Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993, yang dikeluarkan Presiden Soeharto pada 23 Januari 1993. Tanggal 5 November dipilih bukan sembarang hari—bertepatan dengan hari lahir Surat Keputusan Menteri Pertanian Kertoadi tahun 1980 yang menetapkan tiga bunga nasional: Melati sebagai puspa bangsa, Anggrek Bulan sebagai puspa pesona, dan Rafflesia arnoldii sebagai puspa langka. Puspa sendiri adalah kata Sansekerta yang berarti bunga, sehingga frasa ini menjadi semacam istilah formal untuk flora kebangsaan.

Bersamaan dengan penetapan puspa, pemerintah juga menetapkan satwa nasional melalui Keppres yang sama. Komodo ditetapkan sebagai satwa nasional, harimau Sumatera sebagai satwa identitas, dan jalak Bali sebagai satwa langka. Komodo dipilih bukan hanya karena keterbatasan sebarannya—hanya di Nusa Tenggara Timur—tetapi juga karena ia adalah reptil purba yang masih bertahan, simbol ketangguhan Indonesia dalam menjaga warisan evolusi. Sementara jalak Bali yang ber status kritis menjadi pengingat bahwa keindahan dan keunikan Indonesia bisa lenyap tanpa kesungguhan konservasi.

Mengapa Harus Diperingati?

Di tahun 2026, deforestasi masih menjadi ancaman nyata. Berdasarkan data Global Forest Watch, Indonesia kehilangan sekitar 1,4 juta hektar hutan per tahun pada periode 2015-2020. Habitat satwa liar seperti harimau Sumatera, orangutan Kalimantan, dan anoa Sulawesi tergerus oleh perkebunan sawit, tambang, dan jalan. Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional adalah momen untuk berhenti sejenak dan memikirkan: apakah anak cucu kita akan pernah melihat jalak Bali terbang bebas di Bali Barat? Apakah Komodo akan tetap ada di Pulau Rinca ketika kenaikan permukaan laut menenggelamkan pantai pasir tempat mereka berburu?

Cara Memperingati di Sekitar Kita

Tidak harus ke hutan nasional. Anda bisa menanam Melati di halaman rumah, mengajak anak mengenal anggrek Bulan di kebun raya, mengunjungi pusat rehabilitasi satwa terdekat, atau sekadar berdonasi ke organisasi konservasi seperti WWF Indonesia atau Yayasan Palung. Yang lebih penting: ajarkan generasi muda bahwa kekayaan alam Indonesia bukan komoditas yang bisa dieksploitasi habis, melainkan amanah yang harus diwariskan.

GANEFO adalah singkatan dari Games of the New Emerging Forces, sebuah pesta olahraga internasional yang digagas Presiden Soekarno pada 1963. Pemikiran di baliknya sederhana namun radikal: negara-negara yang baru merdeka dan sedang membangun harus punya panggung olahraga sendiri, terpisah dari Olimpiade yang dianggap didominasi blok Barat dan blok Timur dalam Perang Dingin. GANEFO pertama digelar di Jakarta pada 10 November 1963, menghadirkan 2.700 atlet dari 48 negara—mayoritas dari Asia, Afrika, dan Eropa Timur. Indonesia bahkan mendapat sanksi penangguhan dari Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) karena mengundang Israel dan Korea Utara yang sedang berkonflik politik dengan blok Barat.

Tanggal 10 November dipilih bukan kebetulan. Hari yang sama dengan Hari Pahlawan menjadi pernyataan simbolis bahwa GANEFO adalah perpanjangan dari semangat kepahlawanan—kalau dulu berperang mempertahankan republik, kini bertanding olahraga untuk membangun martabat bangsa. Soekarno melihat olahraga sebagai medium diplomasi yang lebih egaliter: di lapangan, semua atlet setara tanpa memandang ideologi. Pesan ini relevan sampai hari ini ketika Indonesia menjadi tuan rumah banyak event multilateral, dari Asian Games 2018 hingga KTT ASEAN.

