DPP LDII Perkuat Kompetensi Perukyat melalui Literasi Astronomi Modern

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) menggelar webinar strategis bertajuk “Hisab dan Rukyat dalam Perspektif Ormas Islam serta Perkembangan Astronomi Modern” di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Jakarta. Agenda yang berlangsung pada Sabtu (26/9) ini bertujuan untuk mengasah kapasitas para perukyat di tingkat daerah sekaligus mensinergikan kontribusi organisasi dalam proses penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia.

Pentingnya Integrasi Keilmuan Astronomi dalam Praktik Rukyat

Pakar astronomi dan astrofisika, Thomas Djamaluddin, menegaskan bahwa keahlian para perukyat tidak boleh hanya bertumpu pada pengamatan manual di lapangan. Dibutuhkan pemahaman mendalam mengenai dinamika benda langit yang didukung oleh literasi astronomi yang mumpuni. Hal ini menjadi kunci utama agar hasil pengamatan memiliki validitas ilmiah yang tinggi.

Webinar dan juga seminar terkait hisab-rukyat ini tentu akan memperkuat LDII terkait dengan kompetensi hisab dan rukyat. Karena di LDII juga sudah dibina para perukyat di berbagai daerah, ujar Thomas Djamaluddin.

Menurut Thomas, seorang perukyat yang kompeten harus memahami variabel pendukung seperti posisi hilal, kriteria visibilitas, hingga potensi gangguan atmosfer saat melakukan pengamatan. Ia pun mendorong agar jaringan perukyat LDII secara aktif melaporkan hasil pengamatan mereka ke tingkat nasional sebagai bagian dari data pendukung sidang isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

Sinergi Ormas Islam dalam Mewujudkan Kalender Hijriah Mapan

Pembahasan dalam webinar ini juga menyentuh aspek krusial terkait upaya penyamaan persepsi di antara ormas Islam. Mengingat kompleksitas metode hisab dan rukyat di Indonesia, dialog berkelanjutan dianggap sebagai kebutuhan mendesak untuk meminimalisir perbedaan penetapan awal bulan.

Thomas Djamaluddin menekankan bahwa untuk membentuk kalender Islam yang baku dan mapan seperti kalender Masehi, diperlukan kesepakatan pada tiga pilar utama. "Kalau kita menginginkan kalender Islam menjadi kalender yang mapan seperti halnya kalender Masehi, kita harus memenuhi tiga syarat: harus ada kesepakatan otoritas, harus ada kesepakatan kriteria, dan harus ada kesepakatan wilayah," ungkapnya.

Penguatan Peran Kader Melalui Kelompok Kerja Terpadu

Menanggapi pentingnya standarisasi, perwakilan Departemen Pengabdian dan Pemberdayaan Kepemimpinan Dakwah (PKD) Budi Luhur menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus membina sumber daya manusia di bidang hisab-rukyat. LDII berencana mengintensifkan koordinasi melalui pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Hisab dan Rukyat di berbagai wilayah.

Salah satu tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kompetensi para perukyat. Diharapkan para perukyat LDII sudah bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam penetapan hilal, tutur Budi Luhur.

Budi Luhur menambahkan bahwa perbedaan metode yang ada seharusnya tidak menjadi penghalang, melainkan momentum untuk mencari titik temu. Pengetahuan yang didapat dalam webinar ini diharapkan tidak berhenti pada lingkup organisasi, melainkan dapat ditransmisikan kepada masyarakat luas guna menciptakan pemahaman yang lebih inklusif dan edukatif mengenai penentuan kalender Islam.