Hari UMKM Nasional: Strategi LDII Dorong Pelaku Usaha Naik Kelas Lewat Digitalisasi dan Pendampingan Berkelanjutan

JAKARTA – Menyongsong peringatan Hari UMKM Nasional yang jatuh setiap tanggal 12 Agustus, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) mempertegas komitmennya dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Fokus utama gerakan ini adalah mendorong pelaku usaha untuk tidak sekadar bertahan hidup, melainkan mampu melakukan lompatan kualitas atau 'naik kelas' guna menjadi pilar kokoh stabilitas ekonomi nasional.

Mengapa UMKM Menjadi Fokus Utama Penguatan Ekonomi Nasional?

Ketua DPP LDII, Ivan Hartawan, menjelaskan bahwa dominasi unit usaha di Indonesia saat ini dipegang oleh sektor UMKM dengan angka mencapai 99 persen. Besarnya populasi usaha ini memiliki dampak langsung terhadap angka kemiskinan dan pengangguran di tanah air. Namun, kuantitas yang masif tersebut belum berbanding lurus dengan tingkat produktivitas yang kompetitif.

“UMKM tetap menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Secara umum, sektor ini mencakup sekitar 99 persen unit usaha, menyumbang lebih dari 60 persen terhadap PDB, dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja nasional,” ujar Ivan Hartawan.

Ivan menekankan bahwa tantangan sesungguhnya terletak pada bagaimana merubah skala kecil menjadi kekuatan yang berdampak besar. Ia mengidentifikasi beberapa simpul masalah yang sering mencekik pertumbuhan UMKM, mulai dari sulitnya akses permodalan formal, minimnya sertifikasi legal, hingga rendahnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam proses produksi.

Apa Saja Langkah Strategis untuk Mendorong UMKM Naik Kelas?

Menjawab berbagai problematika tersebut, LDII memandang bahwa suntikan modal saja tidak akan pernah cukup. Dibutuhkan sebuah ekosistem pendampingan yang sifatnya holistik dan dilakukan secara bertahap. Transformasi UMKM harus dimulai dari pembenahan tata kelola internal sebelum melangkah ke ekspansi pasar yang lebih luas.

Pendampingan tersebut harus mencakup beberapa fase kritis, yakni legalitas usaha dan sertifikasi produk, peningkatan kapasitas produksi, ketertiban pencatatan keuangan, hingga penguatan branding. Tanpa pembukuan yang tertib dan manajemen yang profesional, usaha akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari lembaga keuangan maupun pasar global.

“Persoalan kita bukan sekadar menambah jumlah UMKM, tetapi meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kemampuan mereka untuk naik kelas,” tegas Ivan.

Bagaimana Digitalisasi Berperan dalam Produktivitas Usaha?

Digitalisasi seringkali disalahpahami hanya sebagai aktivitas berjualan di platform digital. Menurut pandangan Ivan, transformasi digital yang sebenarnya harus menyentuh akar operasional. Hal ini mencakup digitalisasi pengadaan bahan baku, manajemen inventori yang presisi, hingga keamanan transaksi yang terjamin.

Tujuannya bukan sekadar mengikuti tren, melainkan membangun kepercayaan pasar melalui keandalan sistem. Teknologi diposisikan sebagai instrumen untuk menekan inefisiensi. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan hadir melalui kebijakan yang terintegrasi, terutama dalam menutup celah kesenjangan konektivitas antar wilayah yang masih menjadi kendala distribusi bagi pelaku UMKM di pelosok daerah.

Kontribusi Nyata LDII dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Tidak hanya memberikan imbauan secara teori, LDII melalui Departemen Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat (EPM) telah menginisiasi berbagai program konkret. Taufik Armand, Ketua Departemen EPM DPP LDII, memaparkan bahwa organisasi aktif memfasilitasi sertifikasi halal bagi para pelaku usaha kecil di bawah naungan warga LDII maupun masyarakat umum.

“LDII juga mendorong tata kelola yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan wajar, sekaligus menjajaki kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah agar UMKM memperoleh pembiayaan dan pembinaan yang lebih dekat,” jelas Taufik Armand.

Kekuatan utama LDII terletak pada jaringan komunitasnya yang tersebar hingga tingkat kelurahan. Jaringan ini berfungsi sebagai 'pasar awal' sekaligus laboratorium belajar bersama. Di sini, produk-produk UMKM dikurasi secara internal sebelum diperkenalkan ke pasar yang lebih luas melalui kemitraan dengan ritel modern maupun pengadaan pemerintah.

Taufik mengajak seluruh pelaku UMKM untuk mulai berbenah dan bergabung dalam jejaring kemitraan yang sehat seperti koperasi syariah. Ia percaya bahwa sinergi antara inovasi, disiplin manajerial, dan integritas syariah akan menjadi kunci bagi UMKM untuk menjadi fondasi yang kokoh dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Bangun usaha yang halal, legal, produktif, serta masuk akal; jangan berjalan sendiri, melainkan bergabung dalam koperasi, komunitas, dan jejaring kemitraan yang sehat,” pungkas Taufik.