Jakarta, 19 Mei 2025 — Dalam upaya memperkuat wawasan kebangsaan dan menangkal paham radikal, DPD LDII Jakarta Selatan menyelenggarakan sosialisasi kebangsaan di Masjid Baitul Fattah, Cilandak Timur, Kamis (15/5). Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri dan diikuti sekitar 100 peserta, yang terdiri dari para ustadz, ustadzah, dan tenaga pendidik di lingkungan LDII Jakarta Selatan.
Kegiatan ini dibuka oleh Ketua DPD LDII Jakarta Selatan, Mulyono, dan Ketua DPW LDII DKI Jakarta, Teddy Suratmadji. Keduanya menekankan pentingnya sinergi antara tokoh agama dan aparat penegak hukum dalam membendung radikalisme.
Dalam sambutannya, Teddy Suratmadji menegaskan bahwa LDII berkomitmen penuh menjaga keutuhan NKRI dan menolak segala bentuk radikalisme.
“Para dai membutuhkan informasi langsung dari Densus 88 tentang ancaman radikalisme, terorisme, dan intoleransi. Kami juga ingin mengenalkan LDII kepada Densus 88, bahwa LDII berkomitmen penuh menjaga keutuhan NKRI dan menolak segala bentuk radikalisme,” ujar Teddy.
Ia juga menyatakan bahwa informasi dari Densus 88 akan disampaikan kepada masyarakat melalui para dai.
“Salah satu pilar utama dakwah LDII adalah menegakkan ukhuwah Islamiyah, Insaniyah, dan Wathaniyah,” katanya.
Menurut Teddy, LDII menempatkan klaster kebangsaan sebagai prioritas pertama dalam delapan program utamanya.
“Harapan kami, tidak ada lagi radikalisme, intoleransi, dan ancaman terhadap NKRI, sehingga masyarakat bisa hidup damai menuju baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur. Kami siap membantu Densus 88 mencegah radikalisme dan LDII menyatakan NKRI harga mati,” tegasnya.
Senada, Ketua DPD LDII Jakarta Selatan, Mulyono, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Ia mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesatuan dan berharap para dai LDII mampu menjelaskan kepada warga mengenai informasi bahaya radikalisme, terorisme, dan intoleransi.
Sosialisasi ini menjadi langkah konkret LDII dalam memperkuat ketahanan nasional dari sisi ideologi dan keagamaan, sekaligus mempererat hubungan antara tokoh agama dan aparat negara dalam menjaga keutuhan Indonesia.
