[Semarang] Kedaulatan bukan hanya soal teritorial dan ekonomi, tetapi juga penguasaan narasi sejarah. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kedaulatan sebagai fondasi kemajuan bangsa. Kedaulatan sejarah menjadi kunci untuk membangun Indonesia yang maju dan bermartabat, dengan mengendalikan narasi, identitas, dan memori kolektif bangsa.
Memahami Kedaulatan Sejarah: Lebih dari Sekadar Catatan Masa Lalu
Konsep Kedaulatan Sejarah: Otonomi dalam Memori
"Kedaulatan sejarah" atau "otonomi sejarah" adalah kemampuan sebuah bangsa untuk memahami, menuliskan, dan mewariskan kisah masa lalunya secara mandiri. Ini bukan sekadar deretan peristiwa, tetapi napas panjang peradaban dan cermin identitas bangsa.
> Dalam makna yang lebih dalam, kedaulatan sejarah adalah strategi kultural, upaya sadar untuk memastikan bahwa jati diri kolektif tumbuh di atas pondasi pengetahuan yang otentik dan adil.
Untuk mencapai kedaulatan sejarah, bangsa harus menempuh dimensi epistemologis, metodologis, naratif, dan etis-kultural. Tanpa kedaulatan sejarah, bangsa berisiko kehilangan kendali atas identitasnya.
Sejarah dan Kekuasaan: Mengapa Historiografi Tidak Netral?
Sejarah selalu ditulis dari sudut pandang tertentu. Michel Foucault menyatakan bahwa pengetahuan dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan. Historiografi kolonial seringkali digunakan untuk mendukung kolonialisme, dengan mengabaikan atau merendahkan sejarah lokal.
Historiografi kolonial membentuk kesadaran sejarah yang timpang, mengabaikan dinamika internal Nusantara. Upaya penulisan ulang sejarah setelah kemerdekaan melalui Proyek Penulisan Sejarah Nasional Indonesia masih bersifat negara-sentris dan didominasi narasi Jawa.
Urgensi Kedaulatan Sejarah Bagi Indonesia: Identitas dan Emansipasi
Kedaulatan sejarah sangat penting bagi Indonesia karena beberapa alasan:
1. Meneguhkan Identitas Nasional: Di tengah arus globalisasi, kedaulatan sejarah diperlukan untuk memperkuat identitas Indonesia yang berakar kuat.
2. Menjawab Warisan Kolonial: Kedaulatan sejarah menuntut redefinisi periodisasi dan kategori sosial dari perspektif bangsa sendiri.
3. Mengembangkan Pendidikan Sejarah yang Membebaskan: Sejarah yang berdaulat akan mendorong transformasi pendidikan sejarah di sekolah, dari hafalan menjadi refleksi.
Tantangan dan Arah Kebijakan Kedaulatan Sejarah: Strategi Nasional Terpadu
Kedaulatan sejarah adalah proses jangka panjang yang memerlukan fondasi kuat, termasuk reformasi pendidikan, revitalisasi arsip, dan kesadaran masyarakat. Tantangan yang dihadapi antara lain politik sejarah, komersialisasi sejarah, dan disinformasi digital.
Menjawab tantangan ini memerlukan strategi nasional yang terpadu, termasuk:
* Penguatan literasi sejarah digital
* Penulisan ulang sejarah nasional dengan pendekatan Indonesia-sentris
* Dukungan terhadap riset sejarah berbasis komunitas
* Peningkatan kurikulum sejarah yang lebih kritis dan reflektif
* Penguatan posisi sejarawan sebagai penjaga memori kolektif bangsa
Menulis Sejarah, Menulis Kedaulatan: Partisipasi Aktif Masyarakat
Kedaulatan sejarah adalah gerakan kebangsaan yang menuntut partisipasi semua elemen masyarakat. Dengan menulis sejarah dari perspektif sendiri, bangsa Indonesia dapat merebut kembali haknya untuk menentukan narasi masa lalunya.
> Sebagaimana pernah ditegaskan oleh sejarawan Benedetto Croce, “sejarah yang benar adalah sejarah masa kini.”
Oleh sebab itu, sejarah Indonesia yang berdaulat adalah sejarah yang ditulis untuk membangun masa depan yang lebih adil, merdeka, dan bermartabat.