Yogyakarta – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memulai langkah strategis untuk masa bakti 2026–2031. Pengurus baru menggelar musyawarah perdana di Aula Grha Cendekia, Maguwoharjo, Depok, Sleman, pada Minggu (23/8/2026), guna merumuskan program kerja lima tahun ke depan pasca-Muswil VIII.
Akselerasi Program Kerja di Masa Transisi Kepengurusan
Pertemuan ini menjadi titik tolak bagi pengurus harian, dewan penasihat, hingga jajaran biro untuk menerjemahkan visi organisasi ke dalam aksi nyata. Ketua DPW LDII DIY, Atus Syahbudin, memberikan instruksi tegas agar jajarannya tidak membuang waktu dalam fase transisi ini. Ia menekankan bahwa sisa empat bulan di tahun 2026 harus dimanfaatkan secara optimal untuk memulai agenda-agenda strategis.
"Tahun 2026 ini masa transisi kepengurusan. Sisa waktu empat bulan ini harus digunakan untuk melaksanakan program kerja sesuai rencana. Jangan menunggu terlalu lama," ujar Atus Syahbudin.
Sebagai bagian dari konsolidasi internal, Atus memerintahkan Biro Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) untuk segera melakukan pendampingan intensif pada Musyawarah Daerah (Musda) di tingkat DPD. Selain itu, penguatan lini digital menjadi prioritas, di mana Biro Komunikasi, Informasi, dan Media (KIM) diminta untuk meningkatkan kualitas konten melalui pelatihan videografi serta pengembangan kemampuan presenter agar publikasi kegiatan organisasi semakin masif dan profesional.
Pengarusutamaan Konsep Lingkungan dalam Seluruh Bidang Dakwah
Salah satu fokus utama dalam penyusunan program kerja ini adalah integrasi isu lingkungan ke dalam berbagai lini kegiatan. Ketua Dewan Penasihat DPW LDII DIY, Ardito Bhinadi, mengarahkan agar konsep green atau ramah lingkungan menjadi identitas yang melekat pada seluruh biro, mulai dari dakwah hingga ekonomi.
"LDII DIY selama ini aktif di bidang lingkungan. Ke depan, konsep green dapat dikembangkan di bidang lain. Ada green dakwah di Biro Pendidikan Keagamaan dan Dakwah serta green family di Biro PPKK," ujar Ardito Bhinadi.
Langkah konkret juga disiapkan oleh Biro Litbang, IPTEKS, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Lisdal) melalui penguatan program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim serta pengembangan ekonomi sirkuler yang bersinergi dengan Biro Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat (EPM).
Pemberdayaan Perempuan dan Kemandirian Ekonomi Keluarga
Aspek pemberdayaan perempuan mendapat perhatian khusus dalam rumusan program kerja lima tahun ini. Ketua Biro PPKK DPW LDII DIY, Eli Rohaeti, menjelaskan bahwa pihaknya akan berfokus pada pengembangan keterampilan wirausaha yang berbasis pada produk ramah lingkungan.
"Perempuan perlu memiliki keterampilan dan akses untuk mengembangkan usaha. Produk seperti sabun herbal dan ecoenzim dapat menjadi bagian dari pengembangan wirausaha keluarga," kata Eli Rohaeti.
Program ini nantinya akan disinergikan dengan penguatan forum mubalighot untuk memastikan terciptanya kemandirian ekonomi perempuan yang berkelanjutan. Fokus utama tetap pada peningkatan kapasitas individu sekaligus memperkokoh ketahanan ekonomi keluarga di wilayah Yogyakarta.
📖 Glosarium Istilah
- DPW LDII: Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia, struktur organisasi tingkat provinsi.
- ProKlim: Program Kampung Iklim, inisiatif nasional untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi perubahan iklim.
- Ekonomi Sirkuler: Model ekonomi yang berfokus pada penggunaan kembali dan daur ulang untuk memperpanjang usia produk.
- Ecoenzim: Larutan zat organik kompleks hasil fermentasi limbah dapur yang bermanfaat bagi lingkungan.
Baca juga artikel menarik lainnya di situs kami.