LDII Sebut Polwan Sebagai Simbol Humanisme dan Pilar Perlindungan Kelompok Rentan

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) memberikan apresiasi sekaligus catatan penting dalam momentum peringatan Hari Polisi Wanita (Polwan) ke-78 yang jatuh pada 1 September. Organisasi ini memandang keberadaan Polwan bukan sekadar pelengkap di korps Bhayangkara, melainkan simbol humanisme yang krusial dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Kehadiran Polwan diharapkan mampu memberikan sentuhan empati yang lebih dalam, terutama dalam menangani persoalan sosial yang melibatkan kelompok rentan di tengah masyarakat.

Penguatan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Pendekatan Humanis

Sekretaris Umum DPP LDII, Tri Gunawan Hadi, menekankan bahwa Polwan memiliki peran ganda yang sangat strategis, yakni sebagai penegak hukum sekaligus pelayan masyarakat yang mengedepankan sisi kemanusiaan. Menanggapi tema peringatan tahun 2026, ‘One Police Woman, Extraordinary Impact’, Tri menaruh harapan besar agar Polwan dapat menciptakan rasa aman yang nyata melalui ketegasan yang humanis. Menurutnya, kelompok anak dan perempuan seringkali membutuhkan pendekatan khusus yang tidak bisa disamaratakan.

“Harapannya semoga Polwan memberikan penguatan secara moral kepada kelompok rentan tersebut, karena banyak mengalami kasus kekerasan,” ujar Tri Gunawan Hadi.

Tri menambahkan bahwa tugas Polwan dalam menegakkan hukum harus dijalankan tanpa kompromi, namun tetap disertai dengan sikap mengayomi yang inklusif. Pendekatan berbasis empati ini dinilai efektif untuk membangun kepercayaan publik (public trust) terhadap institusi Polri, sehingga masyarakat merasa terlindungi dan dihargai hak-haknya selama proses hukum berlangsung.

Urgensi Peningkatan Kapasitas Personel Menghadapi Kejahatan Kompleks

Perspektif perempuan dalam pelayanan publik menjadi poin utama yang disoroti oleh Siti Nurannisaa, Ketua DPP LDII Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga. Ia menilai posisi Polwan sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan psikologis korban kekerasan, terutama perempuan dan anak-anak yang memerlukan penanganan lebih sensitif sesuai dengan karakteristik personal mereka.

“Posisi strategis Polwan yakni membangun rasa aman terutama kepada perempuan dan anak yang pendekatannya lebih sensitif dan sesuai karakteristik pribadi,” kata Siti Nurannisaa.

Lebih lanjut, Nurannisaa mendorong adanya penguatan pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polri. Penguatan ini tidak hanya terbatas pada penambahan jumlah personel, tetapi juga peningkatan kapasitas intelektual dan teknis. Tantangan zaman yang semakin dinamis menuntut Polwan untuk menguasai berbagai disiplin ilmu, mulai dari psikologi korban, komunikasi massa, hingga pemahaman mendalam mengenai teknologi informasi dan kejahatan siber.

Kejahatan terhadap perempuan dan anak saat ini telah merambah ke ranah digital yang sangat kompleks. Oleh karena itu, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti lembaga pendidikan, layanan kesehatan, dan organisasi pendampingan menjadi sangat mendesak untuk dilakukan.

“Karena persoalan perempuan dan anak semakin kompleks, penanganannya juga tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum, tetapi perlu pendekatan yang lebih utuh dan berpihak pada korban,” tegas Nurannisaa.

Jejak Sejarah Polisi Wanita Sebagai Pelayan Masyarakat yang Inklusif

Menilik sejarahnya, eksistensi Polwan di Indonesia memiliki akar yang kuat sejak masa perjuangan kemerdekaan. Embrio Polisi Wanita lahir di Bukittinggi pada 1 September 1948, dipicu oleh urgensi pemeriksaan pengungsi perempuan di tengah gelombang arus pengungsian besar-besaran akibat perang. Sejak saat itu, Polwan terus bertransformasi menjadi pilar penting yang tidak terpisahkan dari struktur Polri.

Dalam peringatan ke-78 ini, LDII berharap Polwan tidak terjebak dalam upaya mengejar pengakuan kemampuan fisik semata layaknya laki-laki. Sebaliknya, Polwan diharapkan mampu menonjolkan karakter profesionalisme yang khas dengan kekuatan moral dan intelektual yang mumpuni. Dokumentasi kasus yang dikelola dengan baik serta literasi digital yang kuat akan menjadi modal utama dalam melahirkan kebijakan yang tepat sasaran di lapangan.

Sebagai penutup, sinergi yang harmonis antara profesionalisme dan sisi humanis diharapkan dapat menjadikan Polisi Wanita sebagai sosok yang benar-benar dicintai masyarakat, mewujudkan Polri yang Presisi, dan memberikan kontribusi nyata bagi kedamaian bangsa di masa depan.