Sinergi Pemerintah dan Ormas Islam, Kesbangpol Pesisir Selatan Perkuat Komunikasi Strategis dengan LDII

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pesisir Selatan melakukan kunjungan silaturahmi resmi ke Sekretariat DPD LDII Pesisir Selatan di Nagari Lunang Barat, Sumatera Barat, pada Kamis (27/8). Pertemuan ini dirancang sebagai wadah komunikasi konstruktif antara otoritas pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan berbasis Islam untuk menyelaraskan gerak langkah dalam pengabdian masyarakat.

Apresiasi Komunikasi Aktif dan Program Pembinaan Keagamaan

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) dan Ormas Kesbangpol Pesisir Selatan, Hj. Adek Imelda Syam, menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif LDII dalam menjalin relasi yang transparan dengan pemerintah. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai aktivitas organisasi menjadi kunci terciptanya kolaborasi yang harmonis di tingkat daerah.

“Kami melihat LDII Pessel terus berupaya membangun komunikasi dengan masyarakat dan pemerintah. Dengan komunikasi yang baik, kehadiran serta kegiatan LDII dapat diketahui dan disinergikan bersama,” ujar Hj. Adek Imelda Syam di sela-sela kunjungannya.

Lebih lanjut, pemerintah daerah menyatakan dukungannya terhadap berbagai program pembinaan mental dan spiritual yang telah dijalankan LDII. Adek mendorong agar jangkauan pembinaan ini terus diperluas hingga ke pelosok kecamatan agar dampak positifnya terasa secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah berjuluk Negeri Sejuta Pesona tersebut.

Penguatan Toleransi di Tengah Keberagaman Adat dan Budaya

Dalam pertemuan tersebut, aspek kerukunan menjadi sorotan utama. Mengingat Pesisir Selatan memiliki struktur masyarakat dengan tradisi adat Minangkabau yang sangat kuat, eksistensi nagari-nagari tua menuntut adanya sikap saling menghormati dan adaptasi yang baik dari setiap elemen organisasi.

“LDII dan masyarakat Pessel harus berupaya meningkatkan sinergi dengan berbagai perkumpulan masyarakat guna mendukung visi pembangunan daerah,” tutur Adek menekankan pentingnya menjaga kondusivitas wilayah melalui semangat inklusivitas.

Kehadiran ormas diharapkan tidak menjadi entitas yang eksklusif, melainkan menjadi motor penggerak harmoni yang berjalan beriringan dengan nilai-nilai lokal yang sudah mengakar.

Ekspansi Organisasi dan Peran Strategis di Wilayah Sumatera Barat

Ketua DPW LDII Sumatera Barat, Muchfiandi, yang turut hadir dalam agenda tersebut, menegaskan bahwa pihaknya secara konsisten mengarahkan pengurus di tiap tingkatan untuk memegang teguh prinsip kontribusi, karya, dan komunikasi. Tiga pilar ini menjadi fondasi agar organisasi dapat memberikan manfaat nyata bagi publik.

“Melalui kontribusi, karya, dan komunikasi, keberadaan organisasi menjadi terlihat kebermanfaatannya untuk orang banyak,” jelas Muchfiandi.

Saat ini, LDII telah memiliki struktur kepengurusan di 16 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Muchfiandi memaparkan target organisasi untuk segera melengkapi eksistensi di seluruh 19 wilayah administratif di Sumbar. Hingga saat ini, tersisa tiga wilayah yang sedang dalam proses pengembangan, yakni Kepulauan Mentawai, Kota Pariaman, dan Kabupaten Pasaman.

Komitmen Pengabdian Masyarakat di Wilayah Perbatasan

Meskipun Sekretariat LDII Pesisir Selatan berlokasi di Kecamatan Lunang yang cukup jauh dari pusat pemerintahan di Kota Painan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Mukomuko, hal tersebut tidak dipandang sebagai hambatan. Lokasi geografis yang menantang justru menjadi pemicu semangat untuk melakukan pengabdian yang lebih intens di akar rumput.

“Sekretariat LDII Pesisir Selatan memang berada di Lunang yang letaknya berbatasan dekat dengan Mukomuko. Namun kondisi ini tidak menyurutkan upaya kami menjalankan amar makruf nahi mungkar serta pengabdian kepada masyarakat dan nagari,” tegas Muchfiandi.

Senada dengan hal itu, Ketua LDII Kabupaten Pesisir Selatan, Safarudin Nasution, memaparkan laporan perkembangan kegiatan organisasi secara mendetail. Dalam kesempatan ini, ia juga secara resmi menerima Surat Keterangan Ormas Terdaftar dari Kesbangpol, yang menegaskan legalitas dan kepatuhan administratif LDII terhadap regulasi negara. Kunjungan ini pun diakhiri dengan kesepakatan untuk terus memelihara komunikasi demi mendukung program sosial kemasyarakatan dan stabilitas daerah secara berkelanjutan.