Evaluasi Haji 2026: Komisi VIII DPR RI Apresiasi Manajemen Pelayanan yang Lebih Tertib dan Terukur

Makkah – Di tengah persiapan intensif menuju puncak ibadah haji, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, memberikan catatan positif terhadap performa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Dalam tinjauan lapangannya di Makkah pada Rabu (22/5/2026), ia menegaskan bahwa pelaksanaan haji di bawah koordinasi Kementerian Haji dan Umrah tahun ini menunjukkan progres yang signifikan, terutama dari sisi keteraturan dan tata kelola manajemen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi ini menjadi sinyal positif bagi otoritas penyelenggara, meskipun Marwan mewanti-wanti agar seluruh elemen tidak terbuai dengan kelancaran di tahap awal. Fokus utama kini harus diarahkan sepenuhnya pada fase krusial di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), yang secara historis merupakan titik paling menantang dalam rangkaian rukun haji.

“Untuk sementara sampai sekarang ini mudah-mudahan terus belum ada kendala yang berarti. Jemaah masih terlayani dengan baik, masih on the track. Namun demikian, dari hari ke hari kita terus ingin mendukung pemerintah, membantu pemerintah,” ujar Marwan Dasopang saat memberikan keterangan di Makkah.

Efektivitas Manajemen dan Mitigasi Keluhan

Secara komprehensif, Marwan melihat bahwa sistem pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia sejauh ini berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Ia menyoroti bahwa ketertiban manajemen menjadi kunci utama minimnya hambatan struktural di lapangan. Perihal adanya suara sumbang atau ketidakpuasan, ia menganggap hal itu sebagai dinamika teknis yang wajar dalam operasi skala besar.

“Rasanya pelayanan sekarang ini sudah bisa termanage dengan baik kalaupun ada keluhan. Itu kan orang per orang, kecil tidak bagian dari kesalahan manajemen,” tutur Marwan Dasopang menjelaskan bahwa keluhan yang muncul lebih bersifat individual dan bukan merupakan kegagalan sistemik.

Meskipun performa saat ini tergolong stabil, Komisi VIII DPR RI tetap mendorong pemerintah untuk memperketat mitigasi risiko. Salah satu aspek yang menjadi sorotan tajam adalah sektor transportasi. Marwan mengingatkan bahwa logistik pendorongan jemaah di wilayah Armuzna seringkali menjadi titik lemah yang memicu masalah besar jika tidak diantisipasi sejak dini.

“Maka sekarang tinggal fokus di Armuzna. Armuzna inilah nanti yang kita harapkan tidak ada problem. Biasanya persoalannya kan angkutan, busnya tidak sampai, busnya terlambat,” tegasnya.

Kesiapan Menuju Puncak Armuzna

Menanggapi catatan dari legislatif, Kementerian Haji dan Umrah memastikan bahwa seluruh infrastruktur layanan di Armuzna sedang memasuki tahap finalisasi. Berdasarkan data terbaru, seluruh jemaah haji asal Indonesia telah terkonsentrasi di Makkah, bersiap untuk diberangkatkan menuju hamparan wukuf di Arafah.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaff, merinci bahwa skema pergerakan jemaah akan dimulai secara masif pada 8 Dzulhijjah. Guna menghindari penumpukan dan menjaga ketertiban, pendorongan jemaah dari hotel menuju Arafah akan dilakukan dalam tiga gelombang keberangkatan yang terjadwal ketat.

“Besok, 8 Dzulhijjah, pendorongan jemaah haji Indonesia dari hotel menuju Arafah akan mulai dilakukan bertahap. Karena itu, kami mengimbau seluruh jemaah untuk mematuhi jadwal, mengikuti arahan petugas, tidak bergerak sendiri, dan tidak terpisah dari rombongan,” kata Maria Assegaff menghimbau.

Sejalan dengan itu, Satuan Tugas (Satgas) Arafah telah diberangkatkan lebih awal sejak pukul 07.00 waktu setempat untuk melakukan audit kesiapan di lokasi. Pemeriksaan ini meliputi kelaikan tenda, kualitas konsumsi, ketersediaan layanan kesehatan, hingga kesiapan pembimbing ibadah guna memastikan jemaah dapat beribadah dengan khusyuk.

“Fase Armuzna adalah tahapan paling penting dan paling padat. Karena itu, seluruh layanan harus benar-benar siap agar jemaah dapat menjalankan puncak ibadah haji dengan tertib, aman, nyaman, dan khusyuk,” pungkas Maria Assegaff.