Jejak GANEFO yang Masih Terasa

Stadion Gelora Bung Karno di Senayan dibangun khusus untuk GANEFO 1963 dengan dana bantuan Uni Soviet. Arsiteknya, Friedrich Silaben, merancang stadion berkapasitas 77.000 penonton yang kemudian menjadi ikon olahraga Indonesia. Lembing dan ornamen marmer di sekitar kompleks GBK masih membawa jejak estetika era Soekarno—megah, nasionalis, dengan sentuhan monumental. Tanpa GANEFO, kemungkinan besar kita tidak akan punya stadion sebesar itu sampai akhir abad ke-20.

Relevansi Hari Ini

Ketika kita memperingati GANEFO 10 November 2026, kita tidak hanya mengingat satu pesta olahraga masa lalu. Kita mengingat bahwa Indonesia pernah berdiri di garis depan perlawanan terhadap hegemoni blok besar, dan bahwa olahraga adalah medium untuk menyampaikan pesan politik yang damai. Generasi digital yang lahir setelah 1990 mungkin asing dengan GANEFO, tetapi setiap kali mereka masuk ke Stadion GBK untuk nonton konser atau sepak bola, mereka sedang berdiri di atas warisan diplomasi olahraga Soekarno.

Hari Bangunan Indonesia diperingati setiap 11 November sebagai penghormatan kepada para pelaku konstruksi—arsitek, ahli sipil, mandor, tukang, hingga pekerja pabrik material. Tanggal ini dipilih karena 11 November 1953 adalah hari ketika Lembaga Permukiman dan Pekerjaan Umum diresmikan, cikal-bakal Kementerian Pekerjaan Umum yang sekarang menjadi Kementerian PUPR. Penetapan resmi sebagai hari peringatan nasional dilakukan lewat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Bidang Permukiman dan Perumahan.

Sejak kemerdekaan, sektor bangunan dan konstruksi menjadi penopang pembangunan Indonesia. Tanpa arsitek, kantor pemerintahan tidak akan berdiri. Tanpa tukang batu, sekolah-sekolah baru tidak akan ada di pelosok. Tanpa insinyur sipil, jembatan Kalimantan tidak akan menyatukan pulau-pulau. Kita sering lupa bahwa kota-kota yang kita tinggali adalah hasil tangan-tangan terlatih dari generasi ke generasi: dari tukang batu yang memahat ornamen klasik, sampai arsitek kontemporer yang merancang apartemen vertikal di ibu kota.

Persoalan Rumah dan Ketahanan Bangunan

Di tahun 2026, Indonesia masih menghadapi backlog rumah sekitar 12,5 juta unit—angka yang belum banyak turun dalam satu dekade terakhir. Program rumah susun sewa (rusunami) dan fasilitas-kredit-perumahan (FLPP) terus diupayakan, tetapi belum mengejar kebutuhan. Sementara itu, krisis ketahanan gempa tetap mengintai: gempa Cianjur 2022 menewaskan 600 orang dan meratakan ribuan rumah, mengingatkan bahwa membangun bukan sekadar mendirikan tiang, tetapi memastikan bangunan itu aman dari bencana.

Hari Bangunan Indonesia 2026 adalah momen untuk menghargai tukang yang membangun rumah kita, arsitek yang merancang ruang publik yang kita nikmati, dan ahli sipil yang memastikan jembatan tidak runtuh di musim hujan. Sapa tukang yang sedang membangun rumah tetangga Anda. Beri mereka air dingin di siang hari. Itu lebih bermakna daripada upacara kenegaraan.

Hari Kesehatan Nasional diperingati setiap 12 November, ditetapkan lewat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1195/Menkes/SK/X/2008. Sebelumnya, hari kesehatan diperingati pada 15 November untuk memperingati Hari Lahir Kementerian Kesehatan RI yang berdiri 19 November 1945. Tanggal kemudian disesuaikan ke 12 November untuk memberi penekanan pada tanggal lahir Departemen Kesehatan yang sebenarnya sudah ada sejak 19 Agustus 1945—lebih awal dari pengumuman kabinet. Setiap tahun, Kemenkes menetapkan tema khusus, biasanya terkait isu kesehatan prioritas: stunting, tuberkulosis, jantung, diabetes, atau kesehatan mental.

Tonggak sejarah kesehatan Indonesia bermula dari dr. Sitanala, dokter pribumi pertama yang lulus dari STOVIA Batavia 1893. Ia mendirikan Boedi Oetomo bersama tirtoadisoerjo dan para mahasiswa STOVIA lain, sekaligus memperjuangkan modernisasi tata kesehatan di tengah kolonialisme. Setelah kemerdekaan, Indonesia mewarisi sistem kesehatan yang timpang: 80% tenaga kesehatan adalah dokter militer Belanda-Jepang yang sudah pulang. Bangsa baru harus membangun dari nol—dari mendirikan fakultas kedokteran sampai membangun rumah sakit umum.

Tantangan Kesehatan 2026

Tahun 2026, Indonesia menghadapi tiga tantangan besar: (1) Penuaan populasi—diperkirakan 12% penduduk Indonesia akan berusia 60+ tahun pada 2030, membawa konsekuensi penyakit degeneratif; (2) Beban ganda gizi—stunting masih 21,5% (Susesnas 2024) sementara obesitas dewasa mencapai 21,8%; (3) Kesehatan mental—depresi menyerang 6,1% penduduk dewasa Indonesia, tetapi jumlah psikiater hanya 0,7 per 100.000 penduduk (jauh di bawah rekomendasi WHO 1 per 100.000).

Bagi pembaca LDIISampit.or.id di Sampit, peringatan Hari Kesehatan Nasional 2026 bisa dimulai dari hal sederhana: cek tekanan darah di posyandu lansia, ikut posyandu balita untuk anak, atau sekadar jalan kaki 30 menit setiap pagi. Kesehatan nasional tidak dibangun di kantor Kemenkes, tetapi di posyandu, puskesmas, dan dapur rumah tangga.

Hari Ayah Nasional ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 4 Tahun 2009. Tanggal 12 November dipilih untuk memperingati hari lahirnya Moehammad Yamin—sastrawan, sejarawan, dan anggota BPUPKI yang ikut merumuskan dasar negara dan Konstitusi RI 1945. Yamin dikenal sebagai sosok ayah ideologi konstitusional Indonesia, sehingga penetapan ini bersifat simbolis: ayah sebagai penjaga konstitusi rumah tangga dan bangsa. Sebelum Yamin, ada sosok Soekarno sebagai "Bapak Proklamator", Hatta sebagai "Bapak Koperasi", dan Ki Hajar Dewantara sebagai "Bapak Pendidikan Nasional" — tokoh-tokoh yang diperingati jati diri keayahannya melalui hari-hari lain.

Berbeda dengan Hari Ibu (22 Desember) yang sudah diperingati sejak 1959 dan punya momentum emosional kuat, Hari Ayah cenderung lebih baru dan belum setenar itu di masyarakat. Padahal peran ayah modern sama beratnya: ia harus menjadi penopang ekonomi sekaligus figur emosional, pelindung sekaligus teman berdiskusi. Dalam budaya patriarki tradisional, ayah sering kali dituntut keras dan sedikit berjarak dari anak, sehingga ekspresi cinta ayah sering kali tidak terucap—tersembunyi di balik kerja keras, ketegasan disiplin, dan lelucon-lelucon kering.

Tantangan Keayahan di Era Digital

Di tahun 2026, ada tiga tantangan besar peran ayah Indonesia: (1) Absennya ayah—banyak ayah yang bekerja jauh dari rumah (urbanisasi pekerja, nelayan, driver online antar pulau) sehingga anak tumbuh tanpa kehadiran fisik ayah; (2) Krisis maskulinitas sehat—banyak laki-laki dewasa yang bingung memosisikan diri antara tuntutan tradisional sebagai pencari nafkah tegas vs tuntutan modern sebagai ayah yang lembut dan terlibat; (3) Kekerasan domestik—data Komnas Perempuan 2024 mencatat 40% kekerasan rumah tangga dilakukan oleh suami, menunjukkan bahwa banyak ayah belum mampu menjadi pelindung dan justru menjadi ancaman.

Hari Ayah Nasional 12 November 2026 adalah kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada ayah yang masih ada, dan mendoakan ayah yang sudah pergi. Bagi yang ayahnya masih ada—sapa, peluk, atau telepon hari ini. Bagi yang ayahnya sudah berpulang—ziarah dan cerita tentang beliau kepada anak-anak Anda, agar warisan ayah tetap hidup di generasi berikutnya.

Brigade Mobil (Brimob) Polri berdiri pada 14 November 1945 sebagai Special Police Troops hasil transformasi pasukan paramiliter polisi yang sudah dirintis sejak Agustus 1945. Pendirian ini digagas oleh pejabat sementara Kepala Kepolisian Negara, Soemarto, dengan dukungan Gubernur Jawa Barur Sesudah proklamasi, situasi keamanan sangat kacau: serbuan rampok, sisa senjata Jepang yang tercecer, dan pengaruh tentara Belanda yang kembali masuk memicu kebutuhan akan pasukan kepolisian yang punya kemampuan tempur tinggi. Dari kebutuhan itulah Brimob lahir, dengan lambang kepala banteng yang sama dengan lambang partai kemerdekaan Indonesia.

Sepanjang revolusi fisik 1945-1949, Brimob menjadi tulang punggung pertahanan kota-kota besar. Pasukan ini ikut dalam Pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api (Maret 1946), dan pertempuran pemuda di Ambarawa. Setelah pengakuan kedaulatan Desember 1949, Brimob terus berperan dalam operasi penumpasan pemberontakan: DI/TII di Jawa Barat, RMS di Maluku, PRRI/Permesta di Sumatera-Sulawesi, hingga G30S/PKI 1965. Brimob menjadi korps yang diandalkan untuk urusan yang berada di antara polisi biasa dan militer.

Transformasi Brimob Pasca-Reformasi

Sebelum 1998, Brimob adalah bagian dari dwifungsi ABRI, dengan personel yang menganggung senjata di tengah masyarakat dan ikut serta dalam politik nasional. Setelah reformasi, Polri dipisahkan dari TNI (2000), dan Brimob direformasi menjadi pasukan khusus non-militer yang fokus pada pengendalian massal, kontra-terorisme, dan penanganan situasi taktis berisiko tinggi. Brimob kini dikenal dengan seragam hitam khasnya, pelindung kevlar, dan kendaraan taktis seperti Barracuda.

Hari Brigade Mobil 14 November 2026 adalah momen untuk menghargai pengabdian personel Brimob yang sering kali bekerja di garis depan konflik. Mereka yang berjaga di operasi Tol Laut, yang menenangkan kerusuhan poso, yang berburu teroris di Poso dan Surabaya, yang menjadi penjaga kedaulatan di Sabah dan Sarawak. Sebagaimana Hari Pahlawan, Hari Brimob adalah pengingat bahwa keamanan yang kita nikmati adalah jasa yang dibayar dengan peluh dan nyawa.

Hari Perhubungan Darat Nasional diperingati setiap 22 November, ditetapkan lewat Keputusan Menteri Perhubungan yang mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tanggal ini dipilih untuk memperingati hari jadi Dienst der Verkeerswezen (Jawatan Pengangkutan) Hindia Belanda yang berdiri 22 November 1925, cikal-bakal Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sejak itu, regulasi transportasi darat di Indonesia terus berkembang mengikuti teknologi—dari kereta kuda ke trem listrik, dari bus bensin ke kereta cepat.

Transportasi darat adalah urat nadi perekonomian Indonesia. Data Kemenhub 2025 menunjukkan transportasi darat mengangkut 87% penumpang antar kota dan 76% kargo nasional. Jalan Tol Trans-Jawa selesai 2019 memangkas waktu tempuh Jakarta-Surabaya dari 18 jam jadi 12 jam. Jalan Tol Trans-Sumatera hingga 2025 sudah menghubungkan Lampung sampai Aceh. Sementara itu, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang beroperasi 2023 menjadi tonggak masuknya kereta cepat pertama di Asia Tenggara—kilah teknologi yang lama tertunda.

Tantangan Mobilitas Darat 2026

Tahun 2026, ada tiga isu utama transportasi darat Indonesia: (1) Kemacetan ibu kota—DKI Jakarta masih masuk 10 kota paling macet dunia versi TomTom Traffic Index, dengan rata-rata waktu tempuh perjalanan pulang-pergi mencapai 1 jam 20 menit; (2) Keselamatan jalan—angka kecelakaan lalu lintas masih 23.000 kematian per tahun (Kemenhub 2025), dengan sepeda motor sebagai kontributor 74%; (3) Transisi energi—target 2 juta unit kendaraan listrik pada 2025, tetapi infrastruktur SPKLU belum merata di luar Pulau Jawa.

Bagi pembaca LDIISampit.or.id di Sampit dan Kalimantan Tengah, Hari Perhubungan Darat 22 November 2026 adalah momen refleksi: jalan Trans-Kalimantan yang masih tertinggal, jembatan Kahayan di Palangka Raya yang masih dua lajur, terminal Sampit yang masih diperbaiki. Transportasi darat di kawasan Anda punya cerita yang berbeda dari Jawa—jarak antar kota jauh, jalan kadang lubang, dan transportasi sungai masih dominan. Perhubungan darat bukan sekadar aspal dan roda, tetapi tentang memastikan setiap warga Indonesia dapat menjangkau peluang yang sama.

Hari Guru Nasional diperingati setiap 25 November sebagai hari lahir Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang berdiri pada 25 November 1945 di Surakarta, persis 107 hari setelah proklamasi. Kongres PGRI pertama dihadiri 1.200 guru dari seluruh Indonesia yang sepakat mendirikan organisasi tunggal untuk mengangkat martabat guru dan ikut serta mempertahankan kemerdekaan. PGRI saat itu berdiri bukan untuk mengurus kesejahteraan semata, tetapi untuk menyatakan sikap politik: guru-guru Indonesia mendukung penuh republik yang baru lahir dan akan ikut didik generasi yang mempertahankannya.

Ki Hajar Dewantara adalah tokoh sentral yang melatari filosofi guru Indonesia. Ia mendirikan Taman Siswa 1922 sebagai institusi pendidikan nasional pertama yang membebaskan anak-anak pribumi dari sekolah kolonial Belanda yang diskriminatif. Semboyan beliau—"Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani"—artinya guru harus memberi teladan di depan, membangkitkan semangat di tengah, dan mengiringi dari belakang. Filosofi ini tertanam dalam setiap sistem pendidikan Indonesia, dan menjadi acuan dalam menyusun Kurikulum Merdeka yang diluncurkan 2022.

"Guru sejati adalah manusia yang rela menjadi 'tangga' bagi anak didiknya untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan ikut bergembira ketika anak itu melampaui dirinya sendiri." — Ki Hajar Dewantara

Nasib Guru di Tahun 2026

Indonesia punya 4,2 juta guru, dari SD sampai SMA (Kemdikbud 2025). Mayoritas sudah bersertifikat dan berstatus ASN, tetapi 25% masih guru honorer dengan penghasilan di bawah UMR. Kasus guru honorer yang belum diangkat selama 15-20 tahun masih sering muncul di media — termasuk kisah ibu guru yang berhenti mengajar karena tidak sanggup menafkahi keluarga. Pemerintah melalui Program PPPK (Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja) berupaya menyalurkan jutaan guru honorer ini, namun kuota tiap tahun masih tertinggal jauh.

Di Sampit dan pelosok Kalimantan Tengah, banyak guru yang mengajar di SD kecil dengan murid dari suku Dayak yang harus dilayani dengan pendekatan bahasa lokal. Mereka bukan sekadar pemberi ilmu, tetapi jembatan budaya. Hari Guru 25 November 2026 adalah kesempatan untuk mengucap terima kasih kepada guru-guru yang pernah mendidik kita—yang masih ada, yang sudah pensiun, dan yang sudah berpulang. Sebut nama mereka, kenang mereka, lakukan sesuatu yang membuat mereka tersenyum.

Hari Menanam Pohon Indonesia diperingati setiap 28 November, ditetapkan lewat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Menhut-II/2011. Tanggal 28 November dipilih untuk memperingati berdirinya Asosiasi Tani Hutan Indonesia pada 28 November 1970, sebuah organisasi petani hutan yang menjadi pelopor pengelolaan hutan kemasyarakatan. Sejak 2011, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) rutin mengadakan penanaman serentak di seluruh Indonesia setiap akhir November, dengan target 1 juta pohon per hari.

Indonesia adalah negara hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo, dengan luas hutan 92 juta hektar (KLHK 2025). Namun deforestasi tetap menjadi ancaman: data Global Forest Watch mencatat Indonesia kehilangan rata-rata 500.000 hektar hutan per tahun pada periode 2015-2020, meski angka ini turun dibanding dekade sebelumnya. Penyebab utamanya adalah perkebunan sawit, tambang, kebakaran hutan, dan konversi hutan ke permukiman. Kebakaran hutan 2015 di Riau, Jambi, dan Kalimantan Tengah menelan 2,6 juta hektar—setara luas Negara Bagian Maryland di AS—dan menimbulkan kabut asap yang sampai ke Singapura dan Malaysia.

Aksi Nyata Menanam Pohon di Tahun 2026

Tahun 2026, ada gerakan baru yang menarik: Movement One Person One Tree yang mengajak setiap warga Indonesia menanam satu pohon dalam setahun. Jika 280 juta warga benar-benar menanam, akan ada 280 juta pohon baru—jumlah yang setara dengan reforestasi nasional 10 tahun ke depan. Beberapa pilihan pohon yang dianjurkan: sengon (cepat tumbuh, kayu ringan), mahoni (kayu kuat, daun obat), jati (kayu premium), mangrove (untuk pesisir), dan buah-buahan lokal seperti manggis, durian, rambutan.

Bagi pembaca LDIISampit.or.id di Sampit, Hari Menanam Pohon 28 November 2026 bisa berarti menanam pohon buah di halaman, mengajak anak mengenal pohon lokal seperti kapur (khas Kalimantan), meranti, atau ulin (kayu besi). Pohon-pohon ini bukan hanya penyerap karbon, tetapi habitat satwa khas Kalimantan seperti orangutan, bekantan, dan burung rangkong. Setiap pohon yang Anda tanam adalah investasi untuk anak cucu dan investasi untuk bumi.

Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) berdiri pada 29 November 1971 lewat Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, di masa pemerintahan Soeharto. KORPRI dibentuk sebagai organisasi tunggal seluruh pegawai negeri sipil Indonesia, dengan tujuan menyatukan loyalitas pegawai sipil pada pemerintah (yang saat itu bernama Orde Baru). Sebelum KORPRI, pegawai negeri tersebar di banyak organisasi berbasis politik, dan Soeharto ingin memastikan birokrasi berada di bawah kendali eksekutif. KORPRI saat itu juga terkait erat dengan doktrin dwi fungsi ABRI, di mana pegawai negeri sipil dan militer bekerja sama mengamankan jalannya roda pemerintahan.

Pasca-Reformasi 1998, KORPRI mengalami transformasi besar. Dwi fungsi ABRI dihapus, dan pegawai negeri sipil dipisahkan dari militer. KORPRI tidak lagi dianggap sebagai alat politik rezim, tetapi sebagai organisasi profesi pegawai negeri—mirip dengan serikat pekerja tetapi berstatus PNS. Istilah "pegawai negeri" pun berubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) lewat UU ASN Nomor 5 Tahun 2014, yang membedakan antara PNS (pegawai tetap) dan PPPK (pegawai kontrak).

Tantangan Birokrasi Modern

Tahun 2026, birokrasi Indonesia menghadapi tiga agenda besar: (1) Digitalisasi layanan publik—program Mobile-SP4N (Sistem Pelayanan Pengaduan Nasional) sudah aktif di 514 kabupaten/kota, tetapi kualitas layanan masih timpang; (2) Reforma Birokrasi (RB) yang sudah berjalan 15 tahun dan dinilai berhasil di permukaan tetapi belum menyentuh akar budaya kerja; (3) Talent pool pegawai muda—banyak ASN muda berprestasi, tetapi mekanisme promosi masih banyak terkendala senioritas dan politik birokrasi.

Bagi pembaca LDIISampit.or.id di Sampit, Hari KORPRI 29 November 2026 adalah kesempatan untuk mengapresiasi ASN yang melayani Anda setiap hari—dokter Puskesmas Kotawaringin Timur, guru SMPN, polisi Sampit, petugas Disdukcapil, hingga petugas BPJS. Sebagaimana pegawai swasta, ASN juga manusia yang butuh dihargai. Berterima kasihlah kepada yang melayani dengan baik. Untuk yang melayani dengan buruk—beri masukan, jangan hanya mengeluh di media sosial.