KH Chriswanto Santoso Ingatkan Kebebasan dalam Demokrasi Harus Dahulukan Kebajikan

Ketum LDII Ingatkan Kebebasan dalam Demokrasi Harus Dahulukan Kebajikan


Jakarta (23/11). Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah dengan memperbaiki kualitas demokrasi. Demokrasi adalah sistem yang menghargai hak asasi manusia dan memberikan kebebasan kepada masyarakat. Namun, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto mengingatkan bahwa kebebasan itu harus diimbangi dengan kebajikan dan kebijaksanaan.

Hal ini sangat penting menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yang akan menjadi ajang pengujian demokrasi Indonesia. “Para filsuf penganjur demokrasi mengingatkan mengenai virtue atau kebajikan dalam demokrasi. Kebajikan dan kebijaksanaan tersebut, harusnya tercermin dalam membuat berbagai aturan. Dan bahkan menjadi modal penting dalam memilih para pemimpin bangsa di masa depan,” ujarnya.

KH Chriswanto menjelaskan bahwa demokrasi adalah hasil dari perdebatan pemikiran yang sudah berlangsung sejak 2.000 tahun lalu. Dalam demokrasi, ada ide-ide sosialisme dan liberalisme yang sering bertabrakan. “Ide-ide ini sering bertentangan, karena kepentingan pribadi sering tak sejalan dengan kepentingan umum. Perpaduan kebebasan dan ambisi pribadi inilah, rentan memicu ketidakteraturan,” katanya.

Oleh karena itu, demokrasi membutuhkan hukum, agar kebebasan individu tidak merugikan masyarakat. Sejak era Reformasi, Indonesia sudah melakukan banyak perbaikan dalam demokrasi. “Setiap orang kini berhak dipilih dan memilih pemimpin dan wakil mereka secara langsung. Artinya prosedur demokrasi telah berjalan dengan baik,” tambahnya. Dengan demokrasi, diharapkan ada tranparansi dan akuntabilitas yang berujung pada kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Persoalannya adalah bangsa Indonesia dihadapkan pada kualitas demokrasi yang tak beranjak naik, “Kita dihadapkan pada persoalan prosedur demokrasi tersebut belum menghasilkan demokrasi substantif, dikarenakan keterpilihan belum menunjukkan keterwakilan. Sehingga aspirasi masyarakat belum tersalurkan dengan baik,” ungkap KH Chriswanto. 

Biaya politik yang tinggi, menurut KH Chriswanto mengakibatkan politik uang masih terjadi. Politik uang inilah, yang ia sebut sebagai biang keladi demokrasi Indonesia hanya sebatas prosedur bukan substantif. Ia mengingatkan wakil-wakil rakyat yang terpilih karena kekuatan uang, hanya akan menghasilkan peraturan yang tidak berpihak pada rakyat, “Tentu demokrasi seperti ini menjadi kurang sehat. Karena kepentingan pemodal yang dikedepankan, bukan kesejahteraan rakyat,” tegasnya. 

Politik uang ini selalu hadir dalam Pemilu. Untuk itu, KH Chriswanto mengingatkan para elit politik agar tidak merebut hati rakyat dengan uang, tapi atas dasar kemampuan, kebijaksanaan, integritas, dan program kerja, “Pemenang adalah mereka yang terbaik bukan karena uang. Mereka yang bukan terbaik, biasanya menggunakan segala cara cara untuk menang seperti adu domba, fitnah, dan membelah persatuan kesatuan bangsa,” kata KH Chriswanto. 

Ia berharap, jangan sampai cita-cita luhur para pendiri bangsa mengenai persatuan dan kesatuan, hancur karena Pemilu yang lima tahun sekali, “Persatuan dan kesatuan bangsa ini, juga merupakan harapan umat Islam di Indonesia. Untuk itu, kita memiliki kewajiban yang sama menjaga Indonesia, juga mengingatkan para elit politik dan siapapun agar tidak memecah belah bangsa,” tegasnya.

Dalam alam demokrasi yang bebas ini, segala aturan untuk mempengaruhi prosedur demokrasi bisa saja terjadi. Tapi, di atas segala-galanya, menurut KH Chriswanto, para elit politik harus mengingat bahwa di dalam kebebasan itu terdapat virtue atau kebajikan, bahkan kebijaksanaan. Dengan demikian demokrasi bisa tetap menghargai kebebasan individu, namun juga membawa kemaslahatan besar pada banyak orang.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama