MAGETAN — Upaya preventif melalui pembinaan hukum di tengah masyarakat terus diperkuat oleh DPD LDII Kabupaten Magetan. Langkah ini diwujudkan melalui audiensi strategis bersama Senkom Mitra Polri dan PERSINAS ASAD ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan pada Senin, 20 Juli 2026. Pertemuan yang digelar di Gedung Serba Guna Kejari Magetan tersebut menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan napas pengabdian organisasi dengan program-program penegakan serta penyuluhan hukum dari instansi kejaksaan.
Menjawab Kebutuhan Masyarakat Melalui Delapan Klaster Pengabdian
Dalam pertemuan tersebut, masing-masing organisasi memaparkan kontribusi konkretnya dalam membangun daerah. LDII secara khusus menekankan pada implementasi delapan klaster pengabdian sebagai fondasi utama program kerja mereka. Fokusnya meluas, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga wawasan kebangsaan yang menjadi pilar dalam membentuk karakter warga yang taat aturan.
Ketua DPD LDII Kabupaten Magetan, Joko Pramono, mengungkapkan bahwa kerangka program tersebut dirancang untuk merespons berbagai dinamika di masyarakat secara adaptif. Ia melihat adanya ruang kolaborasi yang sangat besar dengan Kejari, terutama dalam aspek edukasi ketatanegaraan.
"Ke depan kami berharap kolaborasi seperti ini dapat terus diperluas, baik melalui penyuluhan hukum maupun kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," ujar Joko Pramono.
Ia juga mengenang keberhasilan program "Jaksa Masuk Pondok" yang dilaksanakan pada tahun 2025. Program tersebut menjangkau para santri di tiga pondok pesantren di bawah naungan LDII Magetan, memberikan mereka bekal pemahaman mengenai wawasan kebangsaan dan kesadaran hukum sejak dini.
Keamanan, Prestasi Silat, dan Harmonisasi Sosial
Tak hanya LDII, Senkom Mitra Polri dan PERSINAS ASAD juga menunjukkan peran aktif mereka dalam menjaga kondusivitas wilayah Magetan. Senkom Mitra Polri terus bergerak di bidang keamanan, kesiapsiagaan bencana, serta upaya bela negara. Ketua Senkom Mitra Polri Kabupaten Magetan, Cintoko Samodro, menegaskan komitmen organisasinya untuk tetap menjadi garda pendukung ketertiban umum.
Di sisi lain, PERSINAS ASAD hadir dengan pendekatan olahraga dan pembangunan karakter. Melalui pembinaan pencak silat yang berkelanjutan, organisasi ini berhasil mencatatkan prestasi sekaligus menjaga kerukunan. Samsuri, selaku Ketua PERSINAS ASAD Kabupaten Magetan, menjelaskan bahwa pola pembinaan mereka berkontribusi langsung pada terciptanya kondisi zero conflict antarperguruan silat di Magetan yang telah terjaga sejak tahun 2022.
Apresiasi Kejaksaan Terhadap Sinergi Ormas
Gayung bersambut, Kepala Kejaksaan Negeri Magetan, Soekesto Ariesto, memberikan apresiasi tinggi terhadap kiprah ketiga organisasi tersebut. Ia menilai LDII, Senkom, dan PERSINAS ASAD sebagai mitra strategis dalam memperluas jangkauan edukasi hukum ke lapisan masyarakat yang paling bawah.
Lebih lanjut, Soekesto menyoroti bagaimana delapan klaster pengabdian LDII sejalan dengan arah besar pembangunan nasional. Ia melihat ada benang merah yang kuat antara visi organisasi dengan program Asta Cita Presiden.
"Delapan klaster pengabdian yang dijalankan LDII memiliki banyak keselarasan dengan Asta Cita Presiden, terutama dalam pembangunan karakter bangsa, penguatan persatuan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia," ujar Soekesto Ariesto.
Hubungan harmonis yang telah terbangun selama bertahun-tahun ini diproyeksikan akan melahirkan lebih banyak program kolaboratif. Kejari Magetan membuka lebar pintu kerja sama untuk melakukan pembinaan masyarakat yang menyentuh langsung aspek kebutuhan warga, sekaligus menjaga kehidupan yang rukun dan kondusif.
Glossary Strategis
- Edukasi Preventif: Upaya pencegahan pelanggaran hukum melalui pemberian pemahaman dan pengetahuan hukum kepada masyarakat.
- 8 Klaster Pengabdian: Bidang fokus kontribusi LDII yang mencakup Wawasan Kebangsaan, Keagamaan, Pendidikan, Ekonomi Syariah, Kesehatan, Ketahanan Pangan, Energi Baru Terbarukan, dan Teknologi Digital.
- Asta Cita: Delapan misi utama dalam arah pembangunan nasional Indonesia yang menjadi rujukan program pemerintah.
- Zero Conflict: Kondisi ketiadaan konflik fisik atau ketegangan antar-kelompok dalam suatu wilayah tertentu.
- GSG (Gedung Serba Guna): Fasilitas pertemuan yang digunakan untuk berbagai kegiatan koordinasi lintas sektoral.
Baca juga artikel menarik lainnya di situs kami.