Jakarta. Penguatan masyarakat sipil dapat dimulai dari sinergi nyata antara wakil rakyat dan organisasi kemasyarakatan (Ormas). Kolaborasi ini krusial agar demokrasi tidak sekadar prosedur, melainkan juga mampu menjangkau dan melindungi kepentingan masyarakat di akar rumput.
Inti Pernyataan Ketum DPP LDII
Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto menegaskan pentingnya keterlibatan ormas dalam memperkuat fungsi parlemen. Menurutnya, ormas berperan sebagai pengawal kebijakan agar program pemerintah sampai kepada lapisan paling bawah masyarakat.
“Parlemen kami harapkan terus memperkuat fungsi representasi rakyat serta menjaga kepercayaan publik melalui kerja nyata dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan bangsa. Kami sebagai ormas, siap berkolaborasi untuk memastikan program kerja pemerintah yang dikawal DPR sampai kepada masyarakat,”
Peran Parlemen sebagai Jembatan Aspirasi
Dalam pandangan KH Chriswanto, peran parlemen sangat strategis: bukan hanya membuat undang-undang, tetapi juga menjadi penghubung antara aspirasi publik dan kebijakan negara. Parlemen yang kuat akan memastikan arah pembangunan selaras dengan kebutuhan sosial-ekonomi rakyat.
“Parlemen bukan sekadar lembaga legislasi, tetapi rumah aspirasi rakyat. Karena itu, setiap anggota parlemen harus mampu menyerap, memahami, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat secara tulus. Momentum Hari Parlemen ini menjadi refleksi bagi kita semua untuk terus memperkuat etika politik, transparansi, dan tanggung jawab moral dalam bernegara,”
Prioritas Kinerja dan Orientasi Kepada Rakyat
KH Chriswanto mendorong agar DPR fokus pada tindakan nyata: pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan moral bangsa di tengah arus globalisasi. Ia menekankan bahwa kinerja wakil rakyat harus terukur di lapangan, bukan sekadar tampilan di media sosial.
“Tak sekedar ramai di media sosial, tapi sigap dalam mendampingi dan menyerap aspirasi masyrakat,”
Ormas sebagai Mitra Strategis
LDII memandang ormas yang dekat dengan persoalan akar rumput sebagai mitra strategis. Kolaborasi efektif antara ormas yang berkapasitas dan wakil rakyat yang memiliki kewenangan dapat mengubah janji kampanye menjadi program yang nyata dan berkelanjutan.
“Kolaborasi ini pada akhirnya menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya tambang suara saat Pemilu saja,”
Sudut Pandang DPR: Kualitas & Etika Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, sependapat bahwa parlemen harus terbuka sebagai rumah aspirasi yang menjaga adab politik. Menurutnya, proses legislasi mesti berakar pada nilai moral dan etika untuk menjaga wibawa demokrasi.
“Parlemen adalah cerminan kualitas demokrasi kita. Karena itu, setiap anggota parlemen harus hadir sebagai pelayan rakyat, bukan sekadar politisi. Mereka memikul tanggung jawab moral untuk menjaga keadaban politik dan menegakkan nilai-nilai luhur bangsa,”
Peran Ormas Keagamaan
Singgih menekankan peran ormas keagamaan dalam menjaga suasana politik yang sehat dan damai. Keterlibatan mereka diharapkan dapat mengedukasi publik dan menjaga integritas proses politik agar tetap beretika.
“Ormas keagamaan memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga suasana politik yang sehat, damai, dan beretika. Agar proses pembangunan yang kami kawal tetap dilandasi nilai-nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab kepada bangsa. Dengan begitu, demokrasi kita tidak hanya maju secara prosedural, tetapi juga bermartabat secara moral,”
Tantangan & Agenda Ke Depan
Baik KH Chriswanto maupun Singgih Januratmoko menyepakati sejumlah pekerjaan rumah: menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan memperkuat komunikasi publik. Semua itu bertujuan membangun kepercayaan masyarakat bahwa parlemen bekerja demi kepentingan rakyat.
Rekomendasi Singkat
- Perkuat mekanisme partisipasi masyarakat melalui forum konsultasi terstruktur bersama ormas.
- Tingkatkan transparansi proses legislasi dan monitoring implementasi program di lapangan.
- Bangun kapasitas ormas untuk melakukan advokasi berbasis data dan edukasi publik.