Mitigasi Dampak Berantai Kekeringan Meteorologis terhadap Ketahanan Kesehatan Masyarakat

Ancaman Struktural Kesehatan di Balik Fenomena Kekeringan Meteorologis

Kekeringan meteorologis yang kini meluas di berbagai wilayah Indonesia menuntut kewaspadaan tinggi dari masyarakat maupun para pemangku kebijakan. Kondisi yang dipicu oleh defisit curah hujan dalam durasi panjang ini tidak hanya sekadar masalah akses terhadap air bersih, melainkan ancaman struktural yang mampu menekan sektor sanitasi, ketahanan pangan, hingga pelayanan kesehatan secara luas.

Ahli Global Health Security dan Planetary Health yang juga menjabat sebagai Ketua DPP LDII, Dicky Budiman, menekankan bahwa status kekeringan meteorologis harus dibaca sebagai sinyal darurat untuk meningkatkan kesiapsiagaan nasional. Menurutnya, masalah utama bukan sekadar minimnya curah hujan, melainkan durasi kemarau yang mengubah profil risiko kesehatan secara signifikan.

Persoalannya bukan hanya minimnya hujan, tetapi juga durasinya. Durasi inilah yang mengubah profil risiko kesehatan, dari sekadar tidak nyaman menjadi ancaman struktural, ujar Dicky.

Dicky memaparkan bahwa keterbatasan air sering kali memaksa masyarakat memprioritaskan air untuk konsumsi minum dan memasak, sehingga kebutuhan sanitasi seperti mencuci tangan dan mandi menjadi terabaikan. Fenomena ini memicu lonjakan risiko penyakit berbasis fekal-oral, termasuk diare, disentri, dan hepatitis A. Lebih jauh lagi, penggunaan sumber air alternatif yang tidak terlindungi serta penyimpanan air dalam wadah terbuka meningkatkan potensi penyebaran penyakit berbasis vektor seperti demam berdarah.

Strategi Penguatan Jaringan Sosial dan Mitigasi Berbasis Masyarakat

Kesiapsiagaan menghadapi dampak kekeringan tidak harus selalu bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik berskala besar. Optimalisasi jaringan sosial, mulai dari lingkup keluarga hingga komunitas, menjadi kunci utama untuk memperkuat ketahanan masyarakat. Dicky menyarankan agar setiap keluarga mulai menyiapkan sistem penampungan air hujan sebelum memasuki puncak musim kemarau dengan pengelolaan yang higienis.

Yang penting adalah kesiapan sebelum krisis. Air juga perlu diprioritaskan. Air terbaik digunakan untuk minum dan memasak, sedangkan air bekas cucian yang masih layak dapat digunakan untuk menyiram atau membersihkan lingkungan, tambah Dicky.

Dalam skala komunitas, pemetaan kelompok rentan di tingkat RT dinilai sangat krusial agar penyaluran bantuan logistik dan air bersih dapat dilakukan secara presisi dan tepat sasaran. Pendekatan berbasis data ini lebih efektif dibandingkan dengan distribusi yang dipukul rata, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti balita, lansia, dan penyandang disabilitas, mendapatkan prioritas utama.

Pemanfaatan Masjid Sebagai Infrastruktur Ketahanan Air

Sejalan dengan upaya mitigasi tersebut, Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan (LISDAL) DPP LDII, Atus Syahbudin, mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya air. Ia menekankan pentingnya budaya menabung air hujan saat ketersediaannya melimpah untuk cadangan di musim kemarau.

Yang paling penting adalah menabung air. Kita perlu memiliki bak yang lebar dan bertingkat agar air hujan yang tersedia selama musim penghujan bisa disimpan untuk memenuhi kebutuhan selama enam bulan musim kemarau, tegas Atus.

Implementasi nyata dari konsep ini telah diterapkan melalui optimalisasi fungsi masjid sebagai pusat infrastruktur ketahanan air. Sebagai contoh, Masjid Al-Fattah di Saptosari, Gunungkidul, telah dilengkapi dengan dua bak penampungan berkapasitas total 30.000 liter. Langkah ini membuktikan bahwa masjid dapat menjadi pusat edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sekaligus penyedia solusi teknis di tingkat akar rumput.

Peran organisasi keagamaan dalam memberikan literasi mengenai pengelolaan air, pencegahan penyakit, hingga mobilisasi dana sosial dan relawan sangat strategis. Dengan jangkauan yang luas dan kepercayaan sosial yang tinggi, kolaborasi antara organisasi masyarakat dengan pemerintah seperti BPBD dan dinas kesehatan akan menjadi garda terdepan dalam mereduksi dampak kekeringan.