JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tidak sekadar bertahan, namun mampu melakukan akselerasi kualitas atau "naik kelas". Momentum peringatan Hari UMKM Nasional yang diperingati setiap 12 Agustus menjadi titik tolak penting untuk membedah tantangan struktural sekaligus peluang digitalisasi yang dapat menjadikan sektor ini sebagai fondasi utama perekonomian nasional.
⚡ Poin Utama Berita (AI Overview)
- Eksistensi UMKM: Sektor ini mendominasi 99 persen unit usaha di Indonesia dan menyumbang lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB).
- Tantangan Naik Kelas: Produktivitas masih terkendala akses pembiayaan formal, legalitas, serta rendahnya literasi manajemen dan teknologi.
- Strategi LDII: Melalui pendampingan berkelanjutan, penguatan koperasi syariah, fasilitasi sertifikasi halal, dan optimalisasi digitalisasi produktif.
Ketua DPP LDII, Ivan Hartawan, menyampaikan bahwa UMKM memegang peranan krusial sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Data menunjukkan sektor ini menyerap hampir 97 persen tenaga kerja nasional. Namun, besarnya populasi pelaku usaha tersebut belum berbanding lurus dengan tingkat produktivitas dan daya saing global yang kompetitif.
“UMKM tetap menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Secara umum, sektor ini mencakup sekitar 99 persen unit usaha, menyumbang lebih dari 60 persen terhadap PDB, dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja nasional,” ujar Ivan Hartawan saat memberikan keterangan resmi.
Apa Saja Tantangan Utama yang Menghambat UMKM Indonesia?
Ivan menyoroti bahwa persoalan mendasar UMKM bukan lagi sekadar jumlah kuantitas, melainkan kualitas keberlanjutan usaha. Keterbatasan modal dan sulitnya menembus akses pembiayaan formal masih menjadi momok klasik. Hal ini diperparah dengan lemahnya tata kelola manajemen, minimnya pemahaman legalitas serta sertifikasi, hingga ketidaksiapan dalam menghadapi dinamika pasar digital.
Ia menekankan bahwa suntikan modal finansial tidak akan pernah cukup jika tidak dibarengi dengan perubahan pola pikir manajemen. Dibutuhkan ketertiban pembukuan, strategi pemasaran yang tajam, serta disiplin eksekusi yang konsisten untuk menciptakan produk yang bermutu stabil.
“Persoalan kita bukan sekadar menambah jumlah UMKM, tetapi meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kemampuan mereka untuk naik kelas,” tegas Ivan.
Bagaimana Peran Digitalisasi dalam Mendorong UMKM Naik Kelas?
Transformasi digital seringkali disalahartikan hanya sebatas memiliki akun di platform marketplace. LDII memandang digitalisasi harus menyentuh akar operasional bisnis. Penggunaan teknologi seharusnya mencakup seluruh rantai nilai, mulai dari manajemen bahan baku, efisiensi proses produksi, hingga sistem transaksi yang aman dan transparan.
Ivan menambahkan bahwa teknologi harus diposisikan sebagai alat pengungkit kepercayaan pasar. Saat ini, tantangan nyata di lapangan meliputi kesenjangan konektivitas antarwilayah, keterbatasan kualitas konten promosi, hingga isu keamanan siber yang menghantui pelaku usaha kecil.
“Teknologi harus menjadi alat untuk menaikkan produktivitas dan kepercayaan pasar, bukan tujuan akhir,” imbuhnya.
Langkah Konkret LDII dalam Memberdayakan Ekonomi Umat
Di sisi lain, Ketua Departemen Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat (EPM) DPP LDII, Taufik Armand, menjelaskan bahwa LDII telah mengambil langkah nyata melalui berbagai program pendampingan. Fokus utamanya adalah membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif melalui penguatan koperasi syariah seperti KSPPS dan BMT.
LDII memanfaatkan kekuatan jaringan komunitas yang tersebar hingga ke pelosok daerah sebagai ruang belajar kolektif. Jaringan ini berfungsi ganda: sebagai pasar awal (internal market) sekaligus sarana kurasi produk sebelum dilempar ke pasar yang lebih luas.
“LDII juga mendorong tata kelola yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan wajar, sekaligus menjajaki kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah agar UMKM memperoleh pembiayaan dan pembinaan yang lebih dekat,” kata Taufik Armand.
Secara teknis, pendampingan yang dilakukan LDII meliputi fasilitasi sertifikasi halal, literasi digital, hingga pameran produk secara berkala. Taufik mengajak seluruh pelaku UMKM untuk berani berinovasi dan tidak berjalan sendirian di tengah persaingan global yang kian sengit.
“Bangun usaha yang halal, legal, produktif, serta masuk akal; jangan berjalan sendiri, melainkan bergabung dalam koperasi, komunitas, dan jejaring kemitraan yang sehat,” tutur Taufik menutup pernyataannya.
Sinergi antara disiplin pelaku usaha, kebijakan pemerintah yang terintegrasi, dan dukungan komunitas seperti LDII diharapkan mampu mencetak UMKM tangguh yang siap menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
📖 Glosarium Istilah
- PDB (Produk Domestik Bruto): Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara dalam periode tertentu.
- Digitalisasi: Proses konversi data atau kegiatan operasional bisnis dari format fisik ke format digital untuk meningkatkan efisiensi.
- KSPPS: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam.
- Sertifikasi Halal: Jaminan tertulis yang menyatakan suatu produk telah memenuhi standar kehalalan sesuai regulasi yang berlaku.
Baca juga artikel menarik lainnya di situs kami.