Surabaya - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melakukan monitoring dan evaluasi di Polda Jawa Timur pada 16-18 September 2025. Fokus kegiatan meliputi penyusunan database rekam jejak Perwira Menengah (Pamen) dan Perwira Tinggi (Pati) Polri serta pemantauan penanganan kasus pasca demonstrasi 25-31 Agustus 2025.
Kompolnas Tekankan Pentingnya Database Rekam Jejak Pamen dan Pati Polri
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol (Purn) Arief Wicaksono menekankan pentingnya database rekam jejak Pamen dan Pati Polri.
“Database ini akan menjadi sarana pemetaan kepemimpinan, memuat hasil assessment, catatan personel, penilaian kinerja hingga rekam jejak media. Hal ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendorong reformasi internal secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,”tegas Arief Wicaksono. Kegiatan ini juga melibatkan diskusi terbuka dengan unsur masyarakat, tokoh agama, dan adat untuk mengevaluasi strategi penegakan hukum.
LDII Apresiasi Keterbukaan Polri
Ketua DPW LDII Jawa Timur, Moch Amrodji Konawi, memberikan apresiasi atas keterbukaan Polri dalam menerima kritik dan saran.
“Alhamdulillah, Polri khususnya Polda Jatim telah membuka diri terhadap kritik dan saran konstruktif. Ini langkah nyata menuju institusi yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, kami apresiasi dan mendukung langkah-langkah yang dilakukan Polri dalam pembenahan yang dilakukan,”ujarnya. Amrodji juga menekankan pentingnya muhasabah pasca aksi unjuk rasa dan mengajak semua pihak mengedepankan dialog dan persatuan.
“Dengan dialog dan diskusi semacam ini semakin memperkaya evaluasi strategi penegakan hukum dengan pendekatan yang humanis dan profesional,”ujar Amrodji.
Pentingnya Muhasabah dan Dialog
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, menambahkan monev ini sebagai wujud pengawasan eksternal untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas Polri. Kegiatan dihadiri pejabat utama Polda Jatim, tim Kompolnas, tokoh agama, tokoh adat, dan perwakilan ormas.