Jakarta, 24 April – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan terpilih dalam Pemilu Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang siap untuk dilantik sebagai pemimpin negara. Setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terhadap hasil Pilpres, langkah ini menandai dimulainya era baru kepemimpinan di Indonesia.
Dalam suasana transisi ini, KH Chriswanto Santoso, Ketua Umum DPP LDII, menekankan pentingnya mendukung kebijakan pemerintah yang menguntungkan rakyat. “Kami keluarga besar LDII di seluruh pelosok tanah air, mengucapkan selamat dan mendukung segala kebijakan pemerintah yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar KH Chriswanto dalam siaran persnya.
Dengan semangat kenegarawanan, KH Chriswanto mengapresiasi MK dan semua pasangan capres-cawapres yang telah menerima hasil sengketa Pemilu. Namun, ia juga mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Prabowo dan Gibran baru saja dimulai. “Saatnya bekerja dan memikirkan bangsa,” ucapnya.
DPP LDII menyerukan lima prioritas yang harus segera ditangani oleh pemerintahan baru:
- Penguatan Kebangsaan: Pemerintahan Prabowo-Gibran harus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kemajemukan, dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan di ranah pendidikan.
- Kemandirian Bangsa: Menghadapi tantangan global, LDII menekankan pentingnya kemandirian di bidang pangan, pertahanan, politik, dan pengelolaan sumber daya alam.
- Energi Terbarukan: KH Chriswanto menyoroti potensi energi baru terbarukan di Indonesia, yang harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat.
- Pembangunan Berwawasan Lingkungan: Pelestarian lingkungan menjadi kunci untuk memastikan generasi muda mewarisi Indonesia yang lestari.
- Kolaborasi Antar Elemen Bangsa: Menanggalkan paradigma kompetisi, pemerintah dan oposisi harus berkolaborasi untuk pembangunan yang berkelanjutan.
KH Chriswanto menutup dengan mengingatkan pentingnya oposisi dalam demokrasi sebagai penyeimbang, seraya mengajak semua pihak untuk menghindari politik komunikasi populis yang dapat memecah belah bangsa.
