LDII Kalbar Perkuat Konsolidasi Organisasi, Fokus pada Adaptasi Strategis dan Kontribusi IPM Daerah

PONTIANAK – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kalimantan Barat secara resmi menggelar konsolidasi organisasi yang melibatkan ratusan pengurus dari berbagai tingkatan. Agenda yang berlangsung di Aula Pesantren Al Muqorrobun, Pontianak, pada Minggu (26/7) ini bertujuan untuk mempertajam kepekaan organisasi terhadap perubahan lingkungan strategis serta memastikan program kerja tetap relevan dengan kebutuhan riil masyarakat di Bumi Khatulistiwa.

Menjawab Tantangan Zaman dengan Fleksibilitas Strategis

Dalam arahannya, Ketua DPW LDII Kalimantan Barat, Susanto, menegaskan bahwa kemampuan untuk beradaptasi merupakan prasyarat utama agar keberadaan organisasi dapat dirasakan manfaatnya secara luas. Ia menggarisbawahi bahwa di tengah arus informasi dan dinamika sosial yang begitu cepat, pengurus LDII tidak boleh terjebak dalam rutinitas administratif semata.

LDII, menurut Susanto, harus hadir sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki daya lenting tinggi. Hal ini berarti setiap pengurus dituntut mampu membaca tren perkembangan zaman, memetakan perubahan lingkungan yang terjadi, serta memberikan respons yang presisi terhadap problematika di lapangan.

“Pengurus LDII tidak cukup hanya menjalankan program rutin. Kita harus memiliki kemampuan membaca situasi, peka, mampu beradaptasi terhadap perubahan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur organisasi,” ujar Susanto di hadapan para peserta konsolidasi.

Sinergi Mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Lebih jauh, Susanto membedah bagaimana tantangan pembangunan daerah saat ini memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen, termasuk organisasi keagamaan. Salah satu indikator yang menjadi sorotan adalah upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mendongkrak angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). LDII melihat celah kontribusi yang besar dalam sektor pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Langkah ini merupakan manifestasi dari komitmen LDII untuk menjadi mitra strategis pemerintah. Dengan kekuatan akar rumput yang dimiliki, LDII berupaya mensinkronkan program internalnya dengan agenda pembangunan daerah guna memberikan dampak konkret yang bisa diukur.

“IPM Kalbar masih tertinggal, maka seluruh kekuatan yang dimiliki LDII sudah seharusnya mendukung dan membantu pemerintah melalui bidang pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan,” jelas Susanto secara rinci.

Dakwah Bil Hal: Kepercayaan Publik Melalui Aksi Nyata

Pertumbuhan LDII di Kalimantan Barat yang signifikan selama beberapa tahun terakhir dinilai sebagai buah dari meningkatnya kepercayaan publik. Susanto memandang kepercayaan tersebut tidak datang dengan sendirinya, melainkan lahir dari pendekatan dakwah bil hal atau dakwah melalui tindakan nyata yang menyentuh langsung akar masalah di masyarakat.

Strategi ini menekankan bahwa pesan-pesan kebaikan akan jauh lebih efektif jika diiringi dengan bukti kerja di lapangan. Melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, hubungan antara LDII dan masyarakat luas pun kian erat terjalin.

“Alhamdulillah program dakwah bil hal LDII di Kalbar semakin dirasakan manfaatnya sehingga kepercayaan terhadap LDII pun kian bertambah. Dampaknya kualitas dan kuantitas LDII ikut tumbuh juga,” imbuhnya dengan nada optimis.

Adaptasi Tanpa Mengikis Nilai Dasar

Meskipun mendorong perubahan pola gerakan, Susanto menegaskan bahwa sikap adaptif yang ia maksud bukan berarti mengubah prinsip fundamental organisasi. Sebaliknya, fleksibilitas ini diterapkan pada metode dan pola komunikasi agar pesan-pesan organisasi tetap bisa diterima oleh generasi yang berbeda tanpa kehilangan jati diri.

Ia memandang bahwa organisasi yang mampu bertahan di tengah krisis dan perubahan adalah organisasi yang kokoh pada nilai dasarnya namun sangat lentur dalam cara mencapainya. Konsolidasi ini pun diharapkan menjadi momentum bagi para pengurus untuk meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah, lembaga pendidikan, hingga tokoh masyarakat.

“Adaptif berarti mengarah kepada solusi problematika yang terjadi. Termasuk sikap responsif, diwujudkan dengan sigap dan solusi, memperkuat komunikasi, dan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak,” pungkasnya.