Perkuat Tata Kelola Organisasi, LDII Lampung Pertajam Kapasitas Manajerial Pengurus di Rakorwil

LAMPUNG TIMUR – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LDII Provinsi Lampung secara resmi menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) yang dipusatkan di Pondok Pesantren Baitul Muttaqin, Lampung Timur, pada Minggu (5/7/2026). Perhelatan strategis ini bertujuan untuk mengakselerasi kompetensi manajerial seluruh jajaran pengurus mulai dari tingkat DPD, PC, hingga PAC di seluruh penjuru Lampung guna menghadapi tantangan organisasi di era digital.

Transformasi Manajerial: Bukan Sekadar Administrasi

Ketua DPW LDII Lampung, M. Aditya, dalam pengarahannya menekankan bahwa dinamika organisasi modern menuntut kecakapan yang komprehensif. Ia menyoroti pentingnya struktur kerja yang sistematis agar roda organisasi tidak hanya berjalan di tempat, melainkan mampu memberikan dampak nyata yang terukur bagi konstituen dan masyarakat luas.

“Mulai dari membuat perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pengurus juga harus memiliki kemampuan literasi digital, keterampilan komunikasi dan kerja sama dengan tim. Semua dijalankan dengan integritas dan loyalitas yang baik. Catatannya, organisasi tidak bisa dijalankan dengan prinsip one man show,” ujar Aditya di hadapan para peserta Rakorwil.

Aditya menggarisbawahi bahwa efektivitas kepemimpinan saat ini sangat bergantung pada kemampuan delegasi dan kolaborasi. Tanpa kerja tim yang solid, target-target besar organisasi mustahil dapat tercapai dengan optimal.

Sinergitas Eksternal dan Implementasi Program Unggulan

Lebih dari sekadar pembenahan internal, Rakorwil ini juga menjadi momentum untuk mempertegas posisi LDII sebagai mitra strategis pemerintah. Aditya mendorong para pengurus untuk lebih proaktif dalam menjalin komunikasi lintas sektoral, mencakup aparat penegak hukum, rekan media, serta tokoh lintas agama.

“Semua dilakukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Aditya.

Dalam tataran praktis, pengurus di tingkat Pimpinan Cabang (PC) dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) diinstruksikan untuk memetakan potensi wilayah masing-masing. Langkah ini diambil agar program kerja yang disusun selaras dengan kebutuhan lokal, baik itu di sektor ketahanan pangan melalui pertanian dan perikanan, penguatan ekonomi lewat UMKM, hingga pengembangan pariwisata dan pendidikan.

Visi ini diwadahi dalam delapan klaster program pengabdian LDII untuk bangsa, yang menjadi kompas utama dalam setiap pergerakan organisasi di akar rumput.

Mengawal Kebijakan Melalui Forum Komunikasi Daerah

Melengkapi perspektif manajerial tersebut, Wakil Ketua DPW LDII Lampung, Heri Sensustadi, menyoroti urgensi kolaborasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Menurutnya, hubungan harmonis dengan jajaran pimpinan daerah adalah kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan efektivitas implementasi kebijakan.

“Forkopimda berfungsi sebagai forum komunikasi dan koordinasi dalam membahas kebijakan strategis daerah, mencegah potensi konflik sosial, dan mengawal program pemerintah agar berjalan dengan efektif,” urai Heri.

Sinergi ini, lanjut Heri, bukan sekadar formalitas protokoler. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab organisasi untuk memastikan bahwa setiap napas pengabdian LDII berjalan beriringan dengan visi pembangunan pemerintah daerah. Melalui komunikasi yang intensif, potensi hambatan di lapangan dapat diantisipasi secara dini, sehingga kemanfaatan organisasi benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara inklusif.