LDII SAMPIT - KOTAWARINGIN TIMUR

Jakarta (6/6) – Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menyampaikan apresiasinya atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan ibadah haji. Ia menekankan pentingnya aspek spiritual, fisik, dan mental dalam melaksanakan rukun Islam kelima.

“Ini bukan hanya perkara mampu secara finansial, tapi soal ketakwaan. Dan yang perlu menjadi catatan, tantangan menjalankan ibadah haji sejak Rasulullah SAW adalah tantangan fisik dan mental. Dengan kebijakan yang membuat jamaah nyaman dan aman, setidaknya kita bisa membuat haji menjadi ibadah yang makin menentramkan,” papar KH Chriwanto.

Salah satu contoh nyata dari kebijakan tersebut adalah peresmian Terminal Haji dan Umrah 2F di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Menurutnya, terminal ini memberikan pengalaman yang lebih manusiawi bagi para jamaah, “Sebelumnya, jamaah haji bergerombol bahkan duduk di lantai. Dengan kapasitas 94 juta jamaah setiap tahunnya, jamaah haji bisa nyaman. Ini membuat psikologis jamaah sudah tenang sebelum berangkat,” ujarnya.

Terminal ini juga mendukung jalur Makkah Route dengan 10 konter imigrasi Arab Saudi yang mempercepat proses keberangkatan, sehingga setibanya di Tanah Suci, jamaah tidak perlu lagi antre panjang di konter imigrasi.

KH Chriswanto juga menyoroti tantangan pelayanan haji di tanah suci yang kerap menuai keluhan di media sosial. Ia menekankan pentingnya penanganan jamaah secara menyeluruh dan manusiawi. “Ingat ini zaman media sosial, masyarakat lebih suka curhat dan mengadukan suatu masalah di media ketimbang kepada petugas haji secara langsung,” tutur KH Chriswanto.

Terkait rencana pembangunan kampung haji oleh Presiden Prabowo, ia menyambutnya dengan optimisme dan menyatakan komitmen LDII melalui KBIHU dalam meningkatkan layanan, “Para pengurus KBIHU yang berada di bawah naungan LDII, kami dorong untuk terus meningkatkan pelayanan dan meminimalkan perasaan terabaikan dari jamaah haji,” tegasnya.

Ia mendukung gagasan agar pelaksanaan haji dipusatkan di satu lokasi untuk efisiensi koordinasi, “Semuanya akan terkontrol dan diharapkan dapat memusatkan kegiatan jamaah Indonesia di satu lokasi, sehingga memudahkan koordinasi dan pelayanan selama pelaksanaan ibadah haji dan umrah,” ujarnya dengan optimistik.

Dengan jumlah jamaah mencapai 2 hingga 2,2 juta per tahun, ia menilai pemerintah harus hadir memberikan perhatian khusus, terutama karena sebagian besar jamaah adalah lansia. “Apalagi jamaah haji dan umrah, umumnya adalah masyarakat yang sudah lanjut usia, sehingga benar-benar harus diurus dengan baik dengan perhatian khusus," ungkapnya.

KH Chriswanto juga mendukung rencana pembentukan kementerian atau lembaga khusus haji dan umrah, “Asalkan pendirian kementerian atau lembaga baru tersebut dipandang pemerintah efektif, efisien, transparan dan mampu menjawab kepuasan jamah haji dan umrah,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, ia menyampaikan dukungan terhadap gagasan penurunan biaya haji melalui pengelolaan dana yang efisien dan akuntabel, “Terutama, mampu transparan dan secara kreatif mengelola dana haji dari masyarakat. Pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat,” pungkasnya.