SAMARINDA – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPW LDII) Kalimantan Timur menunjukkan komitmen kebangsaannya dengan terlibat langsung dalam Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih. Aksi simbolik yang dipusatkan di Teras Stadion Kadrie Oening Sempaja, Samarinda ini menjadi bagian dari upaya kolektif pemerintah daerah dan elemen masyarakat untuk membangkitkan kembali semangat patriotisme di Bumi Etam.
⚡ Poin Utama Berita
- Gerakan Pembagian Bendera: Inisiatif Pemprov Kaltim melalui Kesbangpol dengan membagikan lebih dari 4.000 bendera Merah Putih kepada berbagai lapisan masyarakat.
- Kontribusi LDII Kaltim: Menyerahkan secara simbolis dan mendonasikan 50 bendera ukuran 60x90 cm sebagai bentuk dukungan nyata terhadap instruksi DPP LDII Pusat.
- Sinergi Kebangsaan: Kegiatan ini melibatkan lintas instansi termasuk TNI-Polri, organisasi kepemudaan, mahasiswa, hingga komunitas ojek online guna menjaga kondusivitas dan persatuan daerah.
Apa Peran LDII Kaltim dalam Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih?
Ketua DPW LDII Kalimantan Timur, Krishna P. Candra, hadir langsung dalam agenda yang diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim tersebut. Kehadiran LDII bukan sekadar memenuhi undangan seremoni, melainkan membawa misi penguatan ideologi kebangsaan di akar rumput. Dalam momentum tersebut, LDII turut menyumbangkan puluhan lembar bendera untuk didistribusikan kepada warga luas.
“LDII Kaltim juga ikut berkontribusi dengan menyumbangkan 50 lembar bendera ukuran 60 x 90 sentimeter yang selanjutnya akan dibagikan kepada warga,” ujar Krishna P. Candra di sela-sela acara.
Langkah ini, lanjut Candra, merupakan implementasi dari instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LDII. Organisasi ini menginstruksikan seluruh jajaran pengurus di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk proaktif menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI di wilayah masing-masing, terutama melalui kolaborasi erat dengan pihak Kesbangpol setempat.
Bagaimana Dampak Kegiatan Ini Terhadap Semangat Nasionalisme Masyarakat?
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang memimpin langsung peluncuran gerakan ini, menegaskan bahwa pembagian lebih dari 4.000 bendera adalah strategi untuk memupuk rasa memiliki terhadap bangsa. Menurutnya, bendera bukan sekadar kain, melainkan simbol kedaulatan yang harus berkibar di setiap sudut pemukiman warga.
“Gerakan pembagian bendera tersebut menjadi upaya memperkuat semangat nasionalisme dan menyemarakkan Dirgahayu Republik Indonesia,” tegas Rudy Mas’ud di hadapan para peserta.
Acara yang berlangsung pada Minggu (9/8/2026) ini diawali dengan senam bersama, menciptakan suasana cair antara pejabat publik dan masyarakat. Selain dihadiri Gubernur, tampak pula Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Fitra Firnanda, Plt. Kepala Badan Kesbangpol Kaltim AFF Sembiring, serta unsur Forkopimda. Kehadiran berbagai elemen seperti perwakilan TNI-Polri, KAMMI, Forum Pembauran Kebangsaan, hingga mitra deradikalisasi menunjukkan betapa inklusifnya gerakan nasionalisme ini.
Apa Saja Agenda LDII Kaltim Menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI?
Dukungan terhadap pembagian bendera hanyalah satu dari rangkaian panjang agenda pengabdian LDII Kaltim. Candra menjelaskan bahwa pihaknya telah menyusun skema kegiatan yang menyentuh aspek sosial dan edukasi. Bukan hanya seremoni, namun aksi nyata yang dirasakan langsung oleh lingkungan sekitar.
Beberapa agenda yang telah disiapkan antara lain gerakan bersih-bersih masjid secara massal, serta pelaksanaan upacara pengibaran bendera yang akan digelar di sekolah-sekolah dan pondok pesantren di bawah naungan LDII. Hal ini dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai luhur kemerdekaan kepada generasi muda sejak dini.
Melalui aksi kolektif ini, LDII berharap pembagian Merah Putih di Samarinda, yang nantinya akan berlanjut ke area Kantor Gubernur hingga pasar-pasar tradisional, mampu menggerakkan hati nurani masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman.
📖 Glosarium Istilah
- Kesbangpol: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- DPW LDII: Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di tingkat provinsi.
- Forkopimda: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, wadah koordinasi unsur pimpinan daerah guna mendukung kondusivitas wilayah.
- Instansi Vertikal: Perangkat kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di daerah.
Baca juga artikel menarik lainnya di situs kami.