masyarakat yang inklusif.
Tahapan Implementasi: Dari Musda ke Lapangan
- Perumusan Rencana Kerja 100 Hari: target prioritas yang bisa langsung dirasakan masyarakat.
- Sinkronisasi program dengan Pemkot dan stakeholder (lintas OPD, Lembaga Zakat, komunitas pesantren).
- Pembentukan tim monitoring & evaluasi: indikator terukur dan laporan berkala.
- Pelaksanaan pilot project untuk isu strategis (mis. kampanye anti-judi online dan pilot pengelolaan sampah skala RW).
