Strategi 'Muzhid Mujhid' LDII: Jawaban Atas Gejolak Ekonomi Global dan Tekanan Inflasi

JAKARTA – Gejolak perekonomian global yang kian tak menentu, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah hingga lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), menuntut respons taktis dari seluruh elemen bangsa. Menanggapi situasi pelik ini, DPP LDII secara resmi mengajak masyarakat untuk memperkuat benteng pertahanan ekonomi keluarga melalui filosofi 'Muzhid Mujhid'. Konsep ini menitikberatkan pada perpaduan antara kemandirian ekonomi, gaya hidup bersahaja, serta peningkatan produktivitas rumah tangga berbasis syariah.

Ketahanan Keluarga Sebagai Fondasi Nasional

Ketua Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya, menekankan bahwa di tengah badai krisis, ketahanan nasional sejatinya berakar pada kekuatan unit terkecil, yaitu keluarga. Ketika daya beli masyarakat mulai tergerus oleh inflasi domestik yang merangkak naik, pengaturan ulang pola konsumsi menjadi sebuah keniscayaan yang harus segera diimplementasikan.

“Dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan ini, kami mengajak warga untuk kembali mempraktikkan prinsip muzhid mujhid. Muzhid berarti hidup zuhud, sederhana, bersahaja, jauh dari konsumtif, dan mampu menahan diri dari belanja yang bukan prioritas. Sementara mujhid bermakna bersungguh-sungguh dalam mencari maisyah yang halal, giat bekerja, dan hidup produktif,” ujar Dody Taufiq Wijaya dalam pernyataan resminya di Jakarta.

Dody menjelaskan bahwa kombinasi antara manajemen pengeluaran yang cermat dan etos kerja yang tinggi merupakan kunci bagi keluarga muslim untuk bertahan. Ia pun mengimbau agar masyarakat tidak terjebak dalam pusaran kepanikan belanja (panic buying). Alih-alih mengeluh, momentum ini seharusnya menjadi ajang untuk memperkuat solidaritas sosial melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah yang berfungsi sebagai bantalan sosial alami bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.

Relevansi Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal

Dinamika ekonomi saat ini memang tidak lepas dari tekanan eksternal seperti fluktuasi harga energi dunia dan ketidakpastian pasar keuangan global. Ekonom dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Yogyakarta, Ardito Bhinadi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Majelis Pakar DPP LDII, memberikan perspektif mendalam mengenai bagaimana prinsip keislaman ini dapat diadaptasi dalam skala yang lebih luas.

“Muzhid dan mujhid relevan diterapkan secara seimbang, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Bagi keluarga, muzhid berarti hidup bersahaja, hemat dan cermat, tidak konsumtif, mampu memprioritaskan kebutuhan pokok serta produktif. Mujhid berarti tetap bekerja keras, kreatif, meningkatkan keterampilan, dan jeli dalam mencari peluang untuk mendapatkan sumber-sumber penghasilan yang halal,” jelas Ardito.

Lebih lanjut, Ardito memaparkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengadopsi nilai-nilai ini dalam tata kelola negara. Muzhid bagi pemerintah diterjemahkan sebagai kehati-hatian fiskal (fiscal prudence), di mana setiap rupiah anggaran harus digunakan secara efektif dan tepat sasaran tanpa adanya pemborosan. Di sisi lain, aspek mujhid mengharuskan pemerintah bekerja lebih keras dalam menstabilkan harga pangan, memperkuat UMKM, dan menciptakan lapangan kerja baru yang masif.

Langkah Konkret dan Pendampingan Akar Rumput

Bagi LDII, konsep ini bukan sekadar wacana teoritis di balik meja. Di tingkat akar rumput, organisasi ini terus menggerakkan roda ekonomi melalui Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Lembaga keuangan mikro syariah ini hadir untuk memfasilitasi para pelaku usaha kecil yang kesulitan mendapatkan akses permodalan konvensional.

Selain aspek finansial, edukasi literasi keuangan keluarga juga menjadi agenda utama di berbagai majelis taklim LDII di seluruh pelosok Indonesia. Melalui kajian rutin, umat dibekali pemahaman tentang bagaimana memilah antara keinginan dan kebutuhan. Langkah kolektif ini diharapkan mampu menciptakan komunitas yang mandiri secara ekonomi dan tangguh dalam menghadapi ketidakpastian masa depan.

“Ketahanan ekonomi tidak hanya dibangun dari penghematan masyarakat, tetapi juga dari kebijakan publik yang efektif, adil, dan produktif. Masyarakat perlu bijak dalam konsumsi, pemerintah perlu bijak dalam belanja. Masyarakat perlu produktif, pemerintah juga perlu responsif,” pungkas Ardito mengakhiri penjelasannya.