Dorong Kesejahteraan Nelayan Tarakan, LDII Kaltara Advokasi Pembangunan Kampung Nelayan Modern Terintegrasi

TARAKAN – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kalimantan Utara secara proaktif menginisiasi langkah transformasi bagi sektor perikanan di Kota Tarakan. Melalui forum diskusi santai bertajuk "Ngopi Bareng" yang digelar di kawasan Juata Laut, Jumat (29/5/2026), LDII bersama lintas sektoral membedah urgensi pengembangan Kampung Nelayan percontohan sebagai solusi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.

Visi Transformasi: Dari Tradisional Menuju Modern

Potensi maritim yang melimpah di Kalimantan Utara, khususnya di wilayah Juata Laut, selama ini menjadi tulang punggung ekonomi ribuan warga. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para nelayan masih terjebak dalam pola operasional tradisional yang rentan terhadap fluktuasi harga dan kerusakan hasil tangkapan. Forum ini menjadi momentum untuk menyuarakan perlunya intervensi teknologi dan infrastruktur yang lebih mumpuni.

Ketua DPW LDII Kaltara, H. Jaet, menekankan bahwa kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengubah wajah sektor perikanan lokal. Transisi ini bukan sekadar soal modernisasi alat tangkap, melainkan ekosistem pendukung yang utuh.

“Pemerintah diharapkan hadir memfasilitasi nelayan kita yang tradisional menjadi modern dengan sistem terintegrasi. Mulai dari BBM khusus nelayan, cool storage, pabrik es, sampai mobil thermoking untuk menjaga kualitas hasil laut,” ujar H. Jaet di hadapan para peserta diskusi.

Memperkuat Mata Rantai Dingin di Juata Laut

Persoalan klasik yang menghantui nelayan adalah anjloknya harga jual saat musim panen tiba akibat ketiadaan sarana penyimpanan. Senada dengan aspirasi LDII, Lurah Juata Laut, M. Hardi S.Kom, menyoroti pentingnya kelengkapan rantai dingin (cold chain) untuk menjaga nilai ekonomi produk perikanan.

Tanpa adanya cool storage yang memadai, nelayan tidak memiliki posisi tawar yang kuat saat berhadapan dengan tengkulak. Hardi berpendapat bahwa stabilitas harga hanya bisa dicapai jika infrastruktur hilir sudah mapan, sehingga kualitas ikan tetap prima hingga ke tangan konsumen akhir.

Data Akurat Sebagai Landasan Pembangunan

Pembangunan fisik semata tidak akan memberikan dampak signifikan jika tidak berpijak pada kebutuhan riil di lapangan. Anggota Dewan Provinsi, Komaruddin, memberikan catatan kritis mengenai proses perencanaan program Kampung Nelayan ini. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang diambil pusat harus berbasis data faktual, bukan sekadar pemenuhan pesanan pihak tertentu.

“Harapannya Kampung Nelayan dibangun berdasarkan data dan kebutuhan riil nelayan. Jangan karena pesanan, tapi benar-benar hasil survei yang akurat supaya manfaatnya langsung dirasakan warga,” tegas Komaruddin dengan nada lugas.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pusat, Maulana Firdaus S.Pi., M.Si., Ph.D. Ia mencatat secara detail seluruh aspirasi yang muncul dalam forum tersebut untuk dijadikan bahan pertimbangan strategis dalam penyusunan program kerja kementerian di wilayah Tarakan ke depannya.

Kehadiran tim pusat ini memberikan harapan baru bagi warga Juata Laut. Diskusi yang berlangsung hangat tersebut mencerminkan sinergi antara organisasi kemasyarakatan, birokrasi tingkat kelurahan, legislatif provinsi, dan pemerintah pusat dalam merumuskan masa depan ekonomi biru yang lebih berkeadilan bagi nelayan kecil.