LDII Sumatera Barat Perkuat Sinergi Organisasi hingga Tingkat Akar Rumput melalui Konsolidasi Korda I

PADANG – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LDII Sumatera Barat Korda I resmi menggelar konsolidasi organisasi secara hybrid guna memperkokoh struktur kepengurusan hingga ke tingkat basis. Pertemuan strategis yang berlangsung di Masjid Miftahul Huda, Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto (KPIK), Padang, Sabtu (23/8/2026) ini melibatkan jajaran pengurus pusat sebagai langkah sinkronisasi visi organisasi pasca-Munas X.

Langkah penguatan ini menjadi krusial mengingat tantangan organisasi yang semakin kompleks di era keterbukaan informasi. Konsolidasi tersebut tidak hanya sekadar pertemuan rutin, melainkan upaya sistematis untuk memastikan seluruh instruksi organisasi tersampaikan secara akurat dari tingkat pusat (DPP) hingga ke tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC) di kelurahan maupun desa.

Sinkronisasi AD dan ART untuk Penguatan Struktur Organisasi

Sekretaris Umum DPP LDII, KH. Tri Gunawan Hadi, menekankan bahwa penguatan PC dan PAC kini menjadi prioritas utama dalam penataan lembaga. Hal ini berkaitan erat dengan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) terbaru yang menuntut adanya keselarasan pola pembinaan dan tata kelola di seluruh jenjang kepengurusan.

“Dari hasil perubahan AD/ART yang ada, maka ada beberapa pola-pola yang nantinya DPP akan melakukan sinkronisasi untuk menyampaikan penguatan PC-PAC ini sebagai program prioritas,” ujar KH. Tri Gunawan Hadi.

Ia menambahkan, penataan administrasi termasuk mekanisme penerbitan Surat Keputusan (SK) kini diatur lebih dinamis. Berdasarkan hasil Munas X, SK untuk pengurus PC dan PAC secara administratif diterbitkan oleh DPP, namun dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada DPW berdasarkan pertimbangan tertentu untuk efektivitas organisasi.

“Dalam AD/ART terbaru hasil Munas X yang lalu, SK untuk pengurus PC-PAC itu dibuat atau dikeluarkan oleh DPP. Dalam pasal tambahannya itu, DPP juga bisa mendelegasikan kepada DPW atas pertimbangan tertentu,” jelasnya lebih lanjut mengenai fleksibilitas aturan tersebut.

Peran Strategis Sekretariat dalam Operasional Lembaga

Aspek administratif dan jangkauan wilayah turut menjadi sorotan utama dalam konsolidasi ini. Sekretaris DPP LDII, H. Innu Subakto, yang hadir sebagai narasumber, membedah pentingnya fungsi kesekretariatan sebagai mesin penggerak roda organisasi. Menurutnya, tertib administrasi adalah cerminan dari profesionalitas sebuah lembaga dakwah.

“Kesekretariatan merupakan satuan kerja yang menjalankan aktivitas ketatausahaan untuk menunjang operasional organisasi, mengelola dokumen, dan memberikan pelayanan administrasi secara terintegrasi,” tutur H. Innu Subakto.

Innu juga memaparkan data sebaran organisasi yang menunjukkan pertumbuhan signifikan. Saat ini, LDII telah memiliki kepengurusan di 37 dari 38 provinsi di Indonesia. Di tingkat daerah, tercatat ada 467 DPD Kabupaten/Kota, 2.622 PC (sekitar 36 persen dari total kecamatan), serta 6.018 PAC (sekitar 7 persen dari total kelurahan/desa). Satu provinsi baru, yakni Papua Pegunungan, dilaporkan masih dalam tahap perintisan struktur.

“Pengurus kesekretariatan perlu memahami fungsi administrasi secara baik karena sekretaris menjadi bagian penting dalam memastikan roda organisasi berjalan. Semakin tertib administrasi, semakin mudah program dikawal dan dievaluasi,” tegas Innu mengenai urgensi peningkatan kapasitas pengurus.

Implementasi Program Kerja Berbasis Kearifan Lokal

Menanggapi arahan pusat, Ketua DPW LDII Sumatera Barat, H. Muchfiandi, langsung menginstruksikan jajaran pengurus di daerah untuk melakukan pemetaan ulang potensi wilayah. Ia berharap DPD dapat mengidentifikasi wilayah kecamatan atau kelurahan yang belum memiliki struktur kepengurusan resmi agar pembinaan umat bisa lebih merata.

“Saya minta untuk struktur kepengurusan serta evaluasi kepengurusan dapat dilakukan sesegera mungkin. Selanjutnya para pengurus DPD dapat mulai memetakan kembali kecamatan dan kelurahan yang berpotensi dibentuk PC atau PAC baru. Upaya ini dilakukan agar pembinaan dan pelayanan organisasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih terarah,” kata H. Muchfiandi.

Selain penguatan internal, LDII Sumbar juga didorong untuk mengoptimalkan delapan bidang pengabdian LDII untuk bangsa dengan menyesuaikannya terhadap kearifan lokal (local wisdom) masyarakat Minangkabau. Muchfiandi menekankan pentingnya komunikasi dua arah dengan para pemangku kepentingan seperti tokoh agama (toga), tokoh adat (todat), dan tokoh masyarakat (tomas).

“Acara apa pun di rencanakan, selalu upayakan pelibatan toga, todat, maupun tomas sehingga terjalinnya komunikasi antar organisasi dan para pemangku kepentingan,” ungkap Muchfiandi menutup pernyataannya.

Kegiatan konsolidasi ini diikuti oleh pengurus DPD LDII se-Korda I yang meliputi Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Melalui forum ini, diharapkan muncul semangat kolektif untuk meningkatkan kontribusi nyata LDII bagi pembangunan daerah di Sumatera Barat.