Sinergi Strategis: LDII Dukung Tiga Pilar Pembangunan dalam Peringatan Hari Besar di Kabupaten Bandung

Sinergi Strategis: LDII Dukung Tiga Pilar Pembangunan dalam Peringatan Hari Besar di Kabupaten Bandung

DPD LDII Kabupaten Bandung menegaskan komitmennya dalam mendukung akselerasi pembangunan daerah dengan menghadiri upacara peringatan tiga momentum besar nasional di Lapangan Upakarti pada Senin (4/5/2026). Kehadiran ormas Islam ini menjadi representasi dukungan masyarakat sipil terhadap visi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam memperkuat sektor pendidikan, otonomi daerah, serta kesejahteraan tenaga kerja.

Fokus pada Tiga Pilar Utama Pembangunan

Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bandung, Dadang Supriatna. Dalam amanatnya, orang nomor satu di Kabupaten Bandung tersebut menggarisbawahi bahwa masa depan daerah sangat bergantung pada integrasi tiga aspek fundamental.

“Pendidikan, otonomi daerah, dan kesejahteraan pekerja menjadi tiga pilar utama pembangunan di Kabupaten Bandung,” ujar Dadang Supriatna di hadapan para peserta upacara.

Bupati menjelaskan bahwa ketiga dimensi tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni harus dibarengi dengan tata kelola pemerintahan yang responsif serta jaminan kesejahteraan bagi para buruh yang menjadi motor penggerak ekonomi.

Capaian Signifikan Sektor Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Bandung menunjukkan keseriusan dalam membenahi sektor pendidikan. Berdasarkan data yang dipaparkan, rata-rata lama sekolah di wilayah ini telah meningkat menjadi 9,4 tahun, sementara angka harapan lama sekolah diproyeksikan mencapai 12,99 tahun pada 2025 mendatang. Langkah konkret juga terlihat dari pembangunan infrastruktur pendidikan fisik.

Hingga saat ini, sebanyak 24 dari total target 27 unit sekolah baru telah berhasil direalisasikan. Tidak hanya terpaku pada angka dan gedung, Dadang juga menekankan penguatan karakter berbasis kearifan lokal dan religiusitas.

“Pemerintah daerah terus memperkuat pendidikan karakter melalui nilai-nilai Pancasila, budaya Sunda, dan pendidikan keagamaan. Program beasiswa seperti BESTI dan BIE-D turut dilanjutkan untuk mendukung lahirnya generasi unggul,” tambahnya.

Otonomi dan Harmonisasi Hubungan Industrial

Beralih ke momentum Hari Otonomi Daerah ke-30, Dadang Supriatna memandang otonomi sebagai instrumen vital untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Ia menuntut birokrasi yang lebih adaptif agar pelayanan publik bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai pelosok desa.

Sementara itu, dalam memperingati Hari Buruh Internasional, Pemkab Bandung mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat melalui hubungan industrial yang harmonis. Keseimbangan antara hak pekerja dan keberlangsungan usaha pengusaha menjadi kunci pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Respon dan Kontribusi Nyata LDII

Menanggapi visi besar yang dipaparkan bupati, Perwakilan DPD LDII Kabupaten Bandung, Setyanto, menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi secara aktif. LDII memandang arah kebijakan pemerintah tersebut sejalan dengan delapan bidang pengabdian LDII untuk bangsa.

“Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan sumber daya manusia unggul. Hal ini harus didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik serta terbukanya lapangan pekerjaan yang layak,” tutur Setyanto dengan lugas.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa LDII akan terus mengambil peran dalam penguatan moral dan karakter generasi muda. Hal ini krusial agar kemajuan fisik daerah senantiasa beriringan dengan nilai-nilai etika dan kemanusiaan.

“Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama. Dengan semangat kebersamaan, kami optimis Kabupaten Bandung dapat terus berkembang menuju daerah yang maju, harmonis, dan berkelanjutan,” tutup Setyanto.

Glossary: Memahami Istilah Pembangunan

  • BESTI: Beasiswa Ti Bandung, program bantuan pendidikan dari Pemkab Bandung untuk mahasiswa berprestasi.
  • BIE-D: Program pendampingan atau beasiswa khusus untuk pengembangan SDM daerah.
  • Hubungan Industrial: Sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa (pekerja, pengusaha, dan pemerintah).
  • Otonomi Daerah: Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.
  • SDM Unggul: Sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi, kompetensi teknis, serta karakter moral yang kuat.

Baca juga artikel menarik lainnya di situs kami.