Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LDII secara resmi menerima kunjungan dari manajemen Bank BJB Syariah di Kantor DPP LDII, Senayan, Jakarta, pada Rabu (6/5/2026). Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi momentum penting dalam menjajaki berbagai peluang kolaborasi strategis guna memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia, yang mencakup sektor pendidikan, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di lingkungan warga LDII.
Fokus pada Digitalisasi Sistem Keuangan Terintegrasi
Langkah kolaboratif ini didasari oleh adanya kesamaan visi antara program kerja LDII dengan arah pengembangan layanan perbankan syariah modern. Direktur Utama Bank BJB Syariah, Arief Setyahadi, menekankan bahwa dukungan terhadap digitalisasi keuangan menjadi prioritas utama yang dapat segera direalisasikan untuk mempermudah tata kelola administrasi di berbagai lini organisasi.
“Kami melihat program LDII memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui sistem keuangan digital. Kami siap mendukung penguatan administrasi keuangan di berbagai unit, termasuk pendidikan dan layanan kesehatan,” ujar Arief Setyahadi.
Menurut pandangannya, sektor rumah sakit dan pondok pesantren merupakan area yang sangat memerlukan sistem keuangan terintegrasi. Hal ini berangkat dari pengamatan bahwa masih banyak institusi yang belum mengadopsi sistem digital secara menyeluruh, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan berbasis syariah yang transparan dan efisien.
“Kami menyiapkan solusi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga. Rumah sakit, pesantren, maupun sekolah dapat menggunakan sistem yang lebih terstruktur dan efisien,” tambah Arief Setyahadi menjelaskan fleksibilitas layanan perbankan yang ditawarkan.
Pemberdayaan UMKM melalui Pendampingan Daerah
Selain menyasar sektor institusi formal, Bank BJB Syariah juga berkomitmen untuk merangkul para pelaku usaha mikro di bawah naungan LDII. Kerja sama ini tidak hanya terpaku pada penyediaan modal, tetapi juga menyentuh aspek krusial lainnya yakni pembinaan berkelanjutan melalui jaringan kantor cabang yang tersebar di daerah.
“UMKM memerlukan dukungan tidak hanya dari sisi pembiayaan, tetapi juga pembinaan. Kami akan melibatkan unit di daerah agar proses pendampingan berjalan lebih dekat dan terarah,” tegas Arief Setyahadi mengenai mekanisme dukungan lapangan.
Membangun Transparansi Transaksi di Lingkungan Pesantren
Ketua Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya, menyambut hangat inisiatif tersebut sebagai langkah nyata dalam mengoptimalkan aktivitas ekonomi warga yang sangat heterogen. Potensi kerja sama ini dinilai akan memberikan dampak positif yang signifikan, terutama bagi basis massa LDII yang berada di wilayah Jawa Barat dan Banten.
“Kami melihat potensi kolaborasi ini dapat memperkuat sektor usaha warga, terutama di wilayah Jawa Barat dan Banten. Produk dan layanan dari BJB Syariah bisa terhubung dengan aktivitas ekonomi yang sudah berjalan,” ungkap Dody Taufiq Wijaya.
Lebih jauh, Dody menyoroti bagaimana teknologi perbankan syariah dapat mengubah wajah operasional boarding school dan pondok pesantren. Salah satu wacana yang diangkat adalah penerapan sistem transaksi non-tunai yang memungkinkan pemantauan dana secara real-time oleh orang tua santri.
“Model ini membuat transaksi lebih terkontrol dan transparan. Pelaku usaha di sekitar pesantren juga bisa memanfaatkan sistem pembayaran digital seperti QRIS, sehingga pembukuan keuangan menjadi lebih tertata,” tutur Dody Taufiq Wijaya menutup pembicaraan.
Melalui keterlibatan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang sudah eksis di lingkungan LDII, kolaborasi dengan Bank BJB Syariah ini diharapkan mampu menjadi jembatan bagi para pelaku usaha kecil untuk mendapatkan akses perbankan yang lebih luas, sekaligus mengokohkan kemandirian ekonomi umat berbasis komunitas.
Baca juga artikel menarik lainnya di situs kami.