Jakarta (21/9) — Sebanyak 37 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LDII dari seluruh provinsi di Indonesia berkumpul dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Grand Ballroom Minhajurrosyidin, Jakarta, pada 20-22 September 2024. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk membahas dinamika politik nasional yang berkaitan dengan Pilkada Serentak 2024 dan peralihan kepemimpinan nasional.
“Kami perlu berkomunikasi dengan para pengurus harian DPW LDII dari 37 provinsi di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dilakukan agar kebijakan dan berbagai kegiatan DPP LDII bisa ditangkap dan diimplementasikan oleh LDII di tingkat provinsi hingga kecamatan dan kelurahan,” tutur KH Chriswanto Santoso.
Harapan KH Chriswanto adalah agar setelah Rakornas, pemahaman antara LDII di level provinsi dan DPP LDII tidak terdapat kesenjangan yang terlalu jauh. “Salah satu alasan kami ingin mengadakan Rakornas ini adalah untuk mengkonsolidasikan diri dan mengevaluasi kinerja serta menghadapi tantangan ke depan, terutama Pilkada,” ujarnya.
Menurut KH Chriswanto, kesenjangan informasi dari DPP LDII hingga ke daerah dapat menghambat perkembangan organisasi, terutama dalam menghadapi lingkungan strategis yang terus berkembang. “Negara sedang bersiap mengalami peralihan kepemimpinan nasional. Selain itu juga terjadi peralihan kepemimpinan di daerah dengan adanya Pilkada serentak. Kami ingin bersama-sama berbagai elemen bangsa dapat membantu pemerintah dalam menjaga kondisi peralihan kekuasaan nasional dan daerah, berjalan dengan mulus tanpa gejolak,” paparnya.
Sebagai bagian dari elemen bangsa, LDII memiliki tanggung jawab untuk menjaga kondusivitas, keamanan, dan ketertiban di tingkat nasional maupun daerah. “Kami mengingatkan para pengurus dan warga LDII agar tidak menjadikan rumah ibadah sebagai tempat kampanye. Hal ini perlu disampaikan dan disosialisasikan kepada pihak terkait,” imbuh Chriswanto.
KH Chriswanto juga meyakini pentingnya mengingatkan kembali tentang larangan kampanye di rumah ibadah untuk menghindari pelanggaran Pemilu. Fokus perhatian DPP LDII dalam Rakornas tersebut adalah komunikasi untuk menyelesaikan persoalan kebangsaan.
Menurut KH Chriswanto, solusi masalah kebangsaan yang ideal adalah melalui silaturahim, bukan beradu argumen di media sosial atau media massa. “Silaturahim merupakan budaya bangsa sekaligus ibadah, untuk merekatkan persaudaraan dan mengatasi hambatan dalam komunikasi,” papar KH Chriswanto.
Ia mendorong para pengurus LDII di berbagai level untuk meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan. “Komunikasi tidak harus formal dan mahal. Bisa dengan diplomasi kopi; ngopi bisa membuat suasana menjadi cair,” katanya.
Dalam semangat tersebut, KH Chriswanto menggelar “Angkringan NKRI” sebelum Rakornas. Ia bahkan menjadi barista untuk menyajikan kopi kepada 37 ketua DPW LDII tingkat provinsi. Dari pertemuan santai ini, berbagai persoalan dibahas dan dipecahkan dengan hangat.