Sinergi Strategis: LDII Sebagai Jembatan Kebijakan Nasional
JAKARTA – Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, KH Mochamad Irfan Yusuf, secara resmi mengajak Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) untuk mengambil peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara berbagai kebijakan pemerintah dan masyarakat luas. Seruan ini disampaikan langsung oleh beliau saat memberikan materi utama dalam perhelatan Musyawarah Nasional (Munas) X LDII yang berlangsung di Grand Ballroom Minhaajurrosyidiin, Jakarta, pada Selasa (7/4/2026).
Dalam pemaparannya, pria yang akrab disapa Gus Irfan tersebut menekankan bahwa saat ini adalah momentum krusial bagi organisasi kemasyarakatan berbasis Islam seperti LDII untuk tidak sekadar memperkuat internal, melainkan memperluas kontribusi nyata bagi bangsa. Fokus pembicaraan dalam forum tertinggi LDII tersebut diharapkan mampu melampaui isu-isu organisasi dan menyentuh dinamika kebangsaan yang sedang dihadapi Indonesia.
“Saat ini, adalah momentum yang tepat untuk memperkuat peran bersama. Bukan hanya memperkuat internal organisasi, tetapi juga memperluas kontribusi. Tidak hanya membahas internal organisasi, tetapi juga membahas kondisi kebangsaan,” ujar KH M. Irfan Yusuf.
Membangun Indonesia Melalui Kerja Kolektif
Gus Irfan menegaskan bahwa tantangan dalam membangun Indonesia yang besar dan beragam tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak secara sendirian. Pemerintah memerlukan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa, termasuk organisasi keagamaan yang memiliki akar kuat di akar rumput. Ia menilai kerja kolektif adalah kunci agar Indonesia tidak hanya menjadi bangsa yang kuat di dalam negeri, tetapi juga disegani di kancah internasional.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Tidak ada satu pihak pun yang bisa berjalan sendiri. Ketika bisa berjalan bersama, maka tidak hanya kuat, tetapi juga akan dihormati dunia,” pungkas Gus Irfan.
Visi ini sejalan dengan tema Munas X LDII, yakni “Mengokohkan Peran LDII dalam Membangun Indonesia yang Berdaulat, Harmonis, dan Berkeadaban untuk Perdamaian Dunia”. Gus Irfan menilai tema tersebut selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan kedaulatan di berbagai sektor fundamental.
“Presiden Prabowo menegaskan, Indonesia harus swasembada pangan, air, dan energi. Apapun yang terjadi di dunia luar, jika sudah swasembada pangan, air dan energi, maka tidak akan terpengaruh,” tegasnya.
Ketidakpastian Global dan Tantangan Haji 2026
Di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu, terutama dampak dari ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat, Gus Irfan mengungkapkan adanya tekanan besar pada rantai pasok energi dan pangan serta stabilitas perdagangan nasional. Hal ini secara langsung berdampak pada pelaksanaan ibadah haji, terutama terkait biaya transportasi udara.
Menteri Haji mengungkapkan bahwa perang tersebut memicu kenaikan harga tiket pesawat yang signifikan. Berdasarkan perhitungan awal, potensi penambahan biaya haji bisa mencapai Rp10 juta per jemaah. Meski demikian, ia memastikan bahwa prioritas utama pemerintah adalah keselamatan jemaah dan berupaya agar kenaikan biaya tidak membebani masyarakat secara langsung.
“Dampak perang tersebut mengakibatkan adanya penambahan biaya. Misalnya tiket pesawat, penambahan biaya dapat mencapai Rp10 juta per jamaah. Namun, Presiden Prabowo berpesan, apapun yang terjadi, pertimbangan utama berangkat atau tidak, adalah pertimbangan keamanan dan keselamatan jamaah haji Indonesia. Kedua, jika terjadi penambahan pembiayaan, jangan dibebankan pada jamaah haji,” jelas Gus Irfan.
Saat ini, kementerian terkait sedang melakukan koordinasi intensif dengan Menko Perekonomian untuk merumuskan mekanisme pembiayaan yang tepat guna mengantisipasi perubahan harga pasar global tersebut.
Relevansi bagi LDII Sampit dan Kotawaringin Timur
Menanggapi arahan Menteri Haji, LDII di tingkat daerah, termasuk LDII Sampit dan Kotawaringin Timur, diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama dan ketahanan nasional. Keberagaman yang dimiliki wilayah Kalimantan Tengah memerlukan perekat kuat berupa nilai-nilai kebangsaan agar masyarakat tetap tangguh dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu global maupun nasional.
Gus Irfan menutup penyampaiannya dengan harapan agar LDII terus meningkatkan peran sosialnya melalui dakwah yang menyejukkan. Hal ini dianggap penting untuk menjaga keharmonisan di tengah masyarakat yang heterogen.
“Indonesia memiliki keberagaman yang tinggi, dan semua itu membutuhkan perekat. Yakni, nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama dan karakter masyarakat. LDII dapat terus meningkatkan perannya melalui dakwah yang menyejukkan, penguatan karakter, serta kontribusi dalam kehidupan sosial untuk menjaga keharmonisan dan ketahanan nasional,” tutup Gus Irfan.
Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan, LDII Sampit akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan hasil-hasil Munas X, memastikan bahwa kontribusi organisasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan harmonis.
Baca juga artikel menarik lainnya di situs kami.
