Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, memberikan penekanan khusus mengenai pentingnya menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang heterogen. Dalam agenda pelantikan pengurus DPD LDII Kota Batam masa bakti 2026-2031 yang digelar di Kantor Wali Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Minggu (30/8), Firmansyah mengajak seluruh jajaran pengurus baru untuk menjadi motor penggerak kerukunan umat beragama di wilayah tersebut.
Langkah ini dinilai krusial mengingat dinamika sosial Batam yang terus berkembang sebagai kota industri dan jasa. Firmansyah berharap struktur kepengurusan yang baru dilantik tidak hanya berfokus pada internal organisasi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas dan kemajuan daerah.
Komitmen Menjalankan Amanah untuk Kemanfaatan Masyarakat
Dalam sambutannya, Firmansyah menggarisbawahi bahwa jabatan dan posisi di dalam organisasi merupakan sebuah amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata. Ia mendorong LDII untuk terus konsisten dalam menyebarkan nilai-nilai kebaikan yang inklusif.
“Kami mengajak kepengurusan baru dapat menjalankan amanah dan tanggung jawab dengan baik. Berikan manfaat bagi umat, masyarakat dan Kota Batam,” ujar Firmansyah di hadapan para hadirin.
Pemerintah Kota Batam menaruh harapan besar agar LDII dapat terus bersinergi dalam program-program pembangunan manusia. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sebuah daerah tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik, tetapi juga dari kematangan mental dan spiritual masyarakatnya dalam menghadapi perbedaan.
Keberagaman sebagai Kekuatan Utama Pembangunan Batam
Sekda Batam juga memberikan apresiasi terhadap visi dan program kerja DPD LDII Kota Batam yang dinilai selaras dengan komitmen pemerintah dalam merawat persatuan. Batam, sebagai miniatur Indonesia, dihuni oleh penduduk dari berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya yang menuntut toleransi tinggi.
Ia mengingatkan bahwa tantangan masa depan akan semakin kompleks, sehingga kohesi sosial harus diperkuat sejak dini. Keberagaman yang ada tidak boleh dipandang sebagai celah perpecahan, melainkan sebagai aset kekayaan bangsa.
“Batam dibangun di atas keberagaman. Masyarakatnya berasal dari berbagai suku, agama, budaya dan latar belakang. Namun seluruh perbedaan itu berada di dalam satu rumah bersama, yaitu Kota Batam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tegas Firmansyah.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa esensi kerukunan melampaui sekadar ketiadaan konflik. Kerukunan yang sejati adalah ketika setiap elemen masyarakat mampu berkolaborasi aktif tanpa memandang sekat-sekat perbedaan. “Kerukunan merupakan kemampuan untuk hidup berdampingan, saling memahami dan bekerja sama di tengah perbedaan,” tambahnya.
Sinergi Strategis LDII dalam Mendukung Program Pemerintah
Merespons arahan tersebut, Ketua DPD LDII Kota Batam, Rudy Budi Suhardi, menegaskan kesiapan organisasinya untuk menjadi mitra strategis pemerintah. Ia menyatakan bahwa LDII akan menyusun langkah-langkah taktis yang sejalan dengan prioritas pembangunan Kota Batam, terutama dalam penguatan sumber daya manusia yang religius dan toleran.
“Kami berkomitmen menjadi mitra pemerintah mendukung berbagai program prioritas. Kami akan bekerja sama untuk mendukung pembangunan Kota Batam,” tutur Rudy.
Rudy juga menambahkan bahwa menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban merupakan prasyarat mutlak agar program keagamaan dan sosial dapat berjalan maksimal. Dengan semangat pengabdian, kepengurusan periode 2026-2031 ini bertekad menjaga integritas bangsa sebagai fondasi utama dalam menjalankan dakwah dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.
📖 Glosarium Istilah
- LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia): Organisasi kemasyarakatan berbasis Islam di Indonesia yang berfokus pada dakwah, pendidikan, dan kontribusi sosial bagi masyarakat.
- NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia): Bentuk negara Indonesia yang menekankan pada persatuan wilayah dan kedaulatan dari Sabang sampai Merauke.
- Sekretaris Daerah (Sekda): Pejabat struktural tertinggi di lingkungan pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi administratif.
Baca juga artikel menarik lainnya di situs kami.