LDII SAMPIT - KOTAWARINGIN TIMUR

Jakarta (12/8) – Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menegaskan perlunya regulasi yang memperkuat sinergi antara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ekonomi syariah, dan pengusaha besar. Pernyataan ini disampaikan pada peringatan Hari UMKM Nasional 12 Agustus, yang dianggap sebagai momentum strategis untuk mendorong kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional.

Sekretaris Umum DPP LDII Dody Taufiq Wijaya menekankan bahwa sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar mengintegrasikan prinsip ekonomi syariah dalam pengembangan UMKM.

“Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia ekonomi syariah dapat memiliki dampak positif terhadap daya saing, peningkatan dan keberlanjutan UMKM Indonesia dalam jangka panjang,” ujarnya.

Prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam ekonomi syariah dinilai mampu meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memperkuat keberlanjutan bisnis, khususnya di sektor makanan dan minuman (F&B) serta produk halal.

Kontribusi Besar, Tantangan Nyata

Data Kadin Indonesia menunjukkan UMKM menyumbang 60,5–61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, atau sekitar Rp9.580 triliun, dan menyerap 97 persen tenaga kerja—setara 117 juta orang. UMKM juga menjadi motor pemerataan ekonomi hingga ke wilayah terpencil, sekaligus penggerak ekspor melalui produk-produk inovatif.

Namun, kontribusi besar tersebut masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan akses pembiayaan, teknologi digital, pendampingan kualitas produk, dan pengembangan pasar. LDII menilai regulasi yang ada belum optimal dalam memfasilitasi kemitraan strategis antara UMKM dan korporasi besar.

“Regulasi yang tepat, konsisten, serta memihak kepada UMKM dapat membantu UMKM naik kelas, baik pembiayaan maupun pengembangan bisnisnya,” kata Dody.

Ekonomi Syariah sebagai Pengungkit Daya Saing

Koordinator Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat DPP LDII, Ardito Bhinadi, menjelaskan bahwa ekonomi syariah menguatkan UMKM dari sisi ekonomi dan keberlanjutan. Prinsip bagi hasil dan perdagangan dalam ekonomi syariah menciptakan hubungan saling menguntungkan, menjaga arus kas, dan menghindarkan pelaku usaha dari beban bunga tinggi.

“Tidak ada pemburu rente, semua pihak menikmati hasil sesuai kerjanya. Dengan bekerjasama, efisiensi akan tercipta dalam proses produksi maupun distribusi pemasaran,” ujarnya.

Skema pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah memberi fleksibilitas bagi pelaku usaha, namun implementasinya dinilai masih minim variasi dan didominasi akad murabahah. Ardito mendorong peningkatan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil, insentif fiskal, serta perluasan jangkauan layanan ke daerah yang belum terlayani.

Program Pemberdayaan dan Digitalisasi

LDII telah mengembangkan program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah, meliputi pelatihan wirausaha, literasi keuangan syariah, pemanfaatan teknologi digital, dan akses permodalan. Kerja sama juga dilakukan dengan bank umum syariah, koperasi syariah, dan penyedia layanan uang elektronik syariah.

“Kami membangun ekosistem bisnis syariah untuk mendorong integrasi berbagai pelaku ekonomi, mulai dari ekonomi rumah tangga, UMKM, lembaga pembiayaan syariah, hingga pemasaran digital,” kata Ardito.

Menurut Dody, teknologi digital menjadi kunci memperluas pasar UMKM hingga ke level regional ASEAN, khususnya sektor industri halal seperti makanan, fesyen muslim, dan pariwisata. Ardito menambahkan bahwa smart contract berbasis syariah berpotensi mempermudah transaksi lintas negara, meski masih memerlukan dukungan regulasi lintas batas, literasi digital, dan infrastruktur teknologi yang merata.

Momentum Kebangkitan UMKM

LDII menilai Hari UMKM menjadi pengingat penting bahwa daya juang, kreativitas, dan ketekunan adalah modal utama untuk menghadapi tantangan global.

“UMKM bukan sekadar usaha, tetapi semangat kebersamaan dalam usaha yang menyalakan harapan bangsa, dari keluarga hingga korporasi, dari desa hingga kota, dan dari lokal hingga mendunia,” kata Ardito.