Jakarta (15/2). Masyarakat diminta tidak terbawa euforia dengan hasil hitung cepat atau quick count yang menunjukkan kemenangan pasangan capres Prabowo dan Gibran. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) mengajak masyarakat untuk bersabar menunggu hasil resmi penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hitung cepat bukanlah patokan resmi dan bisa berbeda dengan hasil akhir KPU, kata Sekretaris DPP LDII Hasyim Nasution. Ia mencontohkan, pada Pemilu 2004, 2014, dan 2019, terjadi perbedaan antara hitung cepat dan hasil resmi KPU, yang menimbulkan perselisihan antarpendukung.
“Ingat Pemilu 2004 antara Megawati dan SBY, ada dua hasil hitung cepat yang berbeda. Pemilu 2014 dan 2019 juga demikian, yang disusul perselisihan antarpendukung,” ujarnya.
Menurut Hasyim Nasution, hitung cepat hanya sebagai alat untuk mengetahui kinerja dan upaya pemenangan, bukan sebagai dasar untuk merayakan kemenangan. Masyarakat harus arif dan bijaksana, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengedepankan Pemilu yang damai.
“Untuk itu, kami mengajak agar masyarakat menunggu hasil resmi penghitungan suara dari KPU. Jangan sampai semangat mengikuti pesta demokrasi justru menghasilkan suasana yang tidak menentu setelah pesta bubar,” katanya.
Hasyim Nasution juga menekankan pentingnya peran KPU sebagai lembaga yang berkepentingan langsung dalam menegakkan demokrasi. Pemilu adalah prosedur untuk menciptakan keterwakilan rakyat dalam pemilihan eksekutif dan legislatif, yang harus jujur dan adil.
“Pemilu yang jujur dan adil, menghasilkan pemerintahan yang kredibel, legal, dan dilegitimasi rakyat, serta menjadi cermin keterwakilan rakyat,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan generasi muda yang lebih dari setengah peserta Pemilu, sebagai bagian dari proses edukasi politik. Para pemilih pemula harus mendapatkan pelajaran berharga, bahwa Pemilu adalah bagian dari politik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Para pemilih pemula ini harus memperoleh pelajaran berharga, bahwa Pemilu adalah bagian dari politik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ucapnya.
Ia pun meminta para elit parpol maupun tim sukses, untuk tidak menciptakan citra buruk tentang KPU. KPU adalah penjaga demokrasi, yang harus dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Mendelegitimasi hasil Pemilu bisa membahayakan demokrasi dan keutuhan bangsa.
“Bila prasangka didahulukan, maka apapun menjadi salah. Dalam konteks Pemilu, jangan sampai ada pihak yang melontarkan isu baik di media massa dan media sosial, terdapat kecurangan, ini berbahaya bagi demokrasi dan keutuhan bangsa,” tegasnya.
Ia juga mengkritik sikap tidak dewasa dalam menyikapi hasil Pemilu, yang bisa menimbulkan konflik dan kerusuhan. Pemilu adalah ajang sportivitas, bukan menghalalkan segala cara untuk menang. Yang paling pertama menjadi korban dalam pertarungan para elit politik adalah rakyat itu sendiri.
“Pesta demokrasi merupakan ajang sportivitas bukan menghalalkan cara untuk menang. Sebab, yang paling pertama menjadi korban dalam pertarungan para elit politik adalah rakyat itu sendiri,” ungkapnya.
Ia berharap, para elit politik bisa cepat berdamai, dan tidak memecah belah para pengikutnya. Ia mengimbau semua pihak untuk menegakkan demokrasi, menciptakan Pemilu yang damai, dan tidak berlebihan dalam menanggapi hasil hitung cepat.
“Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa, dengan menghormati hasil Pemilu yang resmi dari KPU. Jangan sampai kita terpecah belah karena hitung cepat yang belum tentu akurat,” pungkasnya.