Menjelang Musyawarah Nasional (Munas) X LDII tahun 2026, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) menggelar Sarasehan Kebangsaan LDII Road to Munas 2026. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus dialog strategis dalam merawat nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, serta penguatan Islam wasathiyah di tengah dinamika bangsa yang terus berkembang.
Sarasehan yang berlangsung di Kantor DPP LDII, Senayan, Jakarta, Selasa (16/12/2025), tersebut dihadiri belasan tokoh nasional, akademisi, pemuda, serta perwakilan organisasi lintas agama. Kegiatan digelar secara hybrid, luring dan daring melalui Zoom, serta disiarkan langsung melalui kanal YouTube, sehingga menjangkau masyarakat luas di seluruh Indonesia.
Pancasila sebagai Fondasi Peradaban Bangsa
Cendekiawan nasional Yudi Latif menjadi salah satu narasumber utama dalam sarasehan tersebut. Ia menegaskan bahwa Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan atau simbol negara, melainkan harus diimplementasikan secara sungguh-sungguh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Konsep umat dalam Islam di Indonesia bersifat universal, memberikan ruang bagi keberagaman yang tercermin dalam filosofi Pancasila,” kata penulis buku berjudul ‘Apa Jadinya Dunia Tanpa Indonesia’ itu.
Menurut Yudi Latif, Indonesia bukan sekadar bagian kecil dari peta dunia. Bangsa ini memiliki peran fundamental dalam sejarah peradaban manusia, ditopang oleh kekayaan sumber daya alam, keragaman budaya, serta nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Dalam konteks keislaman, keunikan Indonesia terletak pada realitas bahwa mayoritas penduduknya beragama Islam, namun tidak menjadikan Indonesia sebagai negara Islam.
Justru di situlah kekuatan Indonesia. Pancasila mampu bersinergi dengan nilai-nilai agama dan menjadi perekat kebinekaan. Ia berfungsi sebagai fondasi sosial dan moral untuk mengelola perbedaan, mengembangkan potensi bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tantangan Aktual Bangsa dan Kritik Hilirisasi
Dalam paparannya, Yudi Latif juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini. Mulai dari belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam dan manusia, hingga lemahnya koneksi antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan riil masyarakat.
“Hilirisasi secara teorinya benar, tapi prakteknya yang melakukan hilirisasinya orang asing semua. Jadi tetap saja tidak memberikan bonus apa-apa pada kehidupannya,” ungkapnya.
Ia menilai, tanpa inovasi, semangat kewirausahaan, serta keberpihakan pada kemandirian bangsa, Indonesia akan sulit menjelma menjadi kekuatan global. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam dan manusia harus dilakukan secara adil dan berkelanjutan, dengan menempatkan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama.
Lebih jauh, Yudi Latif menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai Pancasila yang relevan dengan karakter generasi muda. Literasi digital, pendidikan karakter, serta praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari menjadi kunci agar Pancasila tetap hidup dan membumi.
“Pancasila jika diterapkan secara benar, itu padanan yang pas untuk mengoptimalkan potensi yang luar biasa dan keragaman manusia yang luar biasa,” pungkasnya.
Nasionalisme Berkeadaban dan Islam Wasathiyah
Tema ini menegaskan komitmen LDII untuk terus berperan aktif dalam membangun bangsa melalui dakwah yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat serta keutuhan NKRI.
Pandangan Muhammadiyah: Pancasila dan Islam Satu Kesatuan
Narasumber lainnya, Marjuki Al Jawiy, yang mewakili Ketua Umum PP Muhammadiyah KH Haedar Nashir, menegaskan bahwa Pancasila dan nilai-nilai Islam wasathiyah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Sejarah LDII tidak bisa dilepaskan dari Pancasila. Konsep jamaah itu sebenarnya adalah konsep ilahiyah dan nilai-nilainya sejalan dengan Pancasila,” ujar Marjuki.
Marjuki menyoroti bahwa praktik berjamaah umat Islam selama ini masih sering terbatas pada ibadah ritual semata. Padahal, konsep jamaah dalam Islam sejatinya juga mencakup aspek ekonomi, sosial, dan muamalah.
“Salat sudah berjamaah, tapi membangun ekonomi belum berjamaah, bermuamalah juga belum berjamaah. Padahal jamaah itu ajaran Islam sekaligus selaras dengan nilai Pancasila,” katanya.
Indonesia Negara Beragama, Bukan Negara Agama
Marjuki bersyukur Indonesia memilih Pancasila sebagai dasar negara. Ia menegaskan posisi Indonesia sebagai negara beragama, bukan negara agama, yang mampu merangkul seluruh elemen bangsa.
“Indonesia adalah negara beragama, bukan negara agama. Negara beragama itu merangkul semua pihak dengan Pancasila sebagai dasar bernegara,” tegasnya.
Ia juga mengulas sejarah Muhammadiyah dalam membangun konsep pendidikan modern yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Jauh sebelum Muhammadiyah berdiri, KH Ahmad Dahlan telah merintis sekolah modern sebagai fondasi kemajuan umat.
Saat ini, Muhammadiyah mengelola sekitar 24.000 sekolah, 180 perguruan tinggi, dan 350 rumah sakit. Menurut Marjuki, kemajuan bangsa hanya bisa dicapai jika konsep pendidikan diperbaiki secara serius dan tidak dipolitisasi.
“Bangsa ini kalau mau maju, harus memperbaiki tata konsep pendidikan. Pendidikan dan agama jangan dipolitisasi,” katanya.
Mengajak Melihat Ormas secara Objektif
Dalam kesempatan tersebut, Marjuki juga mengajak masyarakat untuk melihat organisasi kemasyarakatan secara objektif dan adil.
“Kalau kita membuka LDII, sering kali yang dilihat hanya beritanya yang negatif. Padahal berpancasila itu melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif,” ucapnya.
Ia mengaitkan hal tersebut dengan Risalah Islam Berkemajuan hasil Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Surakarta tahun 2022. Islam berkemajuan menegaskan Islam sebagai agama pembawa pencerahan peradaban, yang melawan kejumudan dan keterbelakangan.
“Orang yang benar-benar meyakini Pancasila adalah mereka yang melawan pola pikir jumud. Banyak orang berilmu, tapi pola pikirnya masih terbelakang,” katanya.
Tauhid, Kerja Nyata, dan Rahmat bagi Semesta
Marjuki menekankan pentingnya tauhid sebagai fondasi membangun bangsa. Tauhid yang benar akan melahirkan sikap saling menghormati, bukan permusuhan.
“Kalau bertauhid tapi bermusuhan dan merasa paling benar, maka tauhidnya perlu dipertanyakan,” tegasnya.
Ia mendorong LDII dan ormas Islam lainnya untuk terus berinovasi melalui karya nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Bangun sekolah, klinik, rumah sakit. Walaupun diketawakan, lanjutkan saja. Kalau sudah banyak, orang akan melihat manfaatnya,” ujarnya.
Menurutnya, Islam dan Pancasila harus menjadi pola hidup, bukan sekadar simbol.
“Rahmat itu bukan hanya untuk LDII atau umat Islam, tapi untuk seluruh alam. Dalam muamalah, menolong orang lain tidak perlu melihat agamanya,” katanya.
Menutup paparannya, Marjuki kembali menegaskan pandangan Muhammadiyah bahwa Pancasila adalah darul ahdi wa syahadah.
“NKRI dengan Pancasila adalah hasil konsensus seluruh elemen bangsa. Umat Islam wajib membuktikan komitmennya dengan kerja nyata, inovasi, dan partisipasi aktif,” tutupnya.