Sinergi Pemerintah dan LDII dalam Menghadapi Tantangan Global
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Akmal Malik, menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki peran vital dalam memperkuat fondasi ketahanan nasional. Pernyataan tersebut disampaikan secara resmi dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) X Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang berlangsung di Pondok Pesantren Minhajurosyidin, Jakarta Timur, pada Selasa (7/4/2026).
Dalam pemaparannya, Akmal Malik menyoroti urgensi kedaulatan pangan sebagai pilar utama kemerdekaan sebuah bangsa. Ia mengutip instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait jaminan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat Indonesia.
“Presiden Prabowo menegaskan, agar pemerintah dapat mengamankan pangan. Menjamin bisa memberikan makan pada rakyat. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Suatu bangsa, tidak dikatakan merdeka, kecuali bisa mengurus pangannya sendiri,” ujar Akmal Malik.
Konteks Krisis Global dan Stabilitas Domestik
Akmal Malik juga memberikan gambaran mengenai dinamika geopolitik internasional yang sedang tidak menentu. Ketidakstabilan di beberapa negara seperti Bangladesh, Pakistan, dan India menjadi pengingat penting bagi Indonesia untuk terus menjaga ketersediaan energi dan pangan di tengah gejolak harga dunia.
“Di Bangladesh, Pakistan dan India terjadi demo besar-besaran terkait dengan pangan dan bahan bakar minyak. Dengan kondisi tersebut, Indonesia bersyukur bisa membeli minyak dengan harga normal,” tutur Akmal Malik.
Ia menekankan bahwa keamanan pangan dan energi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keniscayaan untuk memastikan kehidupan berbangsa tetap berjalan harmonis. Mengingat pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat, diperlukan langkah konkret untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia melalui pemenuhan urusan mendasar, yakni pangan.
Dakwah Bil Hal: Kontribusi Nyata LDII untuk Masyarakat
Menanggapi dinamika sosial dan dampak perang di Timur Tengah, Kemendagri mengajak LDII untuk mengedepankan strategi "Dakwah Bil Hal" atau dakwah melalui perbuatan nyata. Hal ini dianggap sebagai solusi preventif dalam mencegah konflik perebutan sumber daya alam di masa depan.
“Sampaikan kebajikan. Sampaikan hal yang baik pada masyarakat. Kita harus mencegah hal-hal yang dapat membuat terjadinya perebutan sumber daya alam yang akan menimbulkan konflik di kemudian hari,” pungkas Akmal Malik.
Lebih lanjut, ia mendorong LDII untuk memperluas jangkauan kerja sama dengan pemerintah daerah di berbagai tingkatan. Di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya bagi warga LDII Sampit dan sekitarnya, semangat ini dapat diimplementasikan melalui sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur guna memperkuat ketahanan ekonomi lokal.
Kolaborasi Strategis di Sektor Pertanian dan Regenerasi Petani
Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian serius pemerintah adalah minimnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Akmal memaparkan data bahwa saat ini hanya sekitar 7 persen generasi muda yang tertarik menjadi petani. Sebagai langkah konkret, Kemendagri menawarkan kolaborasi melalui Nota Kesepahaman (MoU) untuk menciptakan pilot project pertanian unggulan bersama LDII.
“Mari buat percontohan. Saya akan mencarikan bibit dan kepala daerah yang bersedia, dan LDII menunjukkan lokasinya. Kami ada direktur ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. Akan saya tugaskan kerja sama dengan LDII. Mari jadikan percontohan LDII unggul dalam pelaksanaan dakwah bil hal,” tutup Akmal Malik.
Inisiatif ini diharapkan mampu melahirkan kader-kader LDII yang tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga mandiri secara ekonomi dan berkontribusi langsung pada stabilitas nasional melalui sektor ketahanan pangan.
Baca juga artikel menarik lainnya di situs kami.
