Jelang Muswil VIII, LDII NTB Perkuat Sinergi dengan Bakesbangpoldagri demi Ketahanan Bangsa

MATARAM – Menjelang perhelatan akbar Musyawarah Wilayah (Muswil) VIII, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah proaktif untuk mempererat hubungan dengan jajaran pemerintah daerah. Langkah strategis ini diwujudkan melalui agenda audiensi resmi ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB pada Senin, 28 Juli 2026, guna menyelaraskan visi dan memperkuat koordinasi lintas sektoral.

Ketua Steering Committee (SC) Muswil VIII LDII NTB, M. Ramadhani, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk menjalin komunikasi yang transparan dan konstruktif dengan pihak regulator dan pembina organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi.

“Kami datang untuk bersilaturahim dan melaporkan agenda Muswil yang akan digelar pada 25 Agustus mendatang. Kami berharap Bakesbangpoldagri dapat hadir dan memberikan pembinaan kepada peserta Muswil,” ujar M. Ramadhani.

Fokus utama dari penyelenggaraan Muswil kali ini tidak hanya terbatas pada regenerasi kepemimpinan internal, melainkan juga pada penguatan kontribusi LDII dalam mendukung program-program pemerintah daerah. LDII NTB berambisi agar hasil dari musyawarah tersebut mampu melahirkan program kerja yang bersifat solutif dan aplikatif bagi dinamika pembangunan di Nusa Tenggara Barat.

Apresiasi Pemerintah terhadap Peran LDII

Kedatangan rombongan DPW LDII NTB yang dipimpin langsung oleh Ketua DPW LDII NTB, Abdullah A. Karim, disambut hangat oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpoldagri NTB, Mujahiddin. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, pemerintah memberikan pengakuan atas eksistensi LDII sebagai entitas yang konsisten dalam merawat nilai-nilai kebangsaan.

“Kami menyambut baik dan mendukung penuh pelaksanaan Muswil VIII LDII NTB. LDII selama ini sudah terbukti menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga kerukunan, menangkal radikalisme, dan memberdayakan masyarakat,” kata Mujahiddin.

Lebih lanjut, Mujahiddin menyampaikan bahwa sinergi antara ormas dan pemerintah sangat krusial di tengah tantangan ideologi global yang kian kompleks. Ia menilai langkah LDII yang rajin berkomunikasi dengan pemerintah sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi sekaligus dedikasi terhadap stabilitas daerah.

Mewujudkan Ketahanan Ideologi dan NKRI

Sebagai bentuk dukungan nyata, Mujahiddin menyatakan kesediaannya untuk hadir langsung dan bertindak sebagai narasumber dalam Muswil VIII nanti. Materi yang akan dibawakan berkaitan erat dengan urgensi peran organisasi kemasyarakatan dalam memperkokoh ketahanan ideologi dan semangat kebangsaan di Bumi Gora.

Selain itu, pihak Bakesbangpoldagri berencana memaparkan pembaruan regulasi terkait pembinaan organisasi kemasyarakatan agar LDII dan ormas lainnya dapat beroperasi dalam koridor hukum yang tepat. Harapannya, kepengurusan baru yang terbentuk nantinya memiliki karakter yang lebih progresif.

“Kami berharap hasil Muswil nanti melahirkan kepengurusan yang lebih adaptif, profesional, dan terus menjadi teladan dalam menjaga NKRI,” pungkas Mujahiddin menutup pembicaraan.

Pertemuan ini menandai babak baru kolaborasi antara LDII dan Pemerintah Provinsi NTB, memastikan bahwa setiap langkah dakwah dan sosial yang dijalankan selaras dengan napas pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat luas.