Memperkuat Sistem Kesehatan Global 2026: Laporan Konsultasi Mei 28 di Tengah Polycrisis Dunia

GENEWA – Lebih dari 100 organisasi internasional dan pembela hak asasi manusia berkumpul dalam rangkaian Konsultasi Global Mei 28 yang berlangsung pada 21–23 April 2026 untuk merumuskan langkah darurat dalam menghadapi fenomena 'polycrisis'. Pertemuan ini menghasilkan laporan komprehensif bertajuk “Essential, Not Optional: Strengthening Health Systems to Uphold Health Rights and SRHRJ in Times of Polycrisis”, yang menyoroti bagaimana krisis politik, ekonomi, sosial, dan iklim yang saling bertautan kini secara sistematis meruntuhkan hak atas kesehatan, khususnya bagi kelompok paling rentan di seluruh dunia.

Badai Krisis yang Saling Bertautan (Polycrisis)

Dunia pada tahun 2026 tidak lagi menghadapi satu masalah terisolasi, melainkan rangkaian krisis yang saling memperkuat satu sama lain. Gejolak politik menjadi salah satu sorotan utama, mengingat lebih dari 40 negara mengadakan pemilihan nasional tahun ini yang melibatkan 1,6 miliar penduduk bumi. Transisi kepemimpinan ini seringkali membuat agenda kesehatan terpinggirkan demi kepentingan elektoral sesaat.

Di wilayah yang dilanda konflik seperti Palestina, Sudan, Ukraina, Lebanon, Iran, dan Republik Demokratik Kongo, infrastruktur kesehatan hancur total. Laporan tersebut mencatat adanya ketimpangan prioritas belanja global yang sangat kontras. Pengeluaran militer dunia telah menyentuh angka fantastis, yakni sekitar USD 2,4 hingga 2,8 triliun per tahun. Angka ini jauh melampaui investasi untuk layanan kesehatan primer dan kesetaraan gender.

“Investasi militer yang berlebihan dan konflik bersenjata secara sistematis merusak perwujudan hak atas kesehatan, memperdalam ketimpangan, dan memperburuk kekerasan berbasis gender,” tegas laporan tersebut.

Tekanan Ekonomi dan Ancaman Iklim

Sektor ekonomi tidak kalah mengkhawatirkan. Beban utang negara dan kebijakan pengetatan anggaran (austerity) telah melemahkan sistem kesehatan publik. Data terbaru menunjukkan bahwa bantuan pembangunan resmi (ODA) merosot tajam sebesar 23,1% pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Dampaknya, layanan kesehatan dialihkan ke sektor swasta yang seringkali tidak terjangkau oleh masyarakat miskin.

Krisis iklim juga memperburuk situasi. Pada tahun 2030, perubahan iklim diprediksi akan mendorong 132 juta orang tambahan ke jurang kemiskinan ekstrem. Di Asia dan Afrika, kekeringan panjang menyebabkan kelaparan akut, di mana perempuan dan kelompok marginal seringkali menjadi pihak pertama yang mengorbankan porsi makan mereka, yang berujung pada komplikasi kesehatan reproduksi yang fatal.

Rekomendasi Strategis bagi Pemerintah

Menghadapi situasi ini, para advokat menuntut tindakan nyata dan segera dari pemerintah di seluruh dunia. Beberapa poin kunci yang ditekankan antara lain:

• Membangun Sistem Kesehatan yang Adil: Menjamin layanan kesehatan tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual, identitas gender, usia, maupun status migrasi.
• Menghapus Hambatan Struktural: Menghilangkan stigma penyedia layanan dan persyaratan administratif yang menghalangi kaum muda atau migran mendapatkan akses kesehatan.
• Integrasi Layanan GBV: Memastikan respons terhadap kekerasan berbasis gender menjadi bagian inti dari sistem kesehatan masyarakat, terutama di zona konflik.
• Investasi Pendidikan Seksualitas Komprehensif (CSE): Menempatkan pendidikan seksualitas sebagai alat transformatif yang berbasis sains dan hak asasi.

“Momentum ini menuntut lebih dari sekadar pengakuan atas krisis dan komitmen yang samar. Perubahan nyata terjadi ketika realitas kehidupan dan bukti yang dipimpin komunitas membentuk cara sistem dirancang,” tulis para penyusun laporan.

Peran Donor dan Lembaga Keuangan

Laporan ini juga memberikan pesan kuat kepada para donor internasional. Mereka didesak untuk memberikan pendanaan yang lebih fleksibel dan jangka panjang bagi organisasi akar rumput di Global South. Selain itu, penghapusan kebijakan yang membatasi informasi kesehatan, seperti Global Gag Rule, menjadi syarat mutlak untuk mencapai keadilan kesehatan global.

Para donor diminta menggunakan pengaruh mereka dalam institusi keuangan global untuk memperluas ruang fiskal bagi kesehatan melalui bantuan keringanan utang. Inisiatif seperti Debt x Health dianggap sebagai model yang perlu direplikasi agar pemerintah memiliki kemampuan finansial untuk membiayai hak-hak dasar warganya tanpa tercekek utang luar negeri.