Penguatan Kompetensi Perukyat, DPP LDII Dorong Integrasi Sains Astronomi dan Jejaring Rukyat Nasional

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) menggelar webinar bertajuk "Hisab dan Rukyat dalam Perspektif Ormas Islam serta Perkembangan Astronomi Modern" yang dipusatkan di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Jakarta, pada Sabtu (26/9). Forum ilmiah falakiyah ini difokuskan untuk menggembleng kematangan teknis para perukyat di daerah agar pengamatan visibilitas hilal didukung landasan sains astronomi yang presisi, sekaligus mempertegas kontribusi nyata organisasi dalam penetapan awal bulan Hijriah secara nasional.

Penguatan Sains Astronomi dalam Pengamatan Hilal

Pengamatan hilal di lapangan memerlukan ketajaman sains di samping ketekunan kasatmata. Pakar Astronomi dan Astrofisika, Thomas Djamaluddin, menegaskan bahwa para perukyat masa kini tidak boleh hanya bertumpu pada pengamatan manual konvensional. Transformasi keilmuan mutlak dibutuhkan agar setiap proses rukyat memiliki pertanggungjawaban ilmiah yang kuat.

"Webinar dan juga seminar terkait hisab-rukyat ini tentu akan memperkuat LDII terkait dengan kompetensi hisab dan rukyat. Karena di LDII juga sudah dibina para perukyat di berbagai daerah," ujar Thomas Djamaluddin.

Pemahaman komprehensif tersebut mencakup penguasaan kriteria visibilitas, pemetaan koordinat posisi hilal, mitigasi gangguan optik atmosferik, hingga korelasi data lapangan dengan legitimasi keputusan pemerintah. Thomas juga mendorong agar hasil observasi hilal perukyat LDII terintegrasi secara sistematis ke dalam jejaring hisab rukyat nasional.

"Jadi hasil rukyat yang dilakukan LDII kan bukan hanya disimpan di kalangan LDII saja, melainkan dilaporkan juga pada pelaksanaan sidang isbat," ujar Thomas Djamaluddin.

Tiga Syarat Utama Mewujudkan Kalender Islam yang Mapan

Membahas realitas kemajemukan ormas Islam di tanah air, Thomas memaparkan dinamika metode hisab dan rukyat yang terus berkembang. Keragaman perspektif tersebut merupakan karakter sosio-religius Indonesia yang memerlukan ruang temu berkesinambungan. Munculnya variasi pendekatan sejak 2025—antara hisab-rukyat lokal vis-a-vis hisab global—menuntut dialog terbuka guna mencegah distorsi penanggalan ibadah.

Menurut Thomas, unifikasi penanggalan Islam yang ajek menuntut konsensus tiga pilar fundamental agar memiliki derajat kepastian seperti kalender sipil dunia.

"Kalau kita menginginkan kalender Islam menjadi kalender yang mapan seperti halnya kalender Masehi, kita harus memenuhi tiga syarat: harus ada kesepakatan otoritas, harus ada kesepakatan kriteria, harus ada kesepakatan wilayah," ungkap Thomas Djamaluddin.

Konsolidasi Pokja dan Kontribusi Nyata untuk Kementerian Agama

Menjawab tantangan tersebut, DPP LDII terus mematangkan kesiapan kader di ranah keilmuan falak. Anggota Departemen Pembinaan Komunitas dan Dakwah (PKD) DPP LDII, Budi Luhur, menjelaskan bahwa pelatihan berkelanjutan ini diarahkan langsung untuk memfasilitasi pembentukan jejaring kerja yang rapi lewat Kelompok Kerja (Pokja) Hisab dan Rukyat.

"Salah satu tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kompetensi para perukyat. Diharapkan para perukyat LDII sudah bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam penetapan hilal," ujar Budi Luhur.

Partisipasi aktif organisasi kemasyarakatan Islam sangat vital dalam memberikan pertimbangan yang berimbang bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama Republik Indonesia, menjelang penetapan momen krusial kalender Hijriah. Ruang dialog semacam ini dirancang bukan untuk menonjolkan perbedaan, melainkan merajut persamaan persepsi demi kemaslahatan umat.

"Ormas Islam memiliki peran agar perbedaan ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dipahami bersama. Sehingga perbedaan tidak semakin lebar, tapi justru persamaannya yang kita cari," tutur Budi Luhur.

Edukasi astronomis yang diserap para peserta nantinya akan ditransmisikan kembali kepada masyarakat luas di tingkat akar rumput, sehingga literasi umat mengenai dinamika hisab dan rukyat kian matang, toleran, dan berbasis sains modern.