Dinamika Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia: Tantangan dan Penguatan Regulasi

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) merupakan pilar fundamental dalam sistem hukum Indonesia, yang mencakup kebebasan berpikir, hati nurani, hingga manifestasi ibadah secara individu maupun komunal. Komnas HAM menegaskan bahwa hak ini meliputi perlindungan dari diskriminasi, paksaan, serta kriminalisasi yang tidak sah. Dalam bingkai hak asasi manusia, terdapat pembedaan tegas antara sisi internum—hak untuk meyakini atau tidak meyakini suatu agama—dan sisi externum, yakni ekspresi keyakinan melalui ibadah, simbol, serta kehidupan sosial yang memiliki batasan hukum proporsional demi ketertiban umum.

Fondasi Konstitusional dan Kerangka Hukum Perlindungan Hak Warga Negara

Jaminan KBB di Indonesia tidak bertumpu pada satu instrumen tunggal, melainkan tersebar secara sistematis dalam UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta UU Nomor 12 Tahun 2005 yang mengesahkan ICCPR. Pasal 28E ayat (1) dan (2) hingga Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjadi fondasi utama. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 memberikan terobosan krusial dengan memberikan pengakuan kesetaraan penuh bagi penganut penghayat kepercayaan dalam administrasi kependudukan, menghapus diskriminasi yang sebelumnya menghambat akses layanan publik bagi mereka.

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, maka hak warga negara untuk tidak beragama (ateisme) atau menyebarkan ateisme tidak diakui secara legal dan bertentangan dengan prinsip kehidupan bernegara," ujar Wilnan Fatahillah.

Implementasi KUHP Nasional dan Evaluasi Regulasi Rumah Ibadah

Memasuki tahun 2026, wajah hukum KBB mengalami transisi signifikan dengan diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Bab VII dalam beleid tersebut mengatur tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan sebagai upaya preventif terhadap kebencian serta hasutan kekerasan. Namun, implementasinya memerlukan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan untuk menekan kelompok minoritas atau membatasi kebebasan berpendapat secara berlebihan.

Tantangan klasik terkait pendirian rumah ibadah juga masih menjadi isu krusial. Kajian Komnas HAM pada Maret 2026 menyoroti bahwa hambatan dalam implementasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006 masih terjadi. Sebagai contoh, insiden pembubaran ibadah jemaat GKPI di Rajeg, Tangerang, pada September 2026, menjadi pengingat bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan penegak hukum sangat menentukan dalam melindungi hak warga untuk beribadah di tengah potensi tekanan sosial.

Pemetaan Problematika dan Upaya Penguatan Moderasi Beragama

Data dari SETARA Institute menunjukkan dinamika pelanggaran yang fluktuatif, di mana keterlibatan aktor non-negara dalam intimidasi keagamaan masih sering terjadi. Problematika ini diperparah dengan keberadaan regulasi daerah yang terkadang bersifat diskriminatif. Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama melalui Perpres No. 58 Tahun 2023 diharapkan mampu menjadi instrumen nasional untuk membangun sikap anti-kekerasan dan penghormatan terhadap kemajemukan.

Advokasi ke depan harus berfokus pada pendekatan interseksional yang melindungi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta organisasi masyarakat sipil menjadi kunci agar kerukunan tidak dimaknai sekadar absennya konflik, melainkan hadirnya keadilan dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.