Sinergi Pemerintah dan Ormas: Kesbangpol Pesisir Selatan Apresiasi Kontribusi LDII dalam Pembangunan Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pesisir Selatan memperkuat jalinan silaturahmi dengan jajaran pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Pesisir Selatan guna mendorong sinergi pembangunan daerah. Kunjungan resmi yang berlangsung di Sekretariat LDII Pessel, Nagari Lunang Barat, pada Kamis (27/8/2026) tersebut menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan program pembinaan kemasyarakatan antara pemerintah daerah dan organisasi lintas agama di ranah Minangkabau.

Apresiasi Pemerintah Daerah terhadap Pola Komunikasi Organisasi

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Kepala Bidang Poldagri dan Ormas Kesbangpol Pesisir Selatan, Hj. Adek Imelda Syam, memberikan apresiasi mendalam atas inisiatif LDII dalam menjalin komunikasi yang intensif dengan pemerintah. Menurutnya, keterbukaan informasi dan aktifnya organisasi dalam melaporkan kegiatan menjadi kunci terciptanya kolaborasi yang sehat.

“Kami melihat LDII Pessel terus berupaya membangun komunikasi dengan masyarakat dan pemerintah. Dengan komunikasi yang baik, kehadiran serta kegiatan LDII dapat diketahui dan disinergikan bersama,” ujar Hj. Adek Imelda Syam.

Pemerintah daerah berharap agar program pembinaan keagamaan yang dijalankan oleh LDII dapat terus diperluas jangkauannya. Langkah ini dinilai strategis dalam menyentuh lapisan masyarakat yang lebih luas di berbagai pelosok kecamatan yang ada di Pesisir Selatan.

Penguatan Nilai Toleransi dan Harmoni dalam Bingkai Adat Minangkabau

Kabupaten Pesisir Selatan dikenal memiliki akar tradisi adat istiadat yang kuat dengan keberadaan nagari-nagari tua. Di tengah keberagaman latar belakang masyarakat, Kesbangpol menekankan pentingnya menjaga kondusivitas dan kerukunan antarwarga.

“Aktifitas keagamaan yang dilakukan LDII perlu terus dikembangkan di kecamatan lainnya di Pesisir Selatan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas,” tegas Adek.

Beliau juga menambahkan bahwa LDII dan seluruh elemen masyarakat Pessel harus senantiasa mengedepankan sinergi guna mendukung visi besar pembangunan daerah tanpa mengabaikan nilai-nilai toleransi yang selama ini telah menjadi fondasi harmonisme di Sumatera Barat.

Komitmen Perluasan Kontribusi LDII di Wilayah Sumatera Barat

Ketua DPW LDII Sumatera Barat, Muchfiandi, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa organisasi selalu mendorong seluruh pengurus di tingkat daerah untuk mengedepankan prinsip kontribusi, karya, dan komunikasi. Tiga pilar ini dianggap sebagai manifestasi nyata peran organisasi dalam memberikan kemanfaatan bagi khalayak luas.

“Melalui kontribusi, karya, dan komunikasi, keberadaan organisasi menjadi terlihat kebermanfaatannya untuk orang banyak,” jelas Muchfiandi.

Hingga saat ini, LDII telah memiliki kepengurusan di 16 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Muchfiandi menargetkan dalam waktu dekat organisasi dapat hadir secara merata di seluruh 19 wilayah administratif di provinsi tersebut. Saat ini, terdapat tiga wilayah yang tengah menjadi fokus pengembangan, yakni Kepulauan Mentawai, Kota Pariaman, dan Pasaman.

Dedikasi Pengabdian Masyarakat Kendati Berada di Wilayah Perbatasan

Meski Sekretariat LDII Pesisir Selatan berlokasi di Kecamatan Lunang yang cukup jauh dari pusat pemerintahan di Kota Painan, hal tersebut tidak menjadi hambatan bagi organisasi untuk tetap aktif. Secara geografis, wilayah Lunang memang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mukomuko, namun semangat pengabdian tetap terjaga.

“Sekretariat LDII Pesisir Selatan memang berada di Lunang yang letaknya berbatasan dekat dengan Mukomuko. Namun kondisi ini tidak menyurutkan upaya kami menjalankan amar makruf nahi mungkar serta pengabdian kepada masyarakat dan nagari,” ungkap Muchfiandi dengan optimis.

Senada dengan hal tersebut, Ketua LDII Kabupaten Pesisir Selatan, Safarudin Nasution, memaparkan berbagai perkembangan program kerja yang telah dijalankan. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menerima Surat Keterangan Ormas Terdaftar dari Kesbangpol sebagai bentuk legalitas dan pengakuan administratif negara terhadap keberadaan organisasi.