|
LDII Dukung MUI Balikpapan Mengikuti Webinar BMT Summit 2020 di
Hotel Pacific |
 |
|
BALIKPAPAN – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Balikpapan
mengikuti pembukaan Webinar atau Seminar Online BMT Summit 2020, dengan
peserta dari praktisi dan stakeholders BMT (Baitul Maal wat Tamwil) se-Kota
Balikpapan, bertempat di Hotel Pacific, Senin (16/11). |
|
Pelaksanaan pembukaan
Webinar BMT Summit 2020 di Kota Balikpapan atas dukungan penuh LDII Kota
Balikpapan. BMT Summit 2020 merupakan wadah bersama sebagai tenda/payung
besar bagi asosiasi/perhimpunan/forum komunikasi BMT di seluruh Indonesia. |
|
Kegiatan ini digelar selama dua hari, 16-17 November 2020, baik
luring di Hotel Sultan Jakarta maupun daring Zoom yang diikuti praktisi dan
stakeholders BMT serta perwakilan organisasi masyarakat Islam di seluruh
Indonesia. |
|
“BMT Summit 2020 ini menemukan
momentumnya untuk menjadikan forum ini sebagai ajang ta’aruf, tafahum,
ta’awun, dan takaful bagi pengurus BMT,” tulis Dr. Ardito Bhinadi, M.Si.
selaku Ketua Panitia. |
|
Menurut Ardito, tema BMT Bersatu Umat Berdaya dalam BMT Summit
2020 mengandung makna semangat kolaborasi para pelaku ekonomi dan keuangan
mikro syariah untuk pemberdayaan ekonomi umat. |
|
|
|
BMT tidak hanya memiliki fungsi sebagai lembaga perantara
keuangan (financial intermediary), tetapi juga sebagai lembaga perantara
sosial (social intermediary). Dua fungsi inilah yang membedakan dengan
lembaga keuangan syariah lainnya. |
|
Kegiatan ini dibuka
langsung oleh Wakil Presiden, KH. Ma'ruf Amin di Kantor Wakil Presiden RI.
Dalam sambutannya, KH. Ma’ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah memiliki
komitmen kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen dan eksportir
produk halal di dunia. Sejumlah strategi telah disusun untuk mencapai tujuan
itu |
|
“Kita perlu bersungguh-sungguh untuk menjadikan Indonesia
sebagai produsen dan eksportir produk halal terbesar di dunia,” tegasnya. |
|
Menurut Wapres, Pemerintah
memberikan prioritas pengembangan kepada usaha mikro di seluruh pelosok tanah
air. Pada tahap awal program ini, Pemerintah memberikan bantuan tunai
langsung kepada 12 juta usaha mikro yang tidak sedang memperoleh pembiayaan
dari lembaga keuangan. |
|
|
|
Hal ini dirasa sangat tepat
mengingat usaha mikro dan kecil adalah tulang punggung dalam penyerapan
tenaga kerja yang menyerap hampir 75 persen dari seluruh angkatan kerja. |
|
“Pengembangan UMKM menjadi sangat penting sebagai upaya kita
untuk mengurangi kesenjangan,” ujar Wapres. |
|
|
|
Lebih lanjut, tidak kurang dari 4.000 BMT berpotensi untuk
menggerakan perekonomian dari bawah sehingga diharapkan dapat menjadi salah
satu mesin penggerak ekonomi nasional. |
|
“Saya juga berpendapat
bahwa saat ini adalah momen yang tepat untuk kita dapat menggelorakan kembali
berbagai upaya untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil,” terangnya. |
|
Menurut Wapres, pertama, pemerintah sedang berupaya keras untuk
membangkitkan perekonomian yang telah mulai menunjukkan adanya pemulihan. |
 |
|
“Pemerintah pada tahun ini mengalokasikan dana sebesar Rp 695,2
triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari jumlah tersebut,
sekitar 350 triliun rupiah atau lebih dari 50 persen dialokasikan untuk
menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat dan UMK. Selain itu juga diberikan
berbagai insentif lainnya, termasuk keringanan pajak yang jumlahnya lebih
dari 100 triliun rupiah,” paparnya. |
|
Prioritas dan keberpihakan
yang diberikan pemerintah kepada usaha mikro dan kecil, termasuk usaha mikro
yang berbasis keluarga adalah dalam rangka untuk menangani kelesuan ekonomi
sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang berlangsung saat ini. |
|
|
|
Kedua, pemerintah saat ini
memiliki kemauan politik yang sangat tinggi untuk mengembangkan ekonomi dan
keuangan syariah. |
|
“Sebagaimana kita ketahui, dalam Peraturan Presiden Nomor 28
Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang
dipimpin langsung oleh Presiden dan saya, selaku ketua harian. Pengembangan
ekonomi dan keuangan Syariah difokuskan kepada 4 (empat) hal yaitu:
Pengembangan Industri Produk Halal, Pengembangan Industri Keuangan Syariah,
Pengembangan Dana Sosial Syariah, dan Pengembangan dan perluasan kegiatan
usaha Syariah,” terang Wapres. |
|
“Sebagai ketua harian
KNEKS, saya akan memastikan seluruh Kementerian dan Lembaga untuk
melaksanakan berbagai upaya tersebut,” tegasnya. |
|
|
|
Prosedur Pendirian BMT dan
Sertifikasi Halal di Balikpapan |
|
Sementara itu, Ketua MUI Balikpapan KH. Muhammad Kasim Pallanju,
B.A. saat memberikan sambutan dalam Webinar BMT Summit 2020 di Balikpapan,
mengucapkan terima kasih atas partisipasi LDII yang telah memberikan dukungan
penuh terlaksana webinar. |
|
“Atas nama Majelis Ulama
mengucapkan terima kasih kepada LDII yang bisa bekerja sama dan memfasilitasi
kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan sebaik-baiknya,” tutur KH.
Kasim Pallanju. |
|
Pada kesempatan ini, dipaparkan bagaimana prosedur pendirian BMT
di Balikpapan oleh narasumber dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Bambang
Pramudya. |
|
|
|
Menurut Sekretaris MUI Balikpapan HM Jailani, mengatakan bahwa
permasalahan yang ada saat ini di Balikpapan adalah banyaknya usaha kuliner
yang belum memiliki sertifikat halal. |
|
Jailani terus mendorong
agar para pengusaha kuliner segera melengkapi sertifikat halal. “Karena
sekarang ini menurut UU nomor 33 tahun 2014 terhitung 1 Oktober 2019
pemerintah sudah memberlakukan semua produk-produk yang dikelola oleh
masyarakat itu wajib memiliki sertifikat halal, tapi belum memiliki sanksi,”
tutur Jaelani. |
|
|
|
Menurutnya, saat ini UMKM
wajib memiliki sertifikat halal dengan harapan lima tahun ke depan masyarakat
tidak terkena sanksi jika diberlakukan. |
|
“Nah, saat ini perusahaan-perusahaan sudah memberlakukan
sertifikat halal, apabila produk-produk UMKM dititipkan ke Indomaret, di
Mall, di pasar-pasar, mereka sudah diminta mana sertifikat halalnya,”
ungkapnya. |
|
“Kami mencoba menawarkan
agar masyarakat mengurus sertifikat halal melalui pelatihan sistem jaminan
halal,” tuturnya. Ia menambahkan, pengurusan sertifikat halal melalui Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang ada di Kantor Kementerian
Agama di Kabupaten Kota. |
|
Nantinya, formulir yang sudah diisi akan dibawa di Kantor
Kementerian Agama Kalimantan Timur dan dilakukan pemeriksaan. Kemudian
dilimpahkan ke Lembaga Penjamin Halal (LPH) hingga pengurusan administrasi
sertifikasi halal. |
|
|
|
“Saya berpesan pada MUI Kecamatan melakukan pelatihan sistem
jaminan halal, minimal satu angkatan 20 orang, dengan kontribusi sebesar 2
juta diberikan kepada LPPOM, yang akan melatih selama dua hari di hotel,
nanti ada biaya administrasi lainnya dikelola oleh MUI Kecamatan
masing-masing,” tuturnya. |
|
“Sertifikasi halal akan
dikeluarkan oleh BPJPH, LPH, LPPOM apabila peserta telah berhasil membuat
jaminan halal,” tuturnya. Menurutnya, pembuatan jaminan halal ibarat seperti
mahasiswa membuat skripsi dan memerlukan pembimbingan dosen pembimbing. |
|
Dihubungi media ini ini usai Webinar, Ketua LDII Balikpapan H.
Herry Fathamsyah, S.E. mengatakan bahwa LDII mendukung penuh baik perangkat,
tenaga IT (Information Technology), hingga tempat yang representatif untuk
kegiatan webinar. |
|
Kepada panitia lokal, ia
bersyukur dan berterima kasih atas keberhasilan dan kelancaran Webinar BMT
Summit 2020 di Balikpapan. |
|
|
|
“Alhamdulillah, acara mulai
persiapan sampai selesai pada siang hari secara umum Allah beri kelancaran.
Semua berkat keikhlasan serta kerja sama yang baik dan kompak semua,”
tuturnya. |
|
Ia berharap dan berdoa, semoga semua amal saleh para panitia diganjar Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagai amal jariah. (SA/LINES) LDII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia |