LDII Sumedang Jalin Sinergi dengan Pemkab, Fokus Pembinaan Umat dan Generasi Emas 2045

sumedang

Sumedang. Menjelang Musyawarah Wilayah (Muswil) IX DPW LDII Jawa Barat, DPD LDII Kabupaten Sumedang melakukan audiensi penting dengan Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila, guna memperkuat sinergi dalam pembinaan umat dan pembangunan daerah. Pertemuan strategis ini berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Sumedang, Jawa Barat, pada Selasa (28/10).

Perkuat Koordinasi LDII dan Pemkab Sumedang

Audiensi ini menjadi momentum krusial untuk memperkokoh koordinasi antara LDII dan Pemerintah Kabupaten Sumedang, khususnya dalam meningkatkan kualitas pembinaan umat serta memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah dinamika perubahan sosial.

Fokus Pembinaan Generasi Muda untuk Indonesia Emas 2045

Wakil Bupati Fajar Aldila menyoroti urgensi pembinaan generasi muda sebagai kunci untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

“Sesuai tema Muswil yaitu untuk mencapai Indonesia Emas 2045, maka harus dipersiapkan sejak sekarang,” tegas Fajar.

Ia menekankan pentingnya membentuk generasi muda yang tidak hanya handal, tetapi juga berakhlak mulia, berkarakter kuat, dan memiliki mental yang tangguh.

LDII Sumedang Serap Aspirasi untuk Program Kerja 5 Tahun ke Depan

Ketua DPD LDII Sumedang, Usep Aziz Solehuddin, menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan bagian integral dari persiapan Muswil IX yang melibatkan seluruh pengurus LDII se-Jawa Barat. LDII Sumedang memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerap masukan dari berbagai pihak, yang akan diintegrasikan dalam penyusunan program kerja organisasi untuk lima tahun mendatang.

“Kami ingin memastikan setiap langkah LDII, baik dalam pembinaan keagamaan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan, selaras dengan arah pembangunan daerah. Melalui komunikasi intens, kami harap LDII dapat terus menjadi mitra strategis dalam mewujudkan masyarakat yang religius, berkarakter, dan berdaya saing,” tutup Usep.

Dengan demikian, LDII berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang lebih nyata dalam mendukung program-program pemerintah daerah.

Lebih baru Lebih lama