Strategi Pemprov Kalteng Perkuat Tata Kelola Organisasi Keagamaan Lewat Sosialisasi Bina Spiritual

Strategi Pemprov Kalteng Perkuat Tata Kelola Organisasi Keagamaan Lewat Sosialisasi Bina Spiritual
foto: ilustrasi

PALANGKA RAYA – Dalam upaya memperkokoh fondasi keagamaan dan harmoni sosial di Bumi Tambun Bungai, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menggelar agenda strategis bertajuk Sosialisasi Kelembagaan Bina Spiritual. Pertemuan yang mempertemukan berbagai elemen organisasi keagamaan ini berlangsung khidmat di Aula Eka Hapakat, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada Rabu (29/7/2026).

Acara ini menjadi momentum penting bagi penguatan sinergisitas antara pemerintah dan lembaga keagamaan. Dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Kesra Setda Kalteng, Dr. Rus’ansyah, yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, sosialisasi ini menitikberatkan pada urgensi manajemen organisasi yang modern di tubuh lembaga religi.

"Pemerintah provinsi terus berkomitmen memperkuat peran organisasi keagamaan sebagai mitra strategis dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, religius, dan sejahtera," ujar Dr. Rus’ansyah saat membacakan amanat Gubernur.

Hadir sebagai pemateri utama, Dr. Joko Santoso, S.Ag., M.M., memaparkan materi mendalam mengenai visi membangun lembaga keagamaan yang mampu menciptakan masyarakat rukun, damai, dan sejahtera. Beliau menggarisbawahi bahwa efektivitas sebuah organisasi keagamaan sangat bergantung pada sejauh mana tata kelola internal dijalankan secara profesional, transparan, serta mengedepankan akuntabilitas publik.

Menurut Dr. Joko Santoso, organisasi keagamaan tidak boleh sekadar menjadi wadah ritual, tetapi harus bertransformasi menjadi lembaga yang berorientasi pada pelayanan umat. Dengan kapasitas kelembagaan yang kuat, organisasi tersebut diharapkan mampu menjadi teladan dalam menjaga persatuan bangsa di tengah kemajemukan masyarakat Kalimantan Tengah.

Fokus utama dari kegiatan ini memang diarahkan pada peningkatan kontribusi nyata lembaga keagamaan dalam pembangunan karakter masyarakat. Lewat tata kelola yang tertib, organisasi diharapkan mampu merespons berbagai tantangan sosial dengan lebih terukur dan solutif.

Partisipasi aktif juga ditunjukkan oleh jajaran DPW LDII Provinsi Kalimantan Tengah. Hadir dalam forum tersebut antara lain Sekretaris DPW LDII Kalteng, Zia Abdul Aziz, didampingi oleh Witerson Alam dari Bidang HAM, serta Nanik yang mewakili unsur Wanita LDII. Kehadiran perwakilan ini menegaskan dukungan penuh LDII terhadap langkah pemerintah dalam menyeragamkan standar tata kelola organisasi yang sehat.

Melalui dialog konstruktif ini, Pemerintah Provinsi berharap terbangun ekosistem kelembagaan yang tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga memiliki resonansi spiritual yang positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Sinergi yang terjalin erat antara birokrasi dan tokoh lintas agama diharapkan menjadi kunci utama dalam mewujudkan Kalimantan Tengah yang sejahtera dan damai.

📖 Glosarium Istilah

  • Bina Spiritual: Serangkaian upaya sistematis untuk membina, mengarahkan, dan meningkatkan kualitas mental serta kerohanian masyarakat atau anggota organisasi.
  • Tata Kelola (Governance): Sistem atau mekanisme yang mengatur hubungan antar pemangku kepentingan guna mencapai tujuan organisasi secara transparan dan bertanggung jawab.
  • Akuntabel: Keadaan di mana sebuah lembaga atau individu dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan kebijakannya kepada publik atau otoritas yang lebih tinggi.
  • Sinergisitas: Bentuk kerja sama yang saling mengisi dan melengkapi untuk menghasilkan dampak yang lebih besar daripada bekerja secara mandiri.

Baca juga artikel menarik lainnya di situs kami